ASKARA — Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, 4 Mei 2026, menjadi saksi lahirnya gagasan besar tentang masa depan perikanan Indonesia. Dalam sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan bukan sekadar angka produksi, melainkan hasil dari sebuah sistem yang terintegrasi: ekosistem laut yang sehat, teknologi penangkapan yang tepat, pasar yang adil, hingga biaya hidup yang terkendali.  

“Nelayan akan sejahtera jika pendapatan bersih lebih besar dari biaya hidupnya, dan kegiatan penangkapan tetap berada dalam batas lestari (MSY). Inilah kunci keberlanjutan,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini, mengingatkan bahwa kesejahteraan sejati lahir dari keseimbangan antara manusia dan alam.  

Data menunjukkan potensi perikanan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun, namun baru dimanfaatkan sekitar 64,17%. Artinya, masih ada ruang besar untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem. 

Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan serius seperti overfishing, illegal fishing (IUU Fishing), kerusakan ekosistem laut, pencemaran, serta kemiskinan nelayan dan keterbatasan infrastruktur.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menawarkan transformasi menyeluruh:  
- Penataan ruang laut dan penguatan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang)  
- Penangkapan ikan berbasis kuota ≤ MSY  
- Best handling practices dari laut hingga pelabuhan  
- Pengembangan pelabuhan perikanan modern dan logistik terintegrasi  
- Pemberantasan IUU fishing dan praktik destruktif  
- Sistem bagi hasil yang adil  
- Peningkatan kualitas SDM nelayan melalui pendidikan dan pelatihan  

Lebih jauh, Prof. Rokhmin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan perikanan harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan, bukan sekadar angka produksi. “Target akhirnya adalah nelayan sejahtera dengan pendapatan layak, produktivitas optimal, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional meningkat, serta ekosistem laut tetap terjaga,” ujarnya.  

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan standar keberlanjutan internasional. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diyakini menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan ekonomi biru yang mensejahterakan nelayan sekaligus menjaga laut Nusantara tetap lestari.