ASKARA – Di tengah ancaman krisis pangan global, perang dagang, dan triple krisis ekologis yang melanda dunia, Indonesia ternyata duduk di atas harta karun raksasa yang belum tersentuh. Potensinya mencapai US$ 1,4 triliun atau setara Rp 21.000 triliun per tahun, 6 kali lipat APBN 2024. Harta karun itu adalah Ekonomi Biru.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Periode 2024-2029,  Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam 9th International Conference on Fisheries and Marine (INCOFIMS) & 7th International Conference on Biotechnology and Food Science (INCOBIFS) 2026 yang digelar di Sriwijaya Room ASSEEC Tower, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (2/9/2026).

Acara INCOFIMS dan INCOBIFS 2026 di UNAIR ini dihadiri ratusan peneliti dari berbagai negara dan menjadi momentum penting untuk mendorong lompatan Indonesia dari negara produsen bahan mentah menjadi raja bioteknologi dan akuakultur dunia.

Dalam presentasinya bertajuk "The Potential of Blue Economy as a Game Changer Towards Golden Indonesia 2045", mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan, Ekonomi Biru bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang bersifat eksistensial bagi kelangsungan bangsa.

Dunia di Ujung Tanduk, Laut Jadi Jawaban

Prof. Rokhmin membuka paparannya dengan potret buram dunia saat ini. Pertumbuhan penduduk yang meledak dan gaya hidup kapitalisme yang konsumtif, serakah, dan hedonik telah mendorong eskalasi ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, genosida di Palestina, hingga perang dagang global era Presiden Trump.

Akibatnya, dunia menghadapi disrupsi rantai pasok, inflasi pangan dan energi, serta triple krisis ekologis: polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global.

"Implikasinya jelas, produksi komoditas di darat akan menurun sementara permintaan terus meningkat. Dunia menjadi tidak berkelanjutan. Solusinya ada dua, tata kelola global yang adil dan inovasi IPTEK untuk memproduksi lebih banyak pangan secara berkelanjutan dari laut," tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University.

Menurutnya, ekosistem laut yang mencakup 72% permukaan bumi dan perairan tawar 1% adalah jawaban. Akuakultur, perikanan, dan industri bioteknologi kelautan memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dan bahkan mampu memitigasi pemanasan global melalui fungsi sekuestrasi karbon.

Revolusi Biru Telah Terjadi: Akuakultur Salip Perikanan Tangkap

Data terbaru FAO SOFIA 2026 yang dipaparkan Prof. Rokhmin menunjukkan revolusi besar telah terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, akuakultur resmi menjadi mesin pertumbuhan utama pangan akuatik dunia.

Pada 2024, produksi hewan akuatik dunia mencapai rekor 195 juta ton, dengan rincian akuakultur 103 juta ton dan perikanan tangkap 92 juta ton. Akuakultur kini menyumbang 53% produksi hewan akuatik dan lebih dari 59% konsumsi pangan hewan akuatik global.

"3,1 miliar orang di dunia memperoleh setidaknya 20% protein hewaninya dari pangan akuatik. Sejak akhir 1980-an, semua pertumbuhan berasal dari akuakultur, sementara tangkap sudah stagnan di 86-94 juta ton," ungkapnya.

Indonesia: Raksasa yang Tertidur

Inilah ironi sekaligus peluang Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia 108.000 km, dan 77% wilayahnya berupa laut seluas 6,4 juta km2, Indonesia adalah A Blue Economy Powerhouse.

Keunggulan komparatifnya tidak tertandingi: mega biodiversitas laut, sumber daya perikanan dan akuakultur terluas, hutan mangrove dan terumbu karang, sumber daya genetik tropis, hingga jalur laut strategis.

Potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia, menurut hitungan Prof. Rokhmin Dahuri (2018), mencapai US$ 1.348 miliar per tahun.

Rinciannya:

1. Budidaya Pesisir dan Laut: US$ 210 miliar 2. Energi dan Mineral: US$ 210 miliar 3. Industri Maritim: US$ 200 miliar 4. Sumber Daya Non-Konvensional: US$ 200 miliar 5. Bioteknologi Kelautan: US$ 180 miliar 6. Dan 6 sektor lainnya.

Industri bioteknologi kelautan sendiri disebut sebagai pasar raksasa, 4 kali lipat pasar industri semikonduktor dunia. Nilainya meliputi farmasi, kosmetik, nutraceutical, biomaterial bioplastik, hingga biofuel dari mikroalga.

Posisi Indonesia di peta dunia juga sudah kuat. Data FAO 2023 menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan tangkap terbesar ke-2 dunia dengan 7,82 juta ton (8,45%) setelah China. Untuk akuakultur, Indonesia juga peringkat 2 dunia sejak 2009-2022 dengan produksi 14,63 juta ton (11,18%) pada 2022.

Ekspor perikanan 2025 bahkan sudah mencapai US$ 6,27 miliar dengan surplus US$ 5,6 miliar, didominasi udang, tuna, dan cumi.

"Indonesia sudah menjadi produsen utama. Pertanyaan strategisnya bukan lagi seberapa banyak kita produksi, tapi seberapa banyak nilai yang kita tangkap per kilogram. Kita harus beralih dari volume ke value melalui hilirisasi, traceability, dan bioteknologi," tegasnya.

Kenapa Nelayan Tetap Miskin? 10 Biang Kerok Dibongkar

Jika potensi begitu raksasa, mengapa kontribusi sektor ini terhadap PDB masih kecil dan nelayan serta pembudidaya masih miskin? Prof. Rokhmin membongkar 10 masalah kronis dalam BAB 4 presentasinya.

Pertama, lebih dari 75% usaha akuakultur dan perikanan di Indonesia masih tradisional. Ukuran kolam dan kapal kecil tidak ekonomis, tidak memakai teknologi BAP dan penangkapan ramah lingkungan, tidak punya manajemen rantai pasok (ISCMS), dan tidak berkelanjutan.

Kedua, sektor akuakultur masih dibelit harga pakan mahal, induk dan benih jelek, tidak ada jaminan pasar, serta serangan penyakit dan polusi.

Ketiga, perikanan tangkap masih dihantui IUU Fishing, alat tangkap merusak, degradasi mangrove dan terumbu karang, serta kelangkaan BBM dan alat tangkap.

Keempat, Indonesia belum sama sekali mengkapitalisasi potensi raksasa bioteknologi laut untuk ketahanan pangan, obat, energi, dan biomaterial.

Masalah kelima hingga kesepuluh adalah infrastruktur buruk, R&D lemah, kualitas SDM rendah, iklim investasi dan perizinan tidak kondusif dengan suku bunga pinjaman tertinggi kedua di ASEAN (8,8% di 2024, di bawah Vietnam 9,3%), serta tidak adanya Good Governance dan kebijakan politik-ekonomi yang konsisten.

"Akibatnya produktivitas rendah. Target kita jelas: 45 juta orang atau 36% angkatan kerja Indonesia bisa diserap dari Ekonomi Biru jika 11 sektor ini dikelola dengan kolaborasi Penta-Helix," tegas Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia).

Jurus Selamatkan Akuakultur Indonesia

Jika selama ini laut hanya dianggap sebagai tempat mencari ikan, Prof. Rokhmin Dahuri, membongkar fakta yang mencengangkan di forum internasional UNAIR. Dari laut Indonesia, kita bisa memproduksi 2 juta barel minyak per hari, menciptakan obat kanker dari udang dan rumput laut, hingga membuat nelayan berpenghasilan di atas Rp 17 juta per bulan secara berkelanjutan.

Hal itu dipaparkan dalam Chapter 6 hingga 8 pada 9th INCOFIMS & 7th INCOBIFS 2026 di Universitas Airlangga, yang fokus membahas pengembangan akuakultur, perikanan tangkap, dan industri bioteknologi kelautan berkelanjutan.

Prof. Rokhmin menegaskan, akuakultur tidak bisa lagi dikelola secara tradisional. Ia memaparkan pendekatan sistem yang holistik, dari hulu ke hilir. Mulai dari sumber daya air yang dibagi tiga - air laut untuk kerapu, kakap, lobster, mutiara; air payau untuk vaname dan bandeng; hingga air tawar untuk nila, lele, dan patin - hingga input produksi seperti bibit, pakan, dan teknologi AI.

Masalah terbesarnya adalah produktivitas dan keberlanjutan yang masih rendah. Untuk itu, ia menawarkan 16 langkah strategis yang radikal: Mulai dari revitalisasi total tambak dan keramba yang ada, ekstensifikasi ke kawasan baru yang sesuai tata ruang, hingga pengembangan spesies baru untuk bahan baku pangan fungsional, farmasi, dan bioplastik.

Yang paling krusial adalah penguatan industri hulu. "Kita harus punya Pusat Induk & Hatchery untuk benih unggul SPF, SPR, cepat tumbuh dan tahan iklim. Industri pakan harus kita ubah, pakai protein alternatif seperti kedelai, mikroalga, dan maggot agar harga pakan tidak mencekik pembudidaya," tegas Anggota International Scientific Advisory Board of the Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany.

Ia juga mewajibkan semua unit usaha memenuhi skala ekonomis, menggunakan Best Aquaculture Practices (BAP), teknologi Industri 4.0, AI, dan sistem manajemen rantai pasok terintegrasi (ISCMS), serta tidak melebihi daya dukung lingkungan.

Targetnya jelas: menjadikan Indonesia produsen dan eksportir nomor 1 dunia, dengan petani sejahtera berpendapatan di atas US$ 480 atau Rp 7,5 juta per bulan secara inklusif dan berkelanjutan.

Jurus Bikin Nelayan Gajian Rp 14 Juta

Untuk perikanan tangkap, Prof. Rokhmin menawarkan sistem yang lebih berkeadilan. Gambar pendekatan sistem yang ia paparkan menunjukkan rantai nilai yang harus diputus: dari fasilitas produksi yang lengkap - kapal, alat tangkap, BBM, hingga permodalan - sampai pasca-panen dengan pelabuhan kelas dunia dan kapal berpendingin.

Kuncinya ada pada peningkatan produktivitas atau CPUE (Catch per Unit of Effort). "Bagaimana caranya semua nelayan sejahtera dengan pendapatan > USD 1.030 atau Rp 17 juta per bulan secara berkelanjutan versi World Bank 2025? Caranya adalah mengurangi upaya tangkap di wilayah yang sudah overfishing sampai kembali ke MSY, dan menambah upaya tangkap di wilayah yang masih underfishing," jelas Honorary Ambassador of Jeju Island and Busan Metropolitan City, South Korea.

Ia secara spesifik menyoroti perlunya penerapan Pemodelan Bio-ekonomi untuk Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota di setiap WPP. Dan yang tak kalah penting, modernisasi total nelayan tradisional dengan GPS, fish finder, dan AI, serta penambahan kapal modern >50 GT untuk menjaga Natuna (WPP-711) dan ZEE Indonesia dari maraknya IUU Fishing kapal asing.

Jika ini berhasil, output-nya adalah produksi meningkat hingga MSY, nelayan sejahtera dengan pendapatan > Rp 14 juta/bulan, kontribusi signifikan terhadap PDB dan PAD, serta sumber daya ikan yang lestari.

Ia juga menjelaskan korelasi penting antara upaya tangkap, hasil, dan biaya melalui kurva MEY (Maximum Economic Yield), MSY (Maximum Sustainable Yield), dan MScY (Maximum Social Yield) agar tidak terjadi tangkap berlebih.

Dari Obat Kanker Hingga 2 Juta Barel Minyak

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu, masa depan Indonesia bukan di ikan segar, tapi di industri bioteknologi kelautan. Ada 3 kebijakan utama:

1. Ekstraksi Senyawa Bioaktif Laut. Dari laut kita bisa menghasilkan pangan fungsional seperti protein mikroalga dan minyak ikan Omega-3, farmasi anti-kanker, anti-virus, anti-inflamasi, kosmetik, biofuel, hingga bioplastik.

2. Rekayasa Genetika. Untuk menciptakan induk dan benih unggul, bahkan tanaman pangan seperti padi yang bisa dikultur di ekosistem laut.

3. Bioremediasi Lingkungan. Menggunakan mikroba laut yang direkayasa untuk membersihkan tumpahan minyak dan degradasi plastik.

Potensinya sudah terbukti. Ia mencontohkan Kolagen Turunan Laut dari kulit ikan Nila, ubur-ubur, dan kerang yang kini menjadi biomaterial untuk perbaikan saraf, kulit, tulang, jantung, hingga krim anti-keriput.

Lalu ada Generasi Obat Masa Depan. Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang terkaya di dunia menjadi keunggulan komparatif untuk memimpin inovasi biofarmasi. Senyawa seperti Chitosan dari udang, Fucoidan dari rumput laut, dan Astaxanthin kini diolah menjadi nutraceutical dan biomedicine dunia. Aplikasi bionanokomposit chitosan bahkan meluas ke farmasi, pengolahan air limbah, tekstil, hingga kemasan makanan.

Contoh nyata ada di Indonesia:

• Kendal, Indonesia: Pabrik Evergen di bawah merek AstaLuxe memproduksi 500 kg astaxanthin per bulan untuk industri kosmetik dan farmasi, diekspor ke AS, Korsel, dan Jepang.

• Semarang, Indonesia: PT Alga Bioteknologi Indonesia (ALBITEC) memproduksi spirulina 500 kg/bulan dengan energi terbarukan, untuk suplemen, kecantikan, dan pakan ternak.

• Minyak Ikan Gabus 77: Minyak ikan dari albumin ikan gabus untuk kesehatan yang sudah dipasarkan.

Fakta pahit juga dibongkar soal rumput laut. Potensi industri turunan rumput laut Indonesia mencapai Rp 192 Triliun, namun dalam 10 tahun terakhir Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering mentah (66,61%), sementara olahan seperti karagenan dan agar-agar hanya 33,39%. Padahal 77% rumput laut olahan masih untuk makanan, baru 23% untuk farmasi dan kosmetik. Padahal laporan Global Seaweed 2023 menyebut pasar baru 2030 bernilai US$ 11,8 miliar untuk biostimulan, bioplastik, protein alternatif, dan tekstil.

Untuk bioremediasi, bakteri laut seperti Pseudomonas putida untuk tumpahan minyak dan Kocuria palustris untuk degradasi plastik sudah teridentifikasi.

Dan yang paling bombastis adalah Alga untuk Biofuel dan Blue Energy. Mikroalga mampu mengkonsumsi CO2, tumbuh cepat, dan hasil tinggi untuk biodiesel dan bioetanol. Bahkan bisa tumbuh di lahan tandus.

Di perairan Indonesia ada 13 spesies mikroalga penghasil lemak untuk biofuel, dengan 4 utama: Nannochloropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliella salina (15%). Riset menunjukkan 1000 L media menghasilkan 1 L biomassa basah, yang menjadi 153 gram biomassa kering dan menghasilkan 22,5 mL crude oil.

"Dengan luas area laut 2 juta hektare saja, hanya 0,33% dari total luas laut Indonesia, kita bisa memproduksi 2 juta barel minyak per hari," ungkapnya. Ini adalah jawaban untuk ketahanan energi nasional.

Tidak Bisa Sendiri, Harus Penta-Helix

Semua strategi raksasa di atas tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Prof. Rokhmin menutup dengan model Penta-Helix, sebuah ekosistem kerjasama inovatif yang menghubungkan 5 pilar: Akademisi, Bisnis/Industri, Pemerintah, Komunitas, dan Media Massa berbasis kreativitas dan inovasi IPTEK.

Peran masing-masing dibedah tuntas:

A. Akademisi: Bukan hanya publikasi, tapi harus menghasilkan informasi ilmiah andal untuk stok ikan, daya dukung, dan riset genetik. Mengembangkan teknologi SMART AQUACULTURE berbasis AI dan IoT, IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) untuk zero-waste, serta transfer teknologi yang diukur dari paten dan startup, bukan hanya sitasi.

B. Industri: Sebagai inovator produk siap pasar, membangun rantai pasok komersial, menyediakan modal, serta menjalankan CSR dan penciptaan lapangan kerja.

C. Pemerintah: Sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan penjaga sumber daya publik. Harus membuat kebijakan yang jelas, berbasis sains, dan ramah investasi, menyediakan infrastruktur pelabuhan, listrik, cold storage, hingga insentif kredit terjangkau dan penegakan hukum. Kuncinya adalah koordinasi lintas kementerian agar regulasi tidak terfragmentasi.

D. Komunitas: Bukan sekadar penerima manfaat, tapi aktor ekonomi fundamental dan penjaga ekosistem. Nelayan, petani ikan, dan perempuan pesisir harus diberdayakan melalui kapasitas teknis, literasi keuangan, koperasi, akses teknologi, dan pelibatan dalam konservasi.

E. Media: Mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyebarluaskan pengetahuan ilmiah, mempromosikan konsumsi bertanggung jawab, dan memperkuat akuntabilitas dengan mengawasi illegal fishing dan polusi. "Sistem Pentahelix yang kuat membutuhkan komunikasi sains sebagai komponen integral, bukan sekadar renungan," pungkas Ketua Dewan Penasehat ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) ini.