ASKARA — Kabar gembira bagi para buruh di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan kebijakan kesejahteraan anak buruh akan segera disusun dalam waktu sepekan ke depan.

Perbup tersebut sekaligus mempertegas alokasi sekitar 5 persen kuota bagi anak-anak buruh untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Hal itu disampaikan Subandi saat berdialog dengan serikat buruh di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai usulan diserap dan diarahkan pada kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan buruh.

“Segera kita rapatkan untuk membentuk Perbup dalam waktu satu minggu ke depan dengan asas manfaat, khususnya untuk mengangkat kesejahteraan anak-anak buruh,” ujar Subandi.

Ia menambahkan, alokasi 5 persen tersebut akan diprioritaskan bagi anak buruh, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dengan mekanisme verifikasi yang jelas agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kita siapkan alokasi sekitar 5 persen yang diprioritaskan bagi anak buruh, dengan mekanisme verifikasi yang jelas,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan menganggarkan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) setiap tahun dengan konsep yang lebih inklusif dan membangun kebersamaan.

“May Day tiap tahun kita anggarkan. Kegiatannya bisa dikemas positif, seperti jalan sehat atau kegiatan yang melibatkan buruh dan masyarakat,” tambahnya.

Di sektor peningkatan kualitas tenaga kerja, Subandi memastikan adanya program pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara rutin.

“Terkait SDM atau pelatihan, akan kita anggarkan minimal dua kali dalam setahun agar buruh memiliki peningkatan keterampilan,” jelasnya.

Tak hanya itu, dukungan terhadap pelaku UMKM juga menjadi perhatian. Subandi mendorong penguatan identitas lokal Sidoarjo melalui penggunaan produk daerah.

“UMKM topi di Sidoarjo harus kita dorong. Kita gunakan produk lokal, termasuk pemakaian topi khas Sidoarjo,” ujarnya.

Ia berharap langkah tersebut menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan serikat buruh, sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

“Saya berharap ini menjadi awal kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan buruh untuk mendorong kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.