ASKARA — Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO), menegaskan perlunya menghadirkan iklim investasi yang kondusif bagi sektor perikanan melalui pendekatan “karpet merah” bagi para pelaku usaha.  

Dalam sesi Talkshow Pengurus ASPEKSINDO periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/4(, Prof  Rokhmin menekankan bahwa kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta dukungan infrastruktur merupakan faktor kunci untuk menarik investasi berkualitas.  

“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurangnya keberpihakan. Kalau mau maju, beri ‘karpet merah’ untuk investasi—permudah izin, beri kepastian hukum, dan bangun infrastruktur,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati.  

Ia mengingatkan bahwa tanpa reformasi kebijakan, sektor kelautan hanya akan menjadi “raksasa tidur” meski memiliki potensi besar. Prof. Rokhmin menilai penguatan sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.  

“Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tercapainya daerah yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan berdaulat,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor tersebut.  

Kepastian Bisnis Sektor Kelautan 

Sementara itu, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Kartika Listriana, S.T., MPPM menyampaikan bahwa saat ini KKP tengah mengoptimalkan pengelolaan ruang pesisir dan laut secara terencana dan berkelanjutan. Is mengingatkan bahwa konflik ruang dan ketidakpastian tata kelola masih menjadi hambatan laten. “Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian ruang usaha serta kemudahan bagi para pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan, sehingga investasi dapat tumbuh dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Kartika Listriana menekankan bahwa pengelolaan ruang pesisir dan laut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. “Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ujarnya.  

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menyoroti berbagai tantangan klasik yang hingga kini masih dihadapi oleh para pelaku perikanan, khususnya nelayan. Salah satu isu utama yang terus berulang adalah keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi kebutuhan vital dalam operasional penangkapan ikan. mengingatkan kembali tantangan klasik nelayan, terutama keterbatasan akses BBM.

Ia menyoroti keberhasilan program SPBU Nelayan era Prof. Rokhmin Dahuri yang terbukti meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Program ini terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses energi bagi nelayan serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka," sebutnya.

Oleh karena itu, KNTI berharap agar implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke depan tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik dan produksi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar nelayan yang bersifat krusial dan mendesak, salah satunya melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur pendukung seperti SPBU nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. “Ke depan, KNMP harus menjawab kebutuhan dasar nelayan, termasuk akses energi,” tegasnya.  

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah kini tidak lagi bisa berjalan biasa. “Pemerintah daerah harus berani naik kelas. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi harus masuk ke hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pasok agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global,” ungkapnya.

Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berani naik kelas. “Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi harus masuk ke hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pasok agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global,” katanya.  

Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa anggota ASPEKSINDO memiliki pekerjaan rumah yang besar dan strategis, yaitu bagaimana mampu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di masing-masing daerah menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. 

"Hal ini tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup hilirisasi, inovasi produk, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan daya saing di pasar nasional maupun global," ujarnya.

Kepengurusan baru ASPEKSINDO resmi dipimpin oleh Dr. Hj. Erlina Ria Norsan, S.H., M.H. (Bupati Mempawah) sebagai Ketua Umum, dan Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P. (Bupati Aceh Barat Daya) sebagai Sekretaris Jenderal. Acara yang dihadiri lebih dari 300 kepala daerah ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, menjadi momentum strategis memperkuat peran daerah dalam mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.