ASKARA - Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan kembali tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) III Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini, ada empat fondasi utama yang harus diwujudkan: Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Negara kuat IPTEK, ekonomi, dan HANKAM). Kedua, Memajukan kesejahteraan umum (negara-bangsa yang maju, dan seluruh rakyatnya hidup Sejahtera secara adil). 

Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa (SDM berkualitas unggul). Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Negara besar berdaulat, dan bebas aktif).

Prof. Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya membangun wilayah yang mandiri dan berdaulat. Dua syarat utama yang harus dipenuhi yaitu:  bisa menjadi maju, sejahtera, dan mandiri/ berdaulat, yaitu: 1. Pertumbuhan ekonomi berkualitas berarti pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 2. Pemerataan pembangunan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi angkanya, tetapi juga harus berkualitas dan merata. Semua rakyat harus merasakan manfaatnya, dari kota besar sampai desa-desa pesisir,” ujar Pro. Rokhmin Dahuri, mengambil tema "Mengoptimalkan Peran ASPEKSINDO Dalam Pembangunan Kelautan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

Dengan visi besar ini, Prof. Rokhmin mendorong seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat secara ekonomi, unggul dalam SDM, dan berdaulat di kancah global.

Peningkatan Peran Aspeksindo

Prof. Rokhmin Dahuri, sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), mendorong peningkatan peran Aspeksindo dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ia menekankan pentingnya membangun ekonomi biru dari wilayah pesisir dan kepulauan, serta memperkuat peran kampus sebagai motor penggerak perubahan dalam pembangunan kemaritiman. 

1. Menawarkan Konsep Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota (Roadmap, Blueprint, dan RPJMD), dengan fokus Blue Economy, yang mampu memajukan dan mensejahterakan.
2. Mendatangkan dana Pembangunan APBN dari berbagai Kementerian/Lembaga Nasional.
3. Mendatangkan investasi dan bisnis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bonafide dan baik.
4. Membantu pengembangan networking dan kolaborasi.
5. Membantu pengembangan kapasitas dan kualitas SDM daerah (capacity building).

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index  Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. 

Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara tingkat literasi negara di dunia Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Selain itu, utang pemerintah yang sangat besar dan terus meningkat membahayakan perekonomian Indonesia. Tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar bisa mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024).

Ia menuturkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.

Namun, bila PDB sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita.

“Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.

“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Prof Rokhmin.

Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

Prof. Rokhmin Dahuri meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% karena potensi ekonomi kelautan yang besar. Ia berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dapat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir (2015-2024) hanya mencapai rata-rata 5% per tahun. 

1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif,sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) dalam sektor yang mereka pimpin.

2. Kebanyakan Pejabat Negara dan Kepala Daerah kurang kompeten (profesional) dan ‘tidak the right person on the right place’

3. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll. "Akibatnya sejak 2008 – 2024 relokasisekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke Indonesia," ujarnya.

Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. NVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada investor yang asing yang berinvestasi di IKN

Rakyat Miskin Indonesia versi BPS dan Bank Dunia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan,sandang, rumah, kesehatan, Pendidikan, dan transportasi) dalam sebulan (BPS, 2024).

Prof. Rokhmin menyinggung pentingnya redefinisi kemiskinan. Ia menyoroti ketimpangan data antara garis kemiskinan versi BPS dan standar internasional.

“Tapi garis kemiskinan itu sangat rendah sekali sekitar Rp595.242 per bulan. Padahal BPS menyebut garis kemiskinan sejumlah uang yang cukup bagi seorang memenuhi 5 kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) dalam sebulan,” jelasnya.

Mengutip data Bank Dunia, ia menyebut bahwa jumlah rakyat miskin di Indonesia sebenarnya jauh lebih tinggi jika mengacu pada standar global. “Maka orang Indonesia yang miskin itu masih 100 juta orang atau 36%, dan disitulah sebagian besar buruh, petani dan nelayan,” tegasnya.

Domain Dan Potensi Ekonomi Kelautan 

Duta Kehormatan untuk Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu menekankan potensi besar ekonomi biru (blue economy) Indonesia, yang mencakup berbagai sektor kelautan. Ia menyoroti 11 sektor utama yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk perikanan, budidaya laut, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi kelautan, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri maritim, dan kehutanan pesisir. 

Beliau mengidentifikasi ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah sektor-sektor tersebut:

(1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional.

"Total peluang kerja dari 11 sektor ekonomi laut: 45 juta orang (35% dari total tenaga kerja). Pada tahun 2018, kontribusi sektor ekonomi laut Indonesia terhadap PDB negara itu adalah 10,8%," ujarnya.

Mengutip pendapatnya sendiri, Ekonomi Kelautan (Blue Economy) adalah “Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara ramah lingkungan dan berkelanjutan” 

1. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang  77% wilayahnya berupa laut dengan garis pantai 108.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah
Kanada), Indonesia memiliki potensi pembangunan berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) pesisir dan lautan (Blue Economy) yang luar biasa besar, yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 30% (PKSPL-IPB, 2020).

2. Investasi dan bisnis di sektor-sektor ekonomi kelautan pada umumnya sangat menguntungkan (profitable) dan banyak menyerap tenanga kerja. Mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

3. Sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri bioteknologi kelautan dapat menghasilkan berbagai macam jenis bahan pangan, farmasi, bioenergi, dan produk industri lainnya. Membantu terwujudnya kedaulatan pangan, energi, dan farmasi.

4. Sekitar 45% global product trade dengan nilai USD 15 trilyun/tahun diangkut melalui ALKI (UNCTAD, 2016).

5. Sebagian besar kegiatan ekonomi kelautan berlangsung di wilayah pesisir, pulau kecil, lautan, perdesaan, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas
pembangunan antar wilayah

6. Kecuali sektor industri dan jasa maritim, industri bioteknologi kelautan, dan coastal and ocean engineering; sektor-sektor ekonomi kelautan bukanlah ‘”rocket science". Sehingga, mayoritas rakyat Indonesia mampu berbisnis dan membangun ekonomikelautan, dan dapat mengurangi ”economic inequality”.

7. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan untuk memanfaatkan (membangun) SDA dan JASLING semakin meningkat, sementara SDA dan JASLING di daratan semakin menurun atau susah untuk dikembangkan. Peran SDA dan JASLING 
Kelautan akan semakin strategis.

8. Dengan aplikasi IPTEK mutakhir (Industry 4.0) dan manajemen profesional. Blue Economy (Ekonomi Kelautan) sebagai Comparative Advantage dapat ditransformasi menjadi Competitive Advantage, sebagai basis utama ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pengertian Daya Saing Bangsa

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan 2025-2030 ini, daya saing bangsa dalam konteks mencapai Indonesia Emas 2045 adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang didukung oleh beberapa faktor. Daya saing ini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. 

Pada tataran mikro: bangsa yang memiliki banyak Perusahaan (BUMN dan Swasta) dan Koperasi yang mampu menghasilkan barang dan jasa (goods 
and services) yang berdaya saing tinggi (top quality, harga relatif murah, dan produksi teratur serta berkelanjutan) untuk memenuhi kebutuhan nasional
maupun ekspor secara berkelanjutan.

Pada tataran makro: pemerintah yang mampu menyediakan infrastruktur mumpuni, sarana produksi mencukupi dan relatif murah, SDM unggul, Iklim 
Investasi dan Ease of Doing Business yang atraktif dan kondusif, dan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif.

Pembangunan daya saing bangsa yang lebih murah, mudah, dan cepat berdasarkan pada comparative advantage bangsa. "Bagi Indonesia, keunggulan komparatif adalah Agro-maritim," kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu 

Modal Dasar Pembangunan Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa peta jalan pembangunan bangsa juga mesti mempertimbangkan potensi dan permasalahan bangsa. Kendati demikian, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) pada 2045.

Ia memaparkan, modal dasar pembangunan Indonesia, antara lain: Pertama, jumlah penduduk 285,7 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 yang merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. 

“Kedua, kaya beragam jenis Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri yang mengangkat tema “Pembangunan Berbasis SDM dan SDA Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Ketiga, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD,2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpada di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” ujarnya..

Keempat, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) semestinya dianggap sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” terang Pro. Rokhmin Dahuri.

Maka, lanjut anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut, Indonesia memerlukan jiwa-jiwa muda yang cakap untuk memajukan Indonesia terutama sebagai entrepreneur dan inovator. Indonesia sangat membutuhkan inovasi dalam perikanan tangkap terutama pada fishing gear, alat bantu penangkapan ikan dan sistem pendinginan ikan pada kapal.

Yang memprihatikan, katanya, Indonesia pun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan pembangunan. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. 

Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.

Namun, bila PDB sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945.

“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” terangnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. 

Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (kurang 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. “Sedangkan menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk),” jelasnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

Mengutip, Oxfarm, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Disisi lain, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. "Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," kata yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,”  kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu mengutip Litbang Kompas di Harian Kompas (9 Desember 2022)

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Mirisnya, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan laporan Bappenas, dari 65 juta rumah tangga, masih 61,7 % rumah tidak layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Industri Bioteknologi Kelautan

Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan definisi bioteknologi perairan. “Bioteknologi perairan adalah teknik penggunaan biota perairan atau bagian dari biota perairan (seperti sel atau enzim) untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan (merekayasa) biota perairan untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan 
lingkungan," terangnya mengutip Lundin and Zilinskas, 1995.

Domain Industri Bioteknologi Perairan

Domain Industri Bioteknologi Perairan menurut Prof. Rokhmin Dahuri meliputi bioprospeksi dan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk berbagai keperluan seperti pengembangan produk, biomaterial, dan obat-obatan. Selain itu, juga mencakup rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang terdegradasi, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

1. Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota perairan untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya.
2. Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul.
3. Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar.
4. Aplikasi Bioteknologi untuk Konservasi

Banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan bakunya berasal dari Indonesia diekspor ke negara lain. Negara pengimpor tersebut kemudian mengolahnya menjadi berbagai produk jadi seperti farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman sehat  yang selanjutnya diekspor kembali ke Indonesia. Contoh: teripang, squalene, minyak ikan, dan Omega-3.

Di perairan Indonesia terdapat 13 spesies mikroalga yang mengandung lemak (senyawa hidrokarbon) yang berpotensi sebagai biofuel. Empat Spesies Utama: Nannocholoropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliela salina (15%) (Kawaroe, 2010)

Dengan luas wilayah laut 2 juta Ha (0,33% dari luas wilayah laut Indonesia), kita dapat memproduksi minyak bumi sebanyak 2 juta barel/hari.

Prof  Rokhmin Dahuri menyebut keanekaragaman hayati laut Indonesia terbesar di dunia. “Koridor Laut Terbesar” – mengalirkan 20 juta m3 air per detik di sepanjang arus lintas Indonesia dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia – yang kemudian diikuti oleh berkumpulnya kehidupan laut besar yang bermigrasi di semua jalur yang dibatasi (Alor, Komodo, Banda, dll)

Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik: Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt : 1. Sumber energi terbarukan. 2. Energi hidrokinetik. 3. Bebas Emisi Karbon. 4. Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

Laut sebagai “A Future Development Space”,  “Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka Sektor-Sektor Ekonomi Kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045”.

Key Global Trends

Pada prinsipnya, menurut Prof Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (Key Global Trends) yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan peradaban manusia di abad-21. Antara lain: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” ujarnya.

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, pertama adalah pertambahan penduduk dunia, dari 2,5 milyar orang pada 1950 menjadi 6 milyar pada 2000, dan 8 milyar pada 2022. Kemudian, pada 2050 penduduk dunia diprediksi akan menjadi 9 milyar orang, dan 11 milyar pada 2100 (United Nations, 2023).

Kecenderungan ini tentu akan melipatgandakan permintaan (demand) terhadap kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, papan/perumahan, kesehatan, dan pendidikan); kebutuhan sekunder (transprotasi, televisi, computer, HP, dan lainnya); dan kebutuhan tersier seperti rekreasi dan pariwisata, kebugaran tubuh, kecantikan, dan lain sebagainya. 

Kedua, pencemaran lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan Perubahan Iklim Global beserta segenap dampak negatipnya.  Tiga krisis ekologi ini cenderung memburuk dari tahun ke tahun. Fenomena ini bakal menurunkan kemampuan ekosistem alam (hutan, danau, sungai, laut, dan lainnya) serta bumi kita di dalam menyediakan bahan pangan, farmasi, energi, air, mineral, dan SDA lainnya.  Selain itu, daya dukung, kesesuaian, dan kenyamanan bumi sebagai tempat tinggal dan bagi aktivitas kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya pun akan berkurang (WWF, 2022; UNEP, 2020; Wizsacker and Wijkman, 2018; dan Al-Gore, 2017). 

Ketiga, ketegangan dan konflik geopolitik global yang kian meruncing, seperti perang Rusia vs Ukraina, perang bersaudara di Sudan, agresi Israel terhadap Palestina yang tak kunjung usai, dan perseteruan antara Amerika Serikat vs China, menyebabkan penurunan produksi pangan, energi, dan komdoditas serta produk lainnya; dan terdisrupsinya rantai pasok global (global supply chain).  Semua ini telah mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi di banyak AS, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya yang berujung pada resesi ekonomi. 

Keempat, proses pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, tiga krisis ekologi (triple ecological crises), dan ketegangan geopolitik global telah mengakibatkan tingkat kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan ekonomi (economic inequality) global meningkat. 

Sebelum Pandemi Covid-19 pada Desember 2019, jumlah penduduk dunia yang miskin dengan pengeluaran per hari lebih kecil dari 2 dolar AS sebanyak 3 milyar orang (37% total penduduk dunia), dan yang menderita kelaparan sekitar 700 juta orang (World Bank, 2020; FAO, 2020). 

Akibat Pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik, pada 2022 penduduk miskin dunia meningkat menjadi 3,5 milyar orang (40% total penduduk dunia), dan yang kelaparan bertambah menjadi 1 milyar jiwa (World Bank, 2022; FAO, 2022). Laporan Indeks Kelaparan Global tahun 2021 yang diterbitkan oleh Welthungerlife and Concern Worldwide, mengungkapkan bahwa 50 negara saat ini menghadapi tingkat kelaparan serius. Yang lebih memprihatinkan, bahwa sekitar 2,4 milyar orang (30% total penduduk dunia) tidak mampu mendapatkan makanan dengan nilai gizi yang layak (United Nations, 2020). 

Pada 2019, sebanyak 2.153 orang terkaya (trilyuner) di dunia memiliki kekayaan melebihi total kekayaan 4,6 milyar orang penduduk dunia.Dan, satu persen orang terkaya di dunia memiliki lebih dari dua kali lipat total kekayaan dari 99% total penduduk dunia (Oxfarm International, 2020). Selain itu, gelombang (jumlah orang) yang bermigrasi dari wilayah (negara) yang mengalami perang, penindasan oleh penguasa, kelaparan, kemiskinan atau bencana alam juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Contohnya, pengungsi Rohyngya dari Myanmar; dari Syiria, Yaman, Palestina, dan beberapa negara Afrika ke Eropa dan Amerika Utara; dan dari Meksiko dan beberapa negara Amerika Latin lainnya ke AS dan Kanada,” terangnya..

Kelima, pesatnya perkembangan teknologi, khususnya jenis-jenis teknologi di era Industry 4.0, telah mengakibatkan disrupsi (perubahan fundamental yang terjadi secara super cepat) di hampir semua bidang (aspek) kehidupan umat manusia.  Sejumlah teknologi yang dimaksud adalah teknologi digital, IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Metaverse, Robotics, Biotechnology, Nannotechnology, dan lainnya.

"Revolusi Industri keempat (Industri- 4.0) ditandai dengan berkembangnya teknologi baru khususnya berbasis teknologi digital dan informasi seperti IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Big Data, Block-chain, Cloud Computing, dan Robotika serta Bioteknologi dan Nanoteknologi,” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan tersebut mengutip Klaus Schwab, 2015.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, jika pemerintah RI tidak mengantisipasi dampak akibat 4 dinamika global di atas secara tepat dan benar, maka, investasi asing, perdagangan, dan ekspor RI akan menurun. Banyak pabrik (industri manufaktur) gulung tikar, produksi pangan menurun, dan pertumbuhan ekonomi terhambat Pengangguran dan kemiskinan meningkat.

"Solusinya, melalui peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak NAKER), inklusif 
(mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan
(sustainable)," tuturnya.

Definisi Transformasi Struktural Ekonomi 

Transformasi struktural ekonomi, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, adalah proses perubahan fundamental dalam struktur perekonomian suatu negara, dari kegiatan ekonomi berproduktivitas rendah dan padat karya ke kegiatan yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Ini melibatkan pergeseran sumber daya, termasuk tenaga kerja, dari sektor-sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi (seperti industri manufaktur dan jasa modern). 

Dikutip dari PBB 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan transformasi ekonomi struktural mencakup:b1. Realokasi faktor-faktor produksi dari sektor pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan sektor jasa; 2. Perpindahan faktor produksi di antara berbagai aktivitas dalam sektor manufaktur dan jasa; 3. Pengalihan faktor produksi dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi; 4. Pembangunan kapasitas nasional untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional, yaitu menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperkuat keterkaitan ekonomi dalam negeri, serta membangun kemampuan teknologi dan inovasi domestik.

Ciri Ekonomi Modern

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengidentifikasi beberapa ciri ekonomi modern, yaitu: 1. Ukuran unit usaha yang memenuhi skala ekonomi (economy of scale): 2. Penerapan Sistem Manajemen Rantai Pasokan Terpadu (Integrated Supply Chain Management System/ISCMS), 3. Menggunakan teknologi mutakhir dan tepat guna pada setiap mata rantai Supply Chain System, 4. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Editor: Husnie