ASKARA - Pemerintah Amerika Serikat melalui Pentagon dilaporkan tengah menyiapkan skenario operasi darat terbatas di Iran di tengah konflik yang terus berlanjut.

Mengutip pejabat AS, rencana tersebut mencakup kemungkinan operasi serangan terbatas ke Pulau Kharg serta sejumlah wilayah pesisir di sekitar Selat Hormuz.

Operasi ini disebut tidak mengarah pada invasi penuh, melainkan berupa serangan cepat oleh pasukan khusus dan infanteri konvensional. Namun demikian, langkah tersebut tetap berisiko tinggi karena berpotensi menghadapi serangan drone, rudal, tembakan darat, hingga bahan peledak rakitan dari pihak Iran.

Meski rencana telah disiapkan, keputusan akhir masih berada di tangan Presiden Donald Trump dan hingga kini belum ada persetujuan resmi.

“Ini adalah tugas Pentagon untuk menyiapkan berbagai opsi bagi Presiden. Itu tidak berarti Presiden telah membuat keputusan,” ujar Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, ditungkil Minggu (29/3).

Penambahan Pasukan ke Timur Tengah

Seiring meningkatnya tensi, Amerika Serikat juga telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan. Administrasi Trump mengerahkan pasukan Marinir serta merencanakan pengiriman ribuan personel dari Divisi Lintas Udara ke-82.

US Central Command (CENTCOM) menyebut sekitar 3.500 tambahan personel telah tiba di kawasan Timur Tengah menggunakan kapal perang USS Tripoli.

Pasukan tersebut berasal dari 31st Marine Expeditionary Unit, yang dilengkapi dengan pesawat tempur, aset transportasi, serta perlengkapan serangan amfibi dan taktis.

Target Strategis Energi

Diskusi internal pemerintah AS juga mencakup kemungkinan penguasaan Pulau Kharg, yang merupakan salah satu pusat utama ekspor minyak Iran di Teluk.

Selain itu, operasi juga diarahkan untuk menemukan dan menghancurkan sistem persenjataan yang berpotensi mengancam jalur pelayaran komersial dan militer di sekitar Selat Hormuz—jalur vital bagi distribusi energi global.

Langkah ini menunjukkan bahwa strategi AS tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga berkaitan erat dengan pengamanan jalur energi dunia.

Situasi ini diperkirakan akan terus berkembang, seiring belum adanya keputusan final dari Gedung Putih terkait eskalasi operasi di wilayah tersebut.