ASKARA - Narasi global hari ini terasa seperti cermin yang retak: apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan kenyataan yang utuh. Pertanyaan yang layak diajukan—apa kita tidak sedang melihat dunia secara terbalik?

Selama dua dekade terakhir, publik disuguhi pola yang nyaris berulang. Invasi ke Irak dalam konteks Perang Irak 2003 dibangun di atas dalih senjata pemusnah massal—yang hingga kini tak pernah terbukti. Saddam Hussein dijatuhkan, namun setelah itu, stabilitas yang dijanjikan tak kunjung hadir. Irak justru terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Hal serupa terjadi di Libya. Muammar Gaddafi digambarkan sebagai tiran yang harus disingkirkan. Intervensi militer Barat pada Intervensi NATO di Libya 2011 mengakhiri kekuasaannya. Namun pasca itu, Libya terpecah, konflik bersenjata terus terjadi, dan rakyatnya menanggung ketidakpastian.

Di Suriah, krisis panjang sejak Perang Saudara Suriah memperlihatkan kompleksitas yang jauh dari hitam-putih. Bashar al-Assad kerap dilabeli sebagai diktator, tetapi dinamika geopolitik—termasuk keterlibatan kekuatan besar seperti Rusia—membuat konflik ini menjadi ajang tarik-menarik kepentingan global, bukan sekadar soal demokrasi versus otoritarianisme.

Kini, sorotan tajam mengarah ke Iran. Narasi yang berkembang sering menempatkannya sebagai sumber instabilitas kawasan. Namun di sisi lain, Israel juga terlibat dalam berbagai eskalasi militer yang memicu ketegangan regional. Dalam konflik seperti di Gaza Strip, tudingan pelanggaran kemanusiaan bahkan memicu perdebatan global tentang standar ganda dalam menilai kekerasan.

Di sinilah inti persoalannya: siapa yang membentuk narasi, dan untuk kepentingan siapa? Istilah seperti “otoriter”, “diktator”, atau “ancaman global” sering kali menjadi alat framing yang efektif untuk membangun legitimasi intervensi. Namun setelah intervensi itu terjadi, apakah kehidupan rakyat benar-benar membaik?

Lebih jauh lagi, publik di Amerika Serikat sendiri tidak selalu satu suara. Kebijakan luar negeri yang mahal dan penuh risiko kerap menuai kritik, terutama ketika dianggap lebih menguntungkan sekutu tertentu dibanding kepentingan domestik.

Editorial ini bukan untuk membela satu pihak atau menyederhanakan konflik yang kompleks. Tetapi penting untuk mengingat bahwa realitas geopolitik tidak pernah tunggal. Ada kepentingan ekonomi, strategi militer, pengaruh ideologi, hingga kontrol atas sumber daya.

Pertanyaan mendasarnya tetap sama: ketika sebuah negara dihancurkan atas nama demokrasi atau keamanan global, mengapa yang tersisa justru penderitaan rakyatnya? Dan ketika kekerasan terjadi di tempat lain, mengapa respons dunia bisa begitu berbeda?

Mungkin yang perlu dibalik bukan fakta, melainkan cara kita membaca dan mempertanyakan narasi yang disajikan kepada kita.