ASKARA - Kematian akibat keracunan makanan semestinya tidak pernah dinegosiasikan dalam logika kebijakan publik. Namun dalam narasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kecenderungan berbahaya: membandingkan insiden tragis dengan besarnya jumlah penerima manfaat. Logika ini menempatkan nyawa manusia dalam kalkulasi statistik, seolah kehilangan dapat ditoleransi selama mayoritas tetap diuntungkan.

Di tengah perdebatan ini, publik sempat diguncang kabar meninggalnya seorang siswa MIN 2 Bengkulu Utara bernama Fatih pada 1 Maret 2026. Informasi yang beredar di media sosial mengaitkan peristiwa tersebut dengan dugaan keracunan makanan dari program MBG, setelah korban disebut mengonsumsi paket makanan berupa roti, pisang, dan kacang dari dapur SPPG Giri Kencana.

Namun klarifikasi resmi kemudian disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, ditegaskan bahwa kabar keracunan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil uji yang dilakukan oleh BPOM menunjukkan bahwa makanan dalam program MBG pada kasus tersebut dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya.

Lebih jauh, fakta penting lainnya mengungkap bahwa korban bahkan belum sempat mengonsumsi makanan MBG saat mengalami kondisi darurat yang berujung pada kematian. Penjelasan ini menegaskan bahwa mengaitkan seluruh insiden kesehatan dengan program MBG tanpa verifikasi yang kuat justru berpotensi menyesatkan opini publik.

Meski demikian, kasus ini tetap membuka ruang refleksi yang lebih luas. Di satu sisi, klarifikasi pemerintah menunjukkan pentingnya akurasi informasi dan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Di sisi lain, derasnya kecurigaan publik juga tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dari kekhawatiran yang nyata terhadap aspek keamanan dalam implementasi program berskala besar seperti MBG.

Di titik inilah kita perlu bertanya secara jujur: sejak kapan kematian bisa diperkecil maknanya hanya karena terjadi dalam jumlah yang dianggap “minoritas”? Negara tidak sedang mengelola angka, melainkan kehidupan. Ketika satu anak menjadi korban dalam konteks program publik, apa pun penyebabnya, itu tetap menjadi alarm serius bahwa sistem perlindungan harus diperkuat.

Argumen “persentase kecil” bukan hanya lemah secara moral, tetapi juga menyesatkan secara logika. Sebab dalam kebijakan yang menyangkut kesehatan publik, ukuran keberhasilan tidak bisa semata-mata berbasis kuantitas. Program sebesar apa pun tidak dapat disebut berhasil jika di dalamnya terdapat risiko yang mengancam rasa aman masyarakat, sekalipun risiko tersebut belum tentu terbukti dalam setiap kasus yang disangkakan.

Lebih jauh, cara berpikir semacam ini berpotensi menormalisasi bahaya. Ketika publik mulai menerima bahwa “risiko kecil adalah wajar”, maka standar keselamatan secara perlahan diturunkan. Ini bukan hanya soal satu program, melainkan tentang bagaimana negara membangun budaya kebijakan: apakah berbasis kehati-hatian maksimal, atau justru kompromi terhadap risiko.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan respons yang defensif. Alih-alih menjadikan insiden sebagai pintu masuk evaluasi menyeluruh, yang muncul justru narasi pembenaran berbasis data agregat. Padahal kritik publik bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme koreksi. Mengabaikan kritik sama artinya dengan menunda potensi perbaikan yang justru bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Dalam perspektif etika, penggunaan statistik untuk mereduksi tragedi adalah bentuk dehumanisasi yang halus namun nyata. Angka memang penting dalam kebijakan, tetapi ia tidak boleh menggantikan empati. Setiap korban memiliki wajah, keluarga, dan masa depan yang terhenti. Ketika negara mulai berbicara dalam angka tanpa menghadirkan empati, di situlah jarak antara kebijakan dan kemanusiaan mulai melebar.

Kita tentu tidak menolak tujuan besar program seperti MBG, yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak. Namun tujuan baik tidak boleh menjadi tameng untuk menutup kelemahan. Justru karena program ini menyasar kelompok rentan, maka standar keamanannya harus lebih tinggi, bukan sebaliknya.

Opini ini bukan tentang menolak program, melainkan menolak cara berpikir yang menganggap sebagian kecil korban sebagai konsekuensi yang dapat diterima. Negara tidak boleh memilih antara banyak yang selamat dan sedikit yang dikorbankan. Tugasnya adalah memastikan bahwa setiap individu terlindungi, tanpa pengecualian.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya seberapa banyak yang terbantu, tetapi juga seberapa serius ia melindungi yang paling rentan. Jika kita mulai mengabaikan satu nyawa demi statistik keberhasilan, maka yang hilang bukan hanya korban itu sendiri, tetapi juga nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi utama setiap kebijakan publik.