ASKARA - Pernyataan Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, yang menyebut adanya oknum wartawan meminta uang Rp15 juta menuai respons keras dari peserta aksi demonstrasi. Salah satu peserta aksi, Sadra Munawar, menilai pernyataan tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari dugaan markup bantuan daging meugang senilai Rp4,5 miliar yang disebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Sadra menegaskan, fokus utama aksi masyarakat sebelumnya adalah meminta kejelasan terkait pengelolaan bantuan presiden tersebut. Namun menurutnya, isu yang dilemparkan oleh bupati tentang oknum wartawan justru membuat perhatian publik bergeser.

“Menurut saya ini bentuk pengalihan isu dari dugaan markup bantuan presiden yang sedang kami perjuangkan. Tiba-tiba muncul tudingan ada wartawan meminta uang Rp15 juta,” kata Sadra dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai jika tudingan tersebut benar, seharusnya Bupati segera melaporkannya ke aparat penegak hukum, bukan hanya disampaikan dalam pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Kalau memang ada oknum wartawan yang meminta uang, laporkan saja ke polisi. Jangan hanya jadi pernyataan yang justru membuat suasana semakin keruh,” ujarnya.

Sadra menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar sebelumnya murni untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRK Bener Meriah agar persoalan dugaan penyimpangan bantuan tersebut dapat diselidiki secara transparan.

Menurutnya, kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pemerintah daerah.

“Saya melihat Bupati Tagore seolah ingin terlihat menerima kritik, tetapi kenyataannya seringkali justru reaktif terhadap kritik yang muncul,” tegas Sadra.

Terkait rencana Bupati Tagore yang disebut ingin melaporkan tudingan dugaan markup tersebut karena merasa difitnah, Sadra mempersilakan langkah tersebut ditempuh melalui jalur hukum.

“Silakan saja jika ingin melapor. Itu hak beliau sebagai warga negara. Tapi kami juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Aceh, segera menyelidiki dugaan markup bantuan daging meugang itu,” katanya.

Sadra juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan aksi, termasuk mendorong DPRK Bener Meriah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki secara terbuka penggunaan bantuan tersebut.

“Yang kami perjuangkan adalah transparansi. Jika tidak ada masalah, tentu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.