ASKARA - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Lapangan South Processing Unit (SPU), Kecamatan Anggana. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung aktivitas operasi dan produksi hulu minyak dan gas bumi, sekaligus memastikan pengelolaan industri migas berjalan sejalan dengan kepentingan daerah dan masyarakat sekitar.

Rombongan Komisi I DPRD Kukar dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Wandi, S.E. Dalam agenda tersebut, DPRD menegaskan dukungan terhadap kinerja PHM, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan agar kegiatan usaha migas mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di hadapan rombongan DPRD, Site Manager Lapangan SPU PHM Teddy Indrawan memaparkan gambaran operasional lapangan, mulai dari capaian produksi, penerapan efisiensi, hingga langkah pengelolaan lingkungan. Ia juga menjelaskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang selama ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar operasi.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah budidaya mangrove di kawasan pesisir. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga setempat, dan dinilai penting untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat.

“Lapangan SPU tidak hanya berorientasi pada target produksi, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. Inovasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari operasi,” kata Teddy dalam keterangan, Rabu (4/2).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kukar Wandi menyampaikan apresiasi atas upaya PHM dalam mengelola operasi migas dan menjalankan program CSR secara konsisten. Ia juga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal yang dinilai ikut mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Menurut Wandi, program CSR PHM, khususnya di bidang pendidikan, telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir. Ia berharap sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan DPRD terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Head of Communication Relations & CID PHM Achmad Krisna Hadiyanto menegaskan komitmen PHM untuk terus mendorong pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan sinergi yang kuat antara PHM dan DPRD Kukar. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan operasi hulu migas, memenuhi kebutuhan energi nasional, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat pesisir Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Sebagai informasi, PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang beroperasi di Zona 8 Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur. PHM menjalankan kegiatan hulu migas sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta berkomitmen menghasilkan energi yang selamat, efisien, andal, patuh, dan ramah lingkungan.