ASKARA - Presiden Prabowo Subianto bersiap mengesahkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) sebagai langkah strategis mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Lembaga khusus ini dirancang untuk menjadi terobosan pemerintah dalam menjawab persoalan perumahan nasional yang selama ini berjalan lambat dan terfragmentasi.

Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo, mengungkapkan bahwa pembentukan BP3R akan diumumkan dalam waktu dekat. “Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan,” ujar Hashim, Kamis (15/1/2026).

Seiring dengan pembentukan lembaga tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R. Penunjukan ini sekaligus menegaskan kepercayaan Presiden kepada Fahri untuk memimpin agenda percepatan perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.

Nama Fahri Hamzah menguat sejak awal wacana BP3R bergulir. Menurut Hashim, Fahri tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sembari memegang tanggung jawab sebagai Kepala BP3R.

Pembentukan BP3R dimaksudkan untuk memutus mata rantai persoalan perumahan yang kerap tersendat akibat hambatan lintas sektor. Pemerintah menilai diperlukan satu badan khusus yang mampu mengeksekusi kebijakan secara cepat, terintegrasi, dan langsung di bawah kendali pusat.

Saat ini, Fahri Hamzah masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri PKP. Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo terkait konsep, arah kebijakan, hingga desain kelembagaan BP3R.

“BP3R dirancang untuk menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan. Selama ini semua tersebar di berbagai institusi sehingga proses penyediaan rumah menjadi lambat,” ujar Fahri.

Meski telah disebut sebagai Kepala BP3R, Fahri menegaskan akan tetap fokus menjalankan amanahnya sebagai Wamen PKP hingga keputusan resmi diumumkan langsung oleh Presiden.

Pemerintah menggagas BP3R sebagai jawaban atas persoalan backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga Indonesia. Banyak masyarakat masih tinggal di hunian tidak layak, terutama di kawasan perkotaan dengan tekanan kepadatan penduduk yang tinggi.

Menariknya, BP3R dirancang tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN. Pemerintah memilih skema pembiayaan campuran dengan melibatkan investor serta Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra strategis.

Fahri menegaskan BP3R tidak akan mengambil alih peran Kementerian PKP. Kementerian tetap mengelola program perumahan berbasis APBN, sementara BP3R fokus pada pengelolaan lahan, perizinan, infrastruktur pendukung, pembiayaan inovatif, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Pemerintah berharap pendekatan ini mampu menekan pertumbuhan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi lingkungan, serta memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni tanpa menambah beban fiskal dan birokrasi.

Fahri Hamzah sendiri dikenal sebagai politisi nasional dengan rekam jejak panjang di bidang kebijakan publik. Ia merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI dan tokoh aktivis Reformasi 1998, serta pernah dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya atas pengabdiannya di bidang legislatif.

Dengan pembentukan BP3R dan penunjukan Fahri Hamzah sebagai nahkoda, Presiden Prabowo menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat agenda perumahan rakyat sebagai fondasi kesejahteraan nasional.