ASKARA - Penelitian yang menyebutkan kondisi tanah di Desa Garoga tidak layak huni memicu gelombang penolakan dan kecurigaan dari masyarakat setempat. Warga menilai kesimpulan tersebut bertentangan dengan fakta historis kehidupan desa yang telah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun.

Seorang sesepuh Desa Garoga menegaskan bahwa tanah di wilayah tersebut sejak lama menjadi sumber penghidupan utama warga melalui pertanian dan perkebunan yang produktif. Menurutnya, tidak pernah tercatat adanya kondisi lingkungan ekstrem yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sebagaimana digambarkan dalam penelitian yang belakangan viral.

“Kami hidup di sini turun-temurun. Tanah ini menghidupi kami. Tidak pernah ada masalah besar sampai aktivitas tambang semakin masif,” ujarnya.

Warga menilai, jika saat ini terjadi kerusakan lingkungan, penyebabnya bukan faktor alam, melainkan aktivitas industri ekstraktif yang beroperasi di sekitar wilayah pemukiman. Sejumlah perusahaan tambang disebut beroperasi dalam jarak yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan tempat tinggal dan lahan produktif warga.

“Kalau ini disebut bencana, maka ini bencana buatan manusia. Tambang-tambang itu ada di sekitar kami, bukan jauh,” tegasnya.

Kecurigaan warga semakin menguat ketika hasil penelitian justru menyimpulkan tanah Desa Garoga tidak layak huni, tanpa secara eksplisit menempatkan aktivitas tambang sebagai faktor utama kerusakan. Masyarakat mempertanyakan independensi penelitian tersebut, termasuk sumber pendanaan dan kepentingan di balik kajian tersebut.

“Penelitian ini untuk siapa? Untuk keselamatan warga atau untuk melindungi kepentingan perusahaan agar bisa terus beroperasi tanpa hambatan?” kata tokoh masyarakat itu.

Warga menilai, label “tidak layak huni” berpotensi menjadi legitimasi untuk mengosongkan wilayah desa atau melemahkan posisi tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka.

“Kami khawatir ini hanya cara halus untuk menyingkirkan warga dari tanahnya sendiri,” lanjutnya.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat Desa Garoga menegaskan sikap untuk tidak bergantung pada narasi luar yang dianggap merugikan. Mereka menyatakan akan membangun kembali desa dengan kekuatan kolektif warga, sekaligus terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan adil.

“Kami tidak akan pergi. Desa ini akan kami bangun kembali dengan tangan kami sendiri,” tegas warga, Rabu (14/1).

Masyarakat berharap suara mereka didengar secara luas agar publik mengetahui bahwa persoalan di Desa Garoga bukan sekadar isu kelayakan tanah, melainkan persoalan keadilan lingkungan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.