ASKARA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah Indonesia. Dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/1). Prof. Zudan menyampaikan target ambisius: dalam dua bulan ke depan seluruh kabupaten/kota dan provinsi sudah harus menjalankan sistem tersebut.  

Menurut Prof. Zudan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pionir dengan capaian 100 persen penerapan manajemen talenta di level provinsi. Ia menargetkan seluruh kabupaten dan kota di DIY segera menyusul, sehingga DIY dapat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang sepenuhnya menerapkan sistem ini pada Februari mendatang.  

“Ini target kami 100 persen seluruh Provinsi DIY. Dan ini bisa menjadi yang pertama di Indonesia. Satu provinsi menerapkan manajemen talenta nanti di bulan Februari,” ujarnya.  

Meritokrasi dan Transparansi

Prof. Zudan menekankan bahwa manajemen talenta ASN dirancang untuk memastikan pengangkatan dan penempatan pejabat berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan intervensi politik atau faktor subjektif. Prestasi dan kinerja ASN menjadi tolok ukur utama.  

“Semakin berprestasi, semakin berkinerja, dia layak duduk dalam jabatan terbaik. ASN terbaik duduk dalam jabatan terbaik,” tegasnya.  

Sistem ini juga dibuat transparan, sehingga setiap ASN dapat mengetahui posisi kompetensinya melalui pemetaan talenta. ASN didorong aktif melengkapi portofolio digital yang mencakup riwayat pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga rekam jejak jabatan.  

“Portofolio itu penting. Semakin lengkap portofolionya, semakin tinggi peluang naik ke jabatan yang lebih strategis,” jelas Prof. Zudan.  

Dampak pada Pelayanan Publik
Penerapan manajemen talenta diyakini akan berdampak langsung pada percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan penempatan pejabat yang tepat, kualitas pelayanan publik meningkat dan persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.  

“Kalau kepala dinas kesehatannya tepat, stunting bisa diturunkan. Kalau kepala dinas sosial dan ketenagakerjaannya tepat, angka kemiskinan bisa cepat diturunkan,” kata Prof. Zudan memberi contoh.  

Tantangan dan Konsekuensi

Meski tidak ada sanksi administratif bagi daerah yang belum menerapkan manajemen talenta, Zudan mengingatkan bahwa daerah tersebut berpotensi tertinggal dalam capaian reformasi birokrasi.  

“Indeks reformasi birokrasinya akan lambat, skornya rendah, dan itu berdampak pada tunjangan kinerja ASN serta prestasi daerah,” ujarnya.  

Selain itu, ia mendorong mobilitas talenta antardaerah, lintas kementerian dan lembaga, untuk membantu daerah yang kekurangan sumber daya manusia.  

Prof. Zudan menutup dengan penegasan bahwa manajemen talenta adalah instrumen utama untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.  

“Manajemen talenta ini alat untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. Kalau alatnya tidak dipakai, tidak ada instrumen lain,” tandasnya.