ASKARA - Di balik angka, dokumen, dan tabel penilaian, ada cerita tentang identitas, ingatan kolektif, dan keberanian merawat warisan. Itulah yang akan diuji ketika sepuluh kepala daerah dari berbagai sudut Indonesia melangkah ke Jakarta, 8-9 Januari 2026, untuk mempresentasikan gagasan kebudayaan mereka dalam Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026.

Dari Labuhanbatu di Sumatera Utara hingga Manokwari di Papua Barat, para bupati dan wali kota ini datang membawa narasi daerah masing-masing: tentang bahasa yang nyaris punah, tradisi yang kembali dihidupkan, hingga ruang-ruang budaya yang diperjuangkan agar tetap relevan di tengah arus modernitas. Presentasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan penentu siapa yang layak menerima Trofi Abyakta pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten.

Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menyebut tahap presentasi sebagai ruang kejujuran. Di hadapan Dewan Juri, kepala daerah tak hanya diminta memaparkan program, tetapi juga menjelaskan ruh kebudayaan yang melatarinya.

“Yang kami cari bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan keberlanjutan. Sejauh mana kebudayaan benar-benar hidup dan memberi dampak bagi masyarakatnya,” ujar Yusuf, yang telah mengawal Anugerah Kebudayaan PWI Pusat sejak 2016.

Ujian Gagasan dan Ketulusan

Sebelum tiba di tahap ini, para kandidat telah melewati seleksi berlapis. Proposal, video kegiatan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), regulasi, hingga rekam jejak pemberitaan media menjadi bahan telaah. Tebalnya dokumen, bahkan mencapai ratusan halaman, menjadi penanda betapa kebudayaan bukan perkara instan.

Namun, di ruang presentasi, semua kembali pada satu hal: sejauh mana pemimpin daerah memahami kebudayaan sebagai napas pembangunan, bukan sekadar ornamen.

Lima Mata, Lima Perspektif

Penilaian dilakukan oleh lima juri lintas disiplin, seniman, akademisi, budayawan, dan pimpinan pers nasional. Nama-nama seperti Sudjiwo Tejo, Agus Dermawan T., hingga Dr. Nungki Kusumastuti menghadirkan perspektif yang beragam. Bagi mereka, kebudayaan bukan hanya yang tampak di panggung, tetapi juga yang bekerja diam-diam membentuk karakter masyarakat.

Dari Kota hingga Pinggiran

Kesepuluh peserta, tiga wali kota dan tujuh bupati, mewakili spektrum Indonesia yang luas. Ada kota dengan dinamika urban yang cepat, ada pula daerah dengan tradisi kuat yang diwariskan lintas generasi. Semua dipertemukan dalam satu tema besar: pemajuan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis media dan pers.

Tema ini menegaskan peran media sebagai jembatan antara tradisi dan publik, antara lokalitas dan dunia. Mayoritas peserta memilih subtema penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya yang inklusif, sebuah sinyal bahwa kebudayaan Indonesia tumbuh dari perjumpaan, bukan penyeragaman.

Merayakan yang Konsisten

Memasuki satu dekade penyelenggaraan, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat juga membuka ruang bagi wartawan dan komunitas yang setia bekerja dalam sunyi. Nama Rahmi Hidayati, Seno Joko Suyono, dan Henri Nurcahyo menjadi pengingat bahwa kebudayaan sering bertahan karena kerja panjang, bukan sorotan sesaat.

Mereka akan menerima Trofi Abyakta bersama para kepala daerah terpilih pada HPN 2026. Sebuah penegasan bahwa kebudayaan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik warga, komunitas, dan insan pers yang merawatnya dari hari ke hari.

Pada akhirnya, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat bukan tentang siapa yang menang. Ia adalah tentang siapa yang sungguh-sungguh menjaga cerita, nilai, dan jati diri Indonesia agar tetap hidup, lintas zaman.