ASKARA - Indonesia mencatat capaian bersejarah dengan surplus beras pada 2025, namun Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS , mengingatkan bahwa tantangan besar masih menanti. Dalam dialog inspiratif Siaran Radio Elshinta bertajuk “Ketahanan Pangan, Tata Kelola Hutan, dan Risiko Bencana Alam”, Jum'at (2/1).

Dalam perbincangan yang berlangsung penuh energi, Prof. Rokhmin mengupas capaian monumental Indonesia di tahun 2025, sekaligus menyingkap tantangan besar yang menanti di 2026. Ia menegaskan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. 

Prof. Rokhmin mengingatkan, capaian swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi. Pada 2025, Indonesia disebut telah surplus beras (produksi 34 juta ton vs kebutuhan 32 juta ton) dengan stok Bulog mencapai 3,7 juta ton, serta kuat di sektor perikanan yang sudah swasembada dan ekspor besar.

"Tak hanya itu, sektor perikanan tampil perkasa dengan capaian swasembada dan ekspor yang mengharumkan nama bangsa di kancah global," ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini..

Ia menekankan perlunya reformasi tata kelola lahan, moratorium sawit untuk menekan deforestasi, serta optimalisasi blue food sebagai sumber protein sehat dan melimpah. “Indonesia punya modal besar, tapi harus dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketahanan pangan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” tegasnya.

Namun, di balik gemerlap capaian tersebut, Prof. Rokhmin mengingatkan adanya ketergantungan impor yang masih mencengkeram kuat pada daging sapi, kedelai, dan gandum. “Swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi. Kita harus membangun sistem pangan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.  

Lima Pilar Ketahanan Pangan

Lebih jauh, Guru Besar IPB University ini memaparkan lima indikator ketahanan pangan yang harus berjalan bersamaan:
- Produksi pangan yang cukup dan stabil.  
- Kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak sebagai garda terdepan.  
- Distribusi logistik yang merata hingga pelosok negeri.  
- Keamanan pangan (food safety) demi kesehatan rakyat.  
- Keberlanjutan (sustainability) melalui mitigasi perubahan iklim.  

IProf. Rokhmin Dahuri uga menyoroti sejumlah permasalahan struktural sektor pertanian (pangan) seperti sangat sempitnya rata-rata lahan usaha petani sawah di Pulau Jawa yang hanya 0,4 ha (padahal skala ekonominya minimal 2 ha). Ditambah lagi, laju konversi lahan pertanian terus menggerus ruang produksi. “Tanpa reformasi tata kelola lahan dan perlindungan petani, swasembada hanya akan jadi slogan kosong,” ujarnya lantang.  

Pada isu lingkungan dan risiko bencana, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola hutan dan lanskap, termasuk dorongan moratorium perluasan sawit untuk menekan deforestasi yang berkontribusi pada banjir dan longsor. “Tata kelola hutan dan lanskap harus dibenahi. Jika tidak, kita akan terus dihantui bencana,” katanya penuh peringatan.  

Blue Food dan Revolusi Pertanian Ramah Lingkungan  

Prof. Rokhmin mengangkat konsep blue food, protein laut yang sehat, melimpah, dan berpotensi menjadi tulang punggung pangan masa depan. Ia juga mendorong peralihan menuju praktik pertanian ramah tanah dengan mengurangi ketergantungan pupuk kimia dan meningkatkan penggunaan pupuk organik.  

"Perlunya mengoptimalkan blue food (protein laut) sebagai sumber pangan sehat dan melimpah, serta mendorong peralihan menuju praktik pertanian yang lebih ramah tanah melalui pengurangan ketergantungan pupuk kimia dan peningkatan pupuk organik," tegasnya.

Dialog semakin hidup dengan pertanyaan pendengar yang menyoroti kesinambungan program swasembada lintas rezim, ketidaksinkronan pusat–daerah, praktik mafia pangan, hingga isu keamanan stok nasional.  

Menutup perbincangan, Prof. Rokhmin menutup dengan pesan bahwa Indonesia punya modal besar, namun perlu dikelola secara lebih cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketahanan pangan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

“Indonesia punya modal besar. Tapi modal itu harus dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak boleh berjalan sendiri, ia harus seiring dengan perlindungan lingkungan," tegas Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI).