Oleh: Saur S. Turnip

Ketika Prosedur Tak Lagi Menjawab Kenyataan

ASKARA - Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) diterbitkan sesuai regulasi. Pernyataan ini secara administratif benar. Namun, rangkaian longsor, banjir bandang, konflik lahan, dan kriminalisasi warga di berbagai wilayah Sumatera Utara justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: jika semua telah sesuai aturan, mengapa persoalan justru membesar dan meledak sekarang?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan slogan pembangunan atau daftar kepatuhan prosedural. Ia menuntut pembacaan ulang atas relasi antara negara, korporasi, lingkungan, dan warga-relasi yang selama puluhan tahun dianggap stabil, tetapi ternyata rapuh.

Legalitas yang Kehilangan Legitimasi

Dalam teori hukum modern, legalitas tidak identik dengan legitimasi. Max Weber membedakan antara kekuasaan yang sah secara formal dan kekuasaan yang diterima secara sosial. Izin PT TPL mungkin sah ketika diterbitkan, tetapi penerimaan sosialnya terus menurun seiring akumulasi dampak yang dirasakan warga.

Masalahnya terletak pada watak hukum administrasi kehutanan di Indonesia yang sejak awal bersifat sepihak. Negara menetapkan kawasan, menerbitkan izin, lalu menganggap konflik sebagai persoalan teknis atau keamanan. Hak masyarakat adat, yang secara faktual telah mengelola wilayah tersebut jauh sebelum peta negara dibuat, ditempatkan sebagai variabel sekunder.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebenarnya telah mengoreksi paradigma ini dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Namun, seperti banyak putusan progresif lainnya, implementasinya tersendat. Tanpa penetapan wilayah adat yang konkret, putusan konstitusional itu berhenti sebagai teks, bukan praktik.

Dari Hutan Produksi ke Risiko Hidrologis

Pemerintah kerap menyebut banjir dan longsor sebagai bencana alam. Istilah ini menyesatkan. Para ahli hidrologi dan ekologi lanskap telah lama menjelaskan bahwa bencana semacam itu hampir selalu merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia.

Operasi hutan tanaman industri mengubah bentang alam secara signifikan. Penggantian hutan alam dengan tanaman monokultur berdampak pada:

• berkurangnya kemampuan tanah menyerap air,
• meningkatnya limpasan permukaan,
• rusaknya stabilitas lereng,
• meningkatnya sedimentasi sungai.

Dampak ini tidak selalu langsung terasa. Ulrich Beck menyebutnya sebagai risiko laten-risiko yang terakumulasi dan baru muncul ketika ambang batas ekologis terlampaui. Perubahan iklim, dengan pola hujan yang makin ekstrem, bertindak sebagai pemicu yang mempercepat keruntuhan sistem yang sudah dilemahkan puluhan tahun.

Karena itu, pertanyaan hukumnya bukan apakah PT TPL satu-satunya penyebab bencana, melainkan apakah aktivitasnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kerentanan hidrologis. Dalam hukum lingkungan, kontribusi signifikan sudah cukup untuk membuka pertanggungjawaban.

AMDAL sebagai Formalitas

Salah satu titik lemah yang paling sering disorot adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Secara normatif, AMDAL dirancang sebagai instrumen pencegahan. Dalam praktik, ia kerap berubah menjadi dokumen pembenaran.

Partisipasi publik sering bersifat simbolik. Data ekologis disusun tanpa pembaruan berkala. Ketika kondisi lingkungan berubah drastis-baik karena ekspansi aktivitas maupun perubahan iklim-izin tetap berjalan seolah situasi statis.

Dalam kerangka UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kondisi ini membuka ruang gugatan. AMDAL yang cacat prosedur atau substansi dapat membatalkan izin turunannya. Namun, penegakan hukum lingkungan kerap kalah oleh kepentingan stabilitas investasi.

Kriminalisasi sebagai Gejala Ketimpangan

Di banyak konflik sumber daya alam, hukum pidana justru lebih cepat menyentuh warga ketimbang korporasi. Warga yang mempertahankan tanahnya diproses atas tuduhan mengganggu operasional, sementara dugaan pelanggaran lingkungan membutuhkan waktu panjang untuk masuk ke meja hijau-jika masuk sama sekali.

Para ahli critical legal studies menyebut fenomena ini sebagai penggunaan hukum pidana untuk menjaga ketertiban ekonomi. Akibatnya, hukum kehilangan wajah keadilannya. Ketika negara tampak lebih sigap melindungi izin daripada warga, kepercayaan publik runtuh.

Ketika Pemuka Agama Turun ke Jalan

Keterlibatan pemuka agama dalam gelombang protes menjadi sinyal penting. Ini bukan lagi konflik sektoral antara warga dan perusahaan, melainkan krisis moral yang dipersepsikan luas. Dalam masyarakat Indonesia, suara agama memiliki bobot legitimasi yang tidak bisa diabaikan negara.

Bagi pemerintah pusat, ini adalah alarm. Penanganan konflik bergeser dari pendekatan keamanan ke pendekatan administratif: audit, evaluasi, dan pembentukan tim lintas kementerian. Namun, langkah-langkah ini juga menunjukkan kehati-hatian ekstrem negara dalam mengambil keputusan substantif.

Negara di Antara Gugatan dan Gejolak

Dari perspektif pemerintah pusat, mencabut izin PT TPL bukan perkara sederhana. Risiko gugatan korporasi besar, potensi preseden nasional, serta dampak terhadap iklim investasi menjadi pertimbangan serius.

Di sisi lain, membiarkan situasi berlarut-larut berisiko memicu eskalasi konflik dan delegitimasi negara. Inilah yang oleh para ahli kebijakan publik disebut sebagai legitimacy trap: apa pun pilihan negara, risikonya besar.

Karena itu, pemerintah cenderung memilih jalan tengah: mengakui izin pernah sah, tetapi membuka opsi pembekuan atau penataan ulang operasional. Pendekatan ini meredam tekanan jangka pendek, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah struktural.

Mengapa Tuntutannya Kini Radikal

Bagi masyarakat, tuntutan pembekuan atau pencabutan izin bukan sikap emosional. Ia lahir dari pengalaman panjang melihat audit dan dialog tanpa perubahan nyata. Dalam teori konflik, kegagalan institusional semacam ini hampir selalu berujung pada eskalasi tuntutan.

Ketika mitigasi dianggap gagal dan risiko terus diwariskan, tuntutan pun bergeser dari perbaikan teknis ke penghentian total. Ini bukan soal ideologi, melainkan soal survival.

Jalan Keluar yang Tak Bisa Ditunda

Jika negara ingin keluar dari jebakan ini, beberapa langkah tidak bisa dihindari:

1. Menguji ulang izin lama dengan standar konstitusi, HAM, dan lingkungan saat ini, bukan logika masa lalu.

2. Menetapkan wilayah adat secara konkret, bukan sekadar normatif.

3. Menegakkan hukum lingkungan secara setara, termasuk terhadap korporasi besar.

4. Mengakui bahwa sebagian risiko pembangunan tidak bisa lagi dikelola, tetapi harus dihentikan.

Tanpa langkah ini, audit dan dialog hanya akan menjadi penundaan krisis.

Penutup: Ketika Negara Tak Lagi Bisa Berlindung di Balik Prosedur

Kasus PT TPL menunjukkan batas dari pembangunan berbasis prosedur. Selama puluhan tahun, izin sah menjadi tameng untuk menunda koreksi. Kini, alam dan warga berbicara bersamaan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah negara berani mengambil keputusan sulit, tetapi berapa lama negara masih berharap krisis ini mereda dengan sendirinya. Sejarah menunjukkan, alam tidak pernah lupa menagih. Dan masyarakat yang terlalu lama menunggu, akhirnya memilih bersuara lebih keras^.©OpungnsJj