Oleh : Saur S. Turnip

ASKARA - Ada satu obrolan ringan di sebuah warung kopi kecil di sudut gedung DPR.  Seorang bapak paruh baya berseru lirih sambil mengaduk gula dalam gelas: “Nak, kalau bisa jangan masuk politik. Kotor itu.” Di sebelahnya, seorang anak muda hanya angguk-angguk, pura-pura paham, padahal sebenarnya ia masih menimbang-nimbang apakah dunia yang disebut “kotor” itu benar-benar seburuk yang dibayangkan, atau justru sebuah ruang yang dibiarkan lama tak dibersihkan hingga penuh debu dan bau apek.

Ungkapan seperti itu begitu sering terdengar di masyarakat kita. Politik dianggap najis, menyeramkan, penuh tipu daya, karena yang tampak di permukaan sering hanyalah perebutan kuasa, intrik antar-elitis, dan drama harian yang lebih menguras emosi daripada memberi inspirasi. Namun jika kita kembali ke prinsip dasar negara dan teori ilmu politik, politik justru adalah jalan paling sah untuk mengelola hidup bersama. Ada jurang besar yang tercipta: jurang antara teori yang penuh idealisme dan praktek yang sering kali mengecewakan.

Pandangan ini mencoba melihat lebih dalam jurang itu-bukan dari posisi marah atau sinis, tetapi dari upaya memahami realitas sambil tetap memelihara harapan. Kita membicarakan bagaimana trias politika bekerja (atau justru tidak bekerja), bagaimana generasi berbeda berebut tempat, dan bagaimana masa depan mungkin berada di tangan generasi Gen-Z yang jumlahnya semakin mendominasi. Dan lebih penting lagi: bagaimana bangsa ini bisa menemukan kembali etika, akal sehat, dan nurani dalam kehidupan politiknya.

Trias Politika dan Kenyataan Indonesia Hari Ini

Secara teori, negara modern dibangun di atas pemisahan kekuasaan: legislatif membuat aturan, eksekutif menjalankan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Itu konsep dasar dari Montesquieu-sebuah resep agar kekuasaan tidak menumpuk di tangan satu kelompok. Namun di Indonesia, teori itu sering tampak seperti dekorasi yang dipajang di ruang kelas: indah, tapi tak sepenuhnya hidup dalam kenyataan.

Legislatif sibuk bukan hanya membuat UU, tetapi juga menjaga koalisi, memikirkan pembagian kursi, dan memastikan “komunikasi politik” dalam pemerintahan tetap lancar. Eksekutif, yang harusnya fokus pada pelayanan publik, sering terseret kalkulasi elektoral sepanjang tahun. Sementara yudikatif, meski berusaha menjaga kewibawaan, tak jarang terseret badai skandal atau cibiran publik yang merasa keadilan hanya milik mereka yang bisa membayarnya.

Kenyataan ini bukan berarti semua pelakunya buruk atau tak bermoral. Banyak orang yang masih punya niat baik, bekerja jujur, dan berjuang tulus untuk masyarakat. Namun sistem yang dibentuk bertahun-tahun telah menghasilkan ekosistem yang membuat idealisme mudah lelah. Politik kita seolah berubah menjadi arena bukan untuk merawat perubahan, tetapi mempertahankan posisi.

Dan karena itulah masyarakat melihat politik sebagai lingkungan “najis”-semacam tempat yang semestinya dihindari kecuali bagi mereka yang kebal moral atau sudah siap bermain kotor. Itulah persepsi yang semakin mengeras di mata publik.

Padahal, politik adalah cermin kita sendiri. Kalau kita diam saja, cermin itu semakin kusam.

Warisan Para Negarawan: Antara Harapan dan Pengkhianatan Sejarah

Di tengah kenyataan yang rumit itu, gagasan tentang legacy seorang negarawan menjadi penting. Banyak pakar politik, filsuf, dan akademisi berbicara tentang warisan semacam ini. Dalam pemikiran klasik, negarawan adalah orang yang memikirkan generasi yang belum lahir; bukan sekadar memenangkan pemilu berikutnya.

Aristoteles menyebut negarawan sebagai mereka yang menata polis dengan akal budi yang panjang-statesman, bukan politician. Confucius menempatkan kebajikan sebagai dasar pemerintahan yang baik. Di era modern, Max Weber membedakan etika tanggung jawab dari etika keyakinan: seorang pemimpin harus berani menanggung konsekuensi dari keputusan yang ia buat, bukan hanya menempelkan slogan moral di pidato.

Dalam teori, seorang negarawan meninggalkan tiga hal:

1. Institusi yang kuat, bukan sekadar citra pribadi.

2. Kebijakan jangka panjang yang memberi manfaat lintas generasi.

3. Keteladanan moral dan etika publik.

Namun dalam praktik politik, legacy sering kali terdegradasi. Seorang tokoh yang pernah dihormati bisa dengan cepat diolok-olok, dicaci, diremehkan, bahkan diruntuhkan reputasinya hanya karena tidak lagi sejalan dengan kepentingan politik tertentu. Degradasi itu bukan hanya merusak tokoh tersebut, tetapi juga merusak ingatan publik tentang apa itu pemimpin yang baik.

Ini gejala berbahaya. Bangsa yang tidak bisa memelihara penghargaan kepada negarawannya akan selalu memulai dari nol, melupakan batu pijakan yang sudah dibangun, dan terus terperosok dalam siklus pendek pemimpin yang datang dan pergi tanpa sempat menanam apa pun.

Usia Produktif, Purnabakti, dan Perebutan Panggung Politik

Di masyarakat kita, seorang pemimpin sering dianggap berakhir perannya ketika memasuki usia purnabakti. Dalam dunia birokrasi, ada batas usia. Dalam dunia profesional, ada masa pensiun. Tapi politik berbeda: panggungnya tidak pernah benar-benar punya batas umur. Itu sebabnya generasi lama-Baby Boomers, Gen X, sebagian Gen Y-masih begitu kuat menancapkan orgasme dan pengaruh dalam politik nasional.

Secara teori, setiap generasi membawa modal sosial, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Generasi tua punya ketenangan, pengalaman, sejarah panjang. Generasi muda membawa energi, keberanian, idealisme, dan kemampuan teknologi. Di negara-negara maju, ada keseimbangan itu. Tetapi di Indonesia, panggung politik sering kali mirip sebuah meja makan yang sudah penuh sesak: generasi muda harus menunggu “yang tua selesai makan” sebelum bisa duduk. Dan sering kali, kursi itu tidak pernah kosong.

Sementara itu, Gen-Z terus tumbuh menjadi kelompok demografis dominan. Mereka adalah generasi yang hidup di tengah turbulensi: digital, politik identitas, krisis iklim, kecepatan informasi, dan kebisingan opini. Mereka melihat politik tidak lagi lewat lensa buku, tapi lewat meme, konten, dan pengalaman pahit sehari-hari. Mereka merasakan ketimpangan, kesenjangan, dan beban hidup yang meningkat.

Namun jika generasi ini hanya melihat politik sebagai dunia seram yang harus dijauhi, maka masa depan bangsa akan terancam. Sebab negara tanpa regenerasi kepemimpinan adalah negara yang berjalan di tempat.

Politik Laten: Saat Cara Bermain Lebih Penting daripada Nilai

Ada fenomena lain yang layak dicermati: tindakan laten para praktisi politik. Ini bukan sekadar kampanye hitam, pencitraan, atau propaganda media. Yang lebih jauh adalah bagaimana cara kerja politik mempengaruhi mental masyarakat. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan itu membentuk habit kolektif:

 Masyarakat jadi terbiasa melihat politik sebagai ajang saling jegal.

 Anak muda merasa tidak cocok masuk politik kecuali punya “bekingan”.

 Publik kehilangan kepercayaan bahwa suara mereka berarti.

 Ketidakpedulian dianggap sikap paling aman.

Para ilmuwan politik menyebut ini sebagai political cynicism, sikap sinis yang lahir dari pengalaman panjang melihat politik yang tak kunjung membaik. Yang lebih menyedihkan adalah ketika sinisme itu berubah menjadi apatis. Apatisme politik adalah musuh demokrasi terbesar, lebih besar daripada korupsi atau kampanye hitam. Sebab saat warga berhenti peduli, kekuasaan jatuh ke tangan mereka yang paling keras suara dan paling lihai memainkan aturan.

Dan di sinilah pendidikan politik menjadi kritis. Bukan pendidikan dalam bentuk seminar formal atau kegiatan formalitas, tetapi pendidikan yang menumbuhkan keberanian berpikir, empati sosial, serta keberanian untuk bertanya: “Negara ini mau dibawa ke mana?”

Jurang antara Teori dan Praktek: Mengapa Rasanya Begitu Jauh?

Ada dua dunia yang berjalan sejajar tetapi jarang bertemu: dunia teori dan dunia praktik. Dalam buku-buku politik, kita diajarkan tentang etika publik, kepentingan umum, kejujuran, akuntabilitas, dan keberanian moral. Namun di lapangan, kita sering bertemu sebaliknya-politik yang memaksa kompromi, diam-diam penuh barter kepentingan, dan menjadi “permainan para realist”.

Mengapa demikian?

Pertama, karena sistem belum memberi insentif pada perilaku baik. Politik akan bersih jika yang berperilaku bersih dihargai, bukan malah tersingkir. Jika partai menilai integritas hanya sebatas slogan. Jika publik hanya fokus pada drama yang viral. Maka politik bergerak mengikuti reward yang ada.

Kedua, karena tidak ada proses kaderisasi yang sehat. Partai politik di Indonesia cenderung lebih sibuk mempertahankan figur daripada menyiapkan generasi baru. Hasilnya, regenerasi tidak alami, tidak organik, dan tidak berbasis kompetensi.

Ketiga, karena masyarakat belum sepenuhnya menjadi warga negara yang kritis. Kita sering memilih pemimpin berdasarkan pesona sesaat, bukan rekam jejaknya.

Akhirnya, teori yang ideal itu terlihat jauh dari praktik. Padahal sebenarnya teori itu bukan salah; yang salah adalah cara kita merawat demokrasi.

Masa Depan Indonesia dan Generasi Gen-Z: Harapan yang Belum Selesai Ditulis

Masa depan politik Indonesia sebenarnya sedang berada di persimpangan penting. Generasi Gen-Z yang semakin besar jumlahnya akan menjadi dominan dalam pemilu mendatang. Pertanyaannya: apakah mereka akan bergerak masuk ke ruang-ruang politik, atau justru menjauh dan membiarkan panggung dikuasai generasi lama?

Gen-Z punya beberapa karakter penting:

 kritis,

 cepat marah sekaligus cepat peduli,

 mudah kecewa tapi mudah tergugah,

 melek digital,

 dan tidak tahan melihat ketidakadilan.

Mereka bukan generasi yang mudah disetir oleh jargon. Namun mereka juga mudah lelah dengan politik yang penuh drama. Untuk generasi ini, yang paling dibutuhkan bukan ceramah tentang nasionalisme, tetapi kesempatan untuk mempraktikkan kepemimpinan yang nyata-di komunitas, kampus, organisasi, hingga ke partai politik.

Tantangan terbesar bagi Gen-Z adalah: berani masuk ke ruang yang selama ini dianggap kotor, dan membersihkannya pelan-pelan. Politik tidak akan berubah hanya oleh keluhan, tetapi oleh keterlibatan.

Penutup: Mengembalikan Harkat Politik sebagai Jalan Kebajikan Publik

Pandangan ini panjang, tapi semua berujung pada satu pertanyaan sederhana:

Bisakah kita mengembalikan politik menjadi sesuatu yang manusiawi?

Bukan sekadar arena perebutan kuasa, tapi ruangan besar tempat kita membicarakan apa yang penting bagi kehidupan bersama: kesehatan, pendidikan, keadilan, kemanusiaan, masa depan anak-anak kita.

Trias politika bukan sekadar teori. Legacy bukan sekadar legenda. Politik bukan sekadar panggung penuh drama. Semuanya adalah alat untuk memastikan bahwa bangsa ini tetap berdiri, tumbuh, dan bermartabat.

Jika kita ingin masa depan Indonesia lebih baik, kita harus berhenti memandang politik sebagai tempat najis. Justru di situlah perubahan harus dimulai. Dan perubahan tidak pernah datang dari caci maki, tetapi dari keberanian mengambil bagian.

Generasi tua perlu memberi ruang. Generasi muda perlu mengambil peran. Partai perlu menata ulang dirinya. Publik perlu memelihara kesadaran.

Pada akhirnya, negara bukan milik siapa pun. Negara adalah rumah besar. Dan politik adalah cara kita mengurus rumah itu bersama-sama.

Semoga pandangan ini bisa menjadi undangan untuk melihat politik bukan sebagai momok, tetapi sebagai pekerjaan rumah bersama-pekerjaan yang mungkin melelahkan, tetapi harus dijalankan oleh semua warga yang mencintai bangsanya. ^©OpungnsJj