ASKARA — Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah yang dinilainya gagap dalam menangani bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam pernyataannya yang mengguncang publik, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa lemahnya sistem dan koordinasi pemerintah telah membuat Indonesia menanggung kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga.

“Indonesia seperti kehilangan arah. Early Warning System kita tidak optimal, sehingga korban jiwa mencapai hampir 1000 orang. Bandingkan dengan Thailand yang hanya 270 korban dan Vietnam 90 korban. Kerugian ekonomi kita bahkan mencapai Rp67 triliun menurut CELIOS,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor, dikutip CNN Indonesia, Rabu (10/12).

Tiga Jurus Penyelamat Bangsa

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong tiga langkah strategis. 

Pertama, memperkuat early warning system (EWS). Pasalnya, kondisi EWS Indonesia yang masih kurang optimal menyebabkan Indonesia mengalami dampak bencana yang jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga yang terdampak siklon tropis sama. 

"Contohnya, korban jiwa Indonesia mencapai hampir 1000 korban, sementara Thailand dan Vietnam jumlahnya lebih sedikit masing-masing 270 dan 90 korban. Belum lagi, kerugian ekonomi Indonesia yang menurut CELIOS mencapai 67 triliun rupiah,," ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Kedua, respon pemerintah yang terlalu reaktif. Dalam hal ini, pemerintah seperti “pemadam kebakaran” yang kebingungan dalam merespon bencana ekologis di Sumatera. Ditambah, respon yang diberikan tanpa dibarengi oleh arah koordinasi yang jelas. 

"Kondisi ini terjadi karena Indonesia pada dasarnya belum memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana ekologi," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (2001–2004),

Ketiga, revisi UU Kehutanan. Komisi IV DPR RI sedang mengawal revisi UU Kehutanan yang mempertegas terkait rencana tata ruang wilayah. Utamanya, komitmen untuk menjaga tutupan hutan seluas 30% yang tidak boleh diubah. 

Dengan tiga jurus penyelamat bangsa, Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya: menjaga hutan, memperkuat sistem, dan mengakhiri kegagapan pemerintah.

"Oleh karena itu, tugas ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kaidah sosial-ekologis melalui penanaman ulang dan skema tebang pilih," tegasnya.

Momentum Ekologis dan Ekonomi

Prof. Rokhmin menekankan bahwa tiga jurus ini bukan hanya langkah krusial untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi juga peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Jika kita mampu menjaga ekologi, maka ekonomi akan tumbuh berkelanjutan. Inilah saatnya bangsa ini bangkit dari keterpurukan,” seru Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI).

Pernyataan Prof. Rokhmin Dahuri ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Kritiknya bukan sekadar retorika, melainkan seruan darurat agar bangsa ini tidak terus-menerus menjadi korban bencana ekologis.