Oleh : Saur S. Turnip, MM

Ada satu percakapan kecil yang saya dengar suatu pagi ketika menunggu anak saya di depan sekolah. Seorang ibu muda mendekati wali kelas dan berkata sambil berbisik keras, “Bu, kalau anak saya nakal, jangan dimarahi ya. Tolong kasih tahu saya saja. Saya takut nanti dia trauma.” Sang guru, yang sejak tadi tampak menahan helaan napas, hanya mengangguk. Setelah ibu itu pergi, ia berbisik lirih pada rekan gurunya, “Memang mau jadi apa anak-anak ini nanti kalau menegur sedikit saja kami dilaporkan?”

Adegan kecil ini mungkin biasa, tetapi mencerminkan keresahan lebih besar yang kini membayangi pendidikan Indonesia: sebuah sistem hubungan antar guru–murid–orangtua–pemerintah yang tidak lagi sinkron, bahkan terkadang saling bertentangan. Semua seperti berjalan masing-masing, dengan definisi keberhasilan dan kegagalannya sendiri.

Kita ingin generasi muda yang kuat, cerdas, bermoral, dan terampil. Tapi kita tak sadar bahwa jalan yang kita tempuh sering justru menjauhkan kita dari tujuan itu.

Di satu sisi, guru merasa dibatasi—tidak bebas mendidik dengan hati dan disiplin karena ancaman komplain atau tuntutan. Di sisi lain, orangtua merasa sudah melakukan yang terbaik, meski sebenarnya menyerahkan hampir seluruh peran pendidikan karakter kepada sekolah. Sementara pemerintah memproduksi regulasi demi regulasi untuk “menertibkan” proses belajar mengajar, tetapi regulasi itu sering berhenti sebagai dokumen administratif, bukan menjadi motor perubahan.

Lalu di tengah pusaran itu, ada murid—manusia kecil yang sebenarnya paling membutuhkan kehadiran tiga kekuatan utama tadi bekerja dalam harmoni. Mereka tidak menyadari kompleksitas dunia orang dewasa, tetapi merekalah yang menanggung akibat dari semua ketidakseimbangan itu.

Guru yang Terjebak dalam Norma Administratif

Bila Anda bertanya secara jujur kepada banyak guru, sebagian besar akan menjawab: yang penting administrasi selesai, kelas berjalan, nilai masuk, murid lulus. Bukan karena mereka tidak peduli pada kualitas, tetapi karena sistem menekan mereka untuk menjalankan fungsi normatif daripada fungsi mendidik yang sebenarnya.

Seorang guru matematika pernah bercerita kepada saya, “Saya ingin mengajarkan disiplin, ingin anak-anak terbiasa jujur dalam ujian. Tapi kalau saya bertindak tegas sedikit saja, orangtua langsung protes. Kepala sekolah minta saya ‘lebih halus’, supaya tidak ada masalah. Jadi ya… saya jalankan yang aman saja.”

Guru seperti menjadi tokoh di sebuah drama panjang: harus tegas tapi tak boleh keras, harus baik tapi tidak boleh dianggap lemah, harus mendidik tapi tidak boleh membuat murid merasa tidak nyaman. Pada akhirnya banyak guru memilih jalan paling aman: menyampaikan pelajaran, menilai seadanya, mengikuti aturan ujian, lalu meluluskan.

Guru menjadi pegawai administratif.

Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar

“mengajar”, tetapi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak.

Tapi menuntun butuh kebebasan, butuh ruang gerak, butuh kerja sama. Dan ketiganya semakin sempit.

Orangtua yang Menjadi Klien Sekolah

Bila dulu sekolah dianggap rumah kedua, kini sekolah lebih sering diposisikan sebagai penyedia layanan, sementara orangtua menjelma menjadi klien. Klien, seperti dalam model bisnis, berhak menuntut, mengkritik, mengajukan keberatan, bahkan menyalahkan penyedia jasa bila layanan dirasa tidak sesuai harapan.

Fenomena ini terlihat dalam banyak hal.

• Ketika nilai anak rendah, sebagian orangtua menyalahkan guru.
• Saat anak ditegur karena berkelahi, orangtua menganggap sekolah tidak adil.  Ketika guru menerapkan disiplin, orangtua menuduhnya melukai mental anak.

Pada satu sisi, perhatian orangtua terhadap kenyamanan anak adalah hal positif. Namun ketika perhatian itu ekstrem— hingga menghapus kemungkinan guru memberikan koreksi, batas, atau nilai buruk—maka sesungguhnya kita sedang merusak proses terbentuknya ketangguhan dan karakter.

Tanpa disadari, orangtua modern lebih takut anaknya kecewa daripada takut anaknya tumbuh tanpa nilai-nilai hidup.

Ada cerita menarik dari seorang kepala sekolah di Yogyakarta. Ia mengatakan bahwa dulu, ketika murid dipanggil ke ruang kepala sekolah, orangtua datang dengan rasa hormat dan ingin bekerja sama mencari solusi. Sekarang, banyak orangtua justru datang dengan telepon siap merekam, takut ada perlakuan tidak sesuai SOP, dan siap “melapor” bila perlu. Atmosfer kerja sama berubah menjadi atmosfer saling curiga.

Sekolah bukan lagi ruang kolaborasi untuk mendewasakan anak. Ia berubah menjadi panggung negosiasi antara kepentingan orangtua dan keterbatasan guru.

Pemerintah yang Sibuk Mengatur, Bukan Memulihkan

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan beragam regulasi, kurikulum baru, struktur administrasi baru, standar beban kerja baru, hingga indikator-indikator evaluasi. Semua terdengar baik, semua terlihat modern, tetapi tidak jarang regulasi itu lebih sibuk mengatur “prosedur” daripada memulihkan ruh pendidikan.

Kita memang butuh aturan, tetapi pendidikan bukanlah proyek konstruksi yang selesai dengan gambar teknis dan daftar bahan bangunan. Pendidikan adalah proses panjang membentuk manusia, yang keberhasilannya tidak bisa ditebak hanya dari angka kehadiran, jumlah dokumen, atau kelulusan 100 persen.

Namun kenyataannya di banyak sekolah, hal-hal administratif justru menjadi beban paling besar:  laporan pembelajaran,

• dokumen kurikulum,
• verifikasi data,
• beban kerja yang dihitung berdasarkan jam,
• sertifikasi yang menilai kelengkapan berkas, bukan kualitas interaksi.

Guru terpaksa mengorbankan waktu untuk mendidik demi memenuhi administrasi; kepala sekolah menghabiskan energi untuk sinkronisasi data dan pelaporan; pemerintah daerah mengejar persentase kelulusan agar terlihat bagus.

Semua terjebak budaya angka.

Padahal, seperti dikatakan John Dewey lebih dari seabad lalu: “Jika kita mengajar anak-anak hari ini dengan cara kemarin, kita mencuri masa depan mereka.”

Tapi apa yang kita bangun? Sistem yang mengajar dengan cara kemarin, dan dinilai dengan ukuran yang lebih jauh ke belakang lagi.

Murid yang Hidup dalam Ketidakpastian Nilai

Di tengah tarikan kepentingan itu, murid menjadi penonton—yang sebenarnya adalah korban. Mereka menerima nilai tinggi meski kemampuan rendah. Mereka naik kelas meski tidak menguasai kompetensi dasar. Mereka lulus karena sistem mengatakan semua harus lulus.

Dari generasi inilah kita berharap pemimpin masa depan?

Suatu kali, seorang siswa kelas 9 dengan jujur berkata, “Buat apa belajar keras? Saya tahu nanti juga lulus. Paling nilai direvisi.” Ia tidak salah. Di banyak sekolah, guru ‘diminta’ memberi nilai minimal tertentu agar data kelulusan tidak jelek.

Melahirkan generasi yang terus diangkat meski belum siap adalah sama dengan menjerumuskan mereka pelan-pelan ke jurang masa depan.

Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan selalu memudahkan mereka seperti sekolah memudahkan kelulusan. Padahal dunia nyata tidak mengenal istilah remedial otomatis, atau orangtua yang siap memprotes bos ketika mereka ditegur di tempat kerja.

Jika sekolah gagal menjadi ruang kecil yang mengenalkan realitas kehidupan, murid akan berhadapan dengan dunia yang keras tanpa kulit pelindung.

Sistem yang Tidak Kompak

Guru ingin mendidik, tapi dibatasi.

Orangtua ingin anaknya sukses, tapi memutus proses pendewasaan.

Pemerintah ingin pendidikan maju, tapi menumpuk regulasi tanpa memastikan implementasi. Murid ingin belajar menjadi manusia, tapi hanya mendapat lembar nilai dan lembar tugas.

Semua berjalan, tetapi berjalan sendiri-sendiri.

Padahal Paulo Freire pernah mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia melalui dialog.

Namun bagaimana dialog terbangun jika hubungan yang terjadi justru saling menuntut dan saling curiga?

Apa yang Sebenarnya Kita Inginkan dari Pendidikan?

Mari kita kembali ke pertanyaan paling sederhana.

• Apakah kita ingin anak-anak pintar secara akademik tetapi rapuh secara mental?
• Apakah kita ingin mereka memiliki ijazah tinggi tetapi tidak memiliki integritas?
• Apakah kita ingin mereka lulus semua ujian tetapi tidak memiliki keterampilan hidup?

Tentu tidak.

Kita ingin generasi muda yang:

• kuat moralnya,
• terampil pikirannya,
• sehat jiwanya,
• mampu beradaptasi,
• punya kreativitas,
• bertanggung jawab dalam tindakan,
• dan tidak takut pada kesulitan.

Sayangnya, sistem yang kita bangun seringkali tidak mengarah ke sana. Kita sibuk mengejar kelulusan, angka, administrasi, dan kepuasan orangtua; sementara esensi pendidikan tergerus.

Bisakah Sistem Diubah?

Jawabannya: bisa.

Tetapi tidak dengan cara membuat regulasi baru setiap tahun. Bukan pula dengan menambah formulir atau menumpuk kewajiban administrasi.

Pendidikan hanya bisa berubah jika tiga kekuatan utama—guru, orangtua, dan pemerintah—memutuskan untuk bekerja dalam satu jalur nilai yang sama.

Bukan dalam rel masing-masing.

• Pemerintah perlu membebaskan, bukan membelenggu

Pemerintah perlu mengurangi beban administratif dan memindahkan fokus dari laporan menjadi kualitas pengajaran. Perlu memperkuat pelatihan guru dengan pengalaman nyata, bukan seminar tatap layar. Dan perlu menyediakan sistem evaluasi murid yang benar-benar mengukur kompetensi, bukan sekadar angka.

• Orangtua perlu menjadi mitra, bukan pelanggan

Sekolah dan rumah harus berbagi nilai, bukan saling melempar tanggung jawab. Orangtua perlu memahami bahwa teguran bukan ancaman, melainkan investasi karakter. Anak membutuhkan kehadiran orangtua dalam pendidikan:

bukan sekadar menyediakan biaya, tetapi menyediakan teladan.

• Guru perlu diberi ruang menjadi pendidik, bukan administrator

Guru harus kembali menjadi ujung tombak pendidikan, bukan operator data. Mereka harus punya kewenangan mendidik dengan tegas namun manusiawi, dan dilindungi dari ketakutan hukum yang berlebihan.

Menghidupkan Kembali Pendidikan yang Memanusiakan

Sebenarnya kita tidak kekurangan definisi pendidikan. Kita memiliki filosofi Ki Hajar yang begitu mulia, teori para ahli dunia yang mendalam, kurikulum modern yang kaya. Yang kita kekurangan adalah tindakan kolektif yang konsisten.

Selama guru berjalan sendiri, orangtua berjalan sendiri, dan pemerintah berjalan sendiri, pendidikan hanya menjadi ruang pertemuan yang dangkal—ruang penyerahan tugas, bukan ruang pembentukan masa depan bangsa.

Namun bayangkan sejenak bila ketiganya kembali seirama.

Bayangkan guru yang bisa mendidik tanpa takut.

Bayangkan orangtua yang datang ke sekolah bukan untuk menuntut, tetapi untuk bekerja sama.

Bayangkan pemerintah yang benar-benar memfasilitasi, bukan membebani.

Bayangkan murid yang belajar karena ingin tumbuh, bukan karena harus memenuhi nilai.

Bayangkan pendidikan yang kembali memanusiakan manusia.

Mengapa Masa Depan Indonesia Bergantung pada Ini?

Karena apa pun kebijakan ekonomi kita, sekuat apa pun investasi infrastruktur kita, secepat apa pun teknologi kita tumbuh— semua tidak akan berarti jika generasi yang kita bangun tidak siap, tidak tangguh, tidak jujur, tidak mampu bersaing.

Negara-negara yang maju bukan hanya karena teknologi atau sumber daya alam, tetapi karena kualitas manusia yang berada di baliknya. Dan kualitas itu dibangun dari sekolah, dari rumah, dari interaksi guru–murid–orangtua yang sehat.

Seorang profesor pendidikan dunia pernah berkata, “Jika Anda ingin tahu masa depan sebuah bangsa, lihatlah bagaimana bangsa itu memperlakukan gurunya.”

Saya ingin menambahkan: lihatlah bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya, dan bagaimana ia mengatur hubungan antara keluarga, sekolah, dan negara.

Menutup dengan Harapan

Ketika saya menulis ini, saya teringat kembali pada guru yang saya temui pagi itu. Ia bukan sekadar guru yang lelah. Ia adalah wajah kecil dari sistem pendidikan kita—penuh harapan, tetapi juga penuh beban. Orang seperti dialah yang menentukan masa depan anak-anak Indonesia, tetapi ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh kita: orangtua, masyarakat, pemerintah.

Keberhasilan pendidikan bukan tentang siapa yang paling benar dan paling berhak mengatur, tetapi tentang siapa yang paling bersedia bekerja sama.

Kalau kita ingin Indonesia punya generasi muda yang berkualitas, bermoral, dan terampil, maka sekolah harus diselamatkan dari budaya administratif yang mematikan makna belajar. Guru harus dibebaskan dari ketakutan. Orangtua harus kembali menjadi pendamping, bukan hakim. Dan pemerintah harus berhenti merapikan regulasi, dan mulai merapikan arah.

Pendidikan adalah proyek kemanusiaan. Dan kemanusiaan hanya bisa tumbuh jika kita berjalan bersama.

Semoga suatu hari, percakapan kecil di depan sekolah tidak lagi berisi kecemasan guru atau tuntutan orangtua. Semoga yang terdengar adalah dialog—tentang bagaimana kita mendidik anak-anak dengan lebih baik, lebih jujur, lebih manusiawi.

Karena di tangan merekalah masa depan Indonesia, namun di tangan kitalah masa depan mereka dibentuk.^©OpungnsJj

 

Editor: Caecilia Eersta