ASKARA - Menjelang 1 Desember yang kembali dipersoalkan sebagian kelompok pro-kemerdekaan Papua, Ketua Umum Barisan Merah Putih sekaligus tokoh Papua, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa Papua tetap sah sebagai bagian dari NKRI. Namun ia mengingatkan, persoalan kesejahteraan yang tak kunjung tuntas menjadi bara yang terus memanaskan isu “Papua Merdeka”.

Frans menyatakan, klaim bahwa 1 Desember adalah “Hari Kemerdekaan Papua” muncul dari pemahaman sejarah versi kelompok pro-Papua Merdeka yang menganggap Belanda pernah membentuk “Negara Papua”. Klaim itu kemudian dipakai untuk menuduh Indonesia menganeksasi wilayah tersebut.

“Penafsiran itu bertentangan dengan hukum internasional. Setelah Trikora pada 1961 dan Pepera 1969, komunitas global sudah menerima Papua sebagai bagian sah NKRI,” tegas Frans.

Menurutnya, Pepera, meski dilakukan melalui sistem perwakilan, diakui secara resmi oleh dunia internasional dan menjadi landasan legal yang kuat sampai hari ini.

“Papua Kaya, Rakyatnya Miskin”

Frans menilai polemik 1 Desember sulit padam karena masyarakat Papua belum menikmati kekayaan alamnya sendiri.

“Papua itu sangat kaya, tapi rakyatnya miskin. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri,” ujarnya, Senin (/12).

Ia menyoroti praktik investasi yang kerap mengabaikan hak masyarakat adat. Tanah-tanah ulayat dikelola oleh segelintir elite dan investor, sementara pemilik hak ulayat justru tersingkir dari rantai ekonomi.

“Kalau yang punya tanah tidak punya saham, mereka akan terus merasa dirugikan. Dari situ gerakan Papua Merdeka mendapat ‘bahan bakar’,” katanya.

Perlu Reformasi: Sertifikat Komunal dan Kepemilikan Saham Adat

Frans menilai solusi yang paling realistis adalah memastikan masyarakat adat menjadi pemilik sah aset tanah melalui sertifikat komunal seperti yang pernah ditawarkan Presiden Joko Widodo.

Jika ini dijalankan secara penuh, masyarakat adat bisa memiliki posisi tawar dalam setiap investasi besar yang masuk. Negara tinggal menyokong kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan akses jalan.

Ia juga menekankan pentingnya trans-Papua yang benar-benar terhubung dan memastikan jabatan eksekutif sesuai semangat Otsus yang mengutamakan orang asli Papua. Bahkan, menurutnya, Papua membutuhkan kementerian khusus karena tingkat kompleksitas persoalannya berbeda dengan daerah lain.

Generasi Papua Melek Teknologi: Narasi Merdeka Mudah Beredar

Di sisi lain, Frans mengingatkan perkembangan teknologi membuat generasi muda Papua lebih cepat terhubung dengan wacana pro-kemerdekaan dari luar negeri.

“Anak SD pun sudah bisa akses video soal Papua Merdeka. Kalau pendekatannya hanya keamanan, itu tidak cukup. Sejahterakan dulu warganya,” tegasnya.

Seruan 1 Desember: Tetap Tenang, Jangan Terprovokasi

Menjelang 1 Desember, Frans meminta masyarakat Papua tidak terjebak provokasi.

“Kalau Papua sejahtera di dalam NKRI, tidak ada alasan lagi bicara merdeka,” ujarnya.

Ia juga menyoroti korupsi di tingkat lokal yang memperburuk situasi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, ketidakadilan akan tetap menjadi celah bagi kelompok separatis.

“Jangan hanya melarang bicara merdeka kalau koruptornya tidak ditangkap. Negara harus tegas,” tutupnya.