ASKARA — Media mencoba mengonfirmasi respons Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA, SDA) Provinsi DKI Jakarta terkait rencana pembangunan embung di Cakung Barat. Namun upaya liputan pada Senin (24/11/2025) menemui kendala karena minimnya keterbukaan publik dari pihak dinas.

Kantor Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
Tim media yang datang ke gedung tersebut pada hari ini awalnya bertemu dengan petugas keamanan di pintu masuk. Setelah diarahkan, media memasuki ruang Humas dan disambut oleh Samudra, staf honorer bagian humas.

Menurut Samudra, dirinya tidak memiliki kewenangan memberi pernyataan resmi terkait pemberitaan embung Cakung Barat. Ia mengaku akan mencoba berkoordinasi dengan Kasubag Umum, karena secara struktural Humas berada di bawah naungan bagian tersebut. Namun, menurut Samudra, Kasubag Umum saat ini sedang tidak berada di kantor, sehingga dia belum dapat menyampaikan tanggapan resmi.

“Saya tidak bisa memberikan statement resmi untuk saat ini. Tapi akan saya koordinasikan dengan Kasubag Umum,” kata Samudra kepada awak media.

Situasi ini menuai kritik dari kalangan wartawan dan publik, karena mengindikasikan rendahnya akses transparansi publik dari instansi yang seharusnya menjelaskan rencana pengendalian banjir dan pembangunan fasilitas publik seperti embung. Beberapa pihak menilai bahwa Dinas SDA perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi agar masyarakat bisa memahami skema perencanaan dan urgensi proyek embung di Cakung Barat.

Sebelumnya, warga dan pejabat lokal kecamatan maupun kelurahan telah menyatakan dukungan terhadap embung sebagai solusi banjir jangka panjang, tetapi belum ada kepastian kapan realisasi akan dilakukan. Respons dari Camat dan Wali Kota Jakarta Timur sudah ada, namun tegak lurusnya keputusan tergantung pada kajian teknis serta alokasi anggaran oleh dinas SDA.

Dengan kondisi saat ini, publik berharap Dinas SDA segera membuka akses komunikasi resmi dengan media dan warga—menginformasikan status rencana embung, progres kajian teknis, hingga timeline realisasinya—agar wacana embung tidak sekadar janji, tetapi dapat menjadi tindakan nyata dalam mitigasi banjir.