Oleh : Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak. SH., M.Ak., CTT (Founder RAN Law Office)

ASKARA - Penetapan delapan tersangka dalam perkara tudingan “ijazah palsu Jokowi” dibangun di atas dua klaster perbuatan: klaster ujaran (pencemaran/fitnah, penghasutan, ujaran kebencian SARA) dan klaster data elektronik (manipulasi/perusakan data elektronik), dengan dasar bukti yang mencakup 723 barang bukti, keterlibatan ahli lintas disiplin, serta penyitaan dokumen asli dari UGM yang dinyatakan autentik dan diperkuat uji forensik analog-digital.​

Kerangka Pasal yang Dikenakan

• Klaster 1 (5 orang): Pasal 310 dan/atau 311 dan/atau 160 KUHP; Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE; fokus pada tuduhan yang menyerang kehormatan, fitnah, hasutan, dan/atau kebencian berbasis SARA melalui media elektronik.​
• Klaster 2 (3 orang, termasuk Roy Suryo): selain pasal ujaran, ditambah Pasal 32 ayat (1) jo. 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE terkait pengubahan/penyembunyian/pemindahan data elektronik tanpa hak serta manipulasi agar seolah-olah otentik.​

Status Bukti Kunci

• Polisi menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari UGM dan menyatakan ijazah Jokowi asli dan sah; hasil Puslabfor pada aspek analog dan digital memperkuat kesimpulan adanya penyebaran tuduhan palsu serta edit/manipulasi digital pada dokumen yang beredar.​
• Pemisahan dua klaster didasarkan pada ragam perbuatan: klaster ujaran menitikberatkan pada penyiaran tuduhan/hasutan/SARA; klaster data menambahkan tindakan rekayasa dokumen elektronik.​

Relevansi Unsur Delik Ujaran

• Pencemaran/fitnah (KUHP 310/311 dan ITE 27A): unsur “menuduhkan sesuatu hal” dengan maksud diketahui umum menjadi sentral; 311 menguat jika terbukti pelaku mengetahui tuduhan tidak benar dan gagal membuktikan setelah diberi kesempatan, yang akan dipengaruhi oleh posisi bukti autentik dan verifikasi institusi.​
• Penghasutan (KUHP 160): pasca Putusan MK, merupakan delik materiil yang memerlukan akibat konkret dan kausalitas; penerapannya akan diuji pada dampak nyata dari ajakan/hasutan dalam penyebaran narasi ijazah palsu.​
• Ujaran kebencian SARA (ITE 28 ayat (2)): menuntut tujuan menimbulkan kebencian/permusuhan berbasis SARA; pembuktiannya terpisah dari isu keaslian dokumen, karena berfokus pada intensi dan isi yang menyasar identitas dilindungi.​

Relevansi Unsur Delik Data Elektronik

• Pasal 32 ayat (1) jo. 48 ayat (1) UU ITE: menjerat tindakan tanpa hak yang mengubah, memindahkan, menyembunyikan, merusak, atau mentransmisikan informasi/dokumen elektronik milik orang lain atau publik; relevan jika berkas yang diedarkan telah diubah atau disebarluaskan secara melawan hukum.​
• Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE: menekan perilaku manipulasi/penciptaan/perubahan agar informasi elektronik “seolah-olah otentik”; bukti forensik mengenai template, cap, tanda, atau struktur file yang dipalsukan akan menjadi kunci mens rea khusus.​

Isu “Ijazah Asli Tidak Ditunjukkan ke Publik”

• Ketidakdipertontonkan ijazah asli ke publik tidak melemahkan pembuktian karena forum pembuktian adalah penyidikan dan persidangan; otoritas menyebut telah menyita dokumen asli dari UGM dan melakukan verifikasi forensik sebagai dasar sah penetapan tersangka.​
• Pernyataan pejabat dan rilis resmi menegaskan autentisitas ijazah melalui dokumen kampus dan uji forensik, sehingga strategi pembelaan yang bertumpu pada “belum ditunjukkan ke umum” berpengaruh kecil bila bukti telah dihadirkan kepada aparat penegak hukum.​

Peluang dan Tantangan Pembuktian

• Untuk 310/27A: jaksa perlu mengikat unsur kesengajaan, maksud publikasi, dan serangan kehormatan; pembelaan “kepentingan umum” atau “pembelaan diri” akan tergerus bila isi tuduhan terbukti palsu atau penalaran yang digunakan tidak ilmiah.​
• Untuk 311: peluang penuntutan meningkat jika dapat ditunjukkan pengetahuan tentang ketidakbenaran dan kegagalan pembuktian; posisi bukti autentik kampus memperkuat unsur ini.​
• Untuk 160: penuntut harus menunjukkan akibat konkret dan hubungan kausal; jika akibat tidak terukur, pasal ini menjadi titik rawan bagi pembelaan.​
• Untuk 28 ayat (2): perlu bukti tujuan SARA yang spesifik; ketiadaan konten yang menarget identitas dilindungi dapat melemahkan pasal ini dibanding pasal pencemaran/fitnah.​
• Untuk 32/35: artefak forensik soal edit/manipulasi adalah penentu; jika log dan metadata menguat, sangkaan ini berdiri independen dari sengketa keaslian ijazah di ruang publik.​

Penilaian Keseluruhan

• Konstruksi berlapis tampak konsisten dengan pemisahan perbuatan ujaran vs rekayasa data, ditopang bukti fisik (dokumen UGM) dan digital forensik; prospek penuntutan paling kuat berada pada 310/311/27A dan, untuk klaster 2, 32/35 UU ITE, sementara 160 dan 28 ayat (2) bergantung pada pembuktian akibat konkret dan tujuan SARA.​
• Ke depan, titik krusial ada pada uji ahli, keotentikan dokumen kampus, keterlacakan distribusi konten, serta pembuktian mens rea khusus (tahu tidak benar untuk 311; tujuan seolah-otentik untuk 35; akibat kausal untuk 160; intensi SARA untuk 28 ayat (2)).