Oleh: Saur S. Turnip

Luka Sosial di Tengah Demokrasi

ASKARA - Demokrasi kita hari ini sedang diuji bukan oleh kekuasaan yang menindas, melainkan oleh kebebasan yang kehilangan etika. Di ruang publik, kebebasan berekspresi sering kali menjelma menjadi peluru kebencian, bukan jembatan pengertian.

Ketika fitnah disamakan dengan kritik, dan caci maki disebut keberanian, maka sesungguhnya kita sedang berjalan mundur dalam peradaban politik.

“Demokrasi sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak,

melainkan seberapa beradab kita dalam berbeda pendapat.”

Pilar Konstitusional: Hak dan Batas

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Namun hak ini tidak berdiri sendiri. Pasal 28J memberi batas agar kebebasan tidak berubah menjadi anarki: setiap warga wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada hukum demi ketertiban dan kemanusiaan.

Di sinilah keseimbangan demokrasi diuji: negara wajib menjamin kebebasan berbicara, tetapi juga menjaga agar ekspresi tidak melukai martabat.

Kritik Bukan Caci Maki

Kritik adalah oksigen demokrasi; tanpanya, kekuasaan membusuk. Tetapi kritik yang sehat menyerang kebijakan, bukan kepribadian.

Kritik yang berubah menjadi serangan pribadi-terhadap asal-usul, keluarga, atau keyakinan seseorang-adalah bentuk kekerasan simbolik yang justru menodai esensi demokrasi itu sendiri.

“Kritik yang menyerang pribadi bukan tanda keberanian, melainkan kegagalan berpikir.”

Fenomena ini mencerminkan menurunnya literasi demokrasi: kebebasan dipahami sebagai kebal hukum, bukan sebagai tanggung jawab moral.

Politik Kebencian: Luka yang Tak Pernah Sembuh

Pandangan ini tidak dimaksudkan sebagai pembelaan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo, melainkan sebagai upaya reflektif untuk menempatkan kembali nilai-nilai demokrasi pada marwahnya yang beradab dan bermartabat. Serangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya adalah contoh nyata politik kebencian yang diwariskan sejak kontestasi elektoral 2014–2019.

Burhanuddin Muhtadi, peneliti LSI, menyebut fenomena ini sebagai resentment politics - dendam politik yang tidak pernah terselesaikan, melainkan diwariskan dalam bentuk emosi kolektif yang terus menyala.

Francis Fukuyama (2018) menyebutnya “trauma identitas”: ketika kebencian menggantikan rasio, dan dendam menggantikan empati, masyarakat kehilangan kepercayaan kepada semua institusi.

“Ketika emosi menggantikan rasio, demokrasi berubah menjadi teater amarah.”

Aktor dan Mekanisme di Balik Narasi Kebencian

Politik kebencian tidak terjadi spontan. Ia diproduksi oleh berbagai aktor dengan motif berbeda:

• Elite Politik Bayangan - menggunakan narasi kebencian untuk melemahkan legitimasi kekuasaan dan menciptakan kejenuhan publik terhadap figur tertentu.
• Influencer dan Aktivis Digital - menjadikan kebencian sebagai konten viral untuk engagement dan monetisasi.
• Kelompok Ideologis - memanfaatkan simbol agama untuk meneguhkan polarisasi sosial.
• Pelaku Ekonomi Informasi - menjadikan disinformasi sebagai komoditas dalam “industri kebencian”.

Riset Oxford Internet Institute (2021) menyebut fenomena ini sebagai Computational Propaganda - operasi digital sistematis untuk membentuk opini publik lewat manipulasi algoritma dan emosi.

Mengapa Keluarga Jadi Sasaran

Secara psikologis, menyerang keluarga pemimpin adalah strategi klasik. George Lakoff menyebutnya moral framing - cara membingkai serangan moral agar publik menilai pemimpin secara emosional, bukan rasional.

Dengan begitu, kepercayaan pada figur pemimpin hancur tanpa harus menyerang kebijakannya.

Padahal, dalam etika demokrasi, keluarga seorang pejabat publik tidak otomatis bertanggung jawab atas keputusan politiknya. Tapi logika media sosial bekerja berbeda: yang personal lebih mudah viral daripada yang rasional.

Dampak Sosial: Erosi Kepercayaan dan Fragmentasi

Narasi kebencian melahirkan tiga kerusakan besar:

• Normalisasi fitnah, di mana kebohongan dianggap sah demi tujuan politik.
• Erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah, media, dan lembaga hukum.
• Fragmentasi sosial yang memecah masyarakat ke dalam kubu identitas.

Inilah yang disebut para ilmuwan politik sebagai trauma demokrasi: masyarakat kehilangan kapasitas empati dan skeptisisme rasional sekaligus.

Negara dan Penegakan Hukum yang Proporsional

Dalam konteks hukum, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoaks diatur dalam KUHP dan UU ITE. Namun penegakan hukum harus berhati-hati.

Terlalu keras, negara dituduh otoriter; terlalu lemah, hukum dianggap tumpul.

Solusinya: profesionalitas dan transparansi. Aparat hukum mesti menegakkan aturan tanpa intervensi politik, tetapi juga tanpa rasa takut terhadap tekanan opini publik.

“Hukum harus tegas tanpa kejam, lembut tanpa lemah.”

Membangun Daya Tahan Moral: Literasi Digital dan Empati

Penegakan hukum perlu diimbangi dengan pembangunan daya tahan sosial.

Literasi digital harus menjadi bagian kurikulum nasional - agar generasi muda memahami cara kerja algoritma, mengenali hoaks, dan mengasah etika berkomunikasi di ruang publik.

Menurut riset Pusat Kajian Komunikasi UI (2023), sebagian besar ujaran kebencian politik di Indonesia muncul dari echo chamber media sosial - ruang gema yang memperkuat keyakinan sendiri dan menutup kemungkinan dialog.

Hanya dengan pendidikan literasi yang luas, ruang gema itu bisa dipecah.

Peran Media: Dari Cermin Konflik Menjadi Jembatan Makna

Media arus utama terutama media mainstream harus mengambil peran moral: menjadi penjernih, bukan pengganda kebisingan. Jurnalisme publik harus kembali pada prinsip verifikasi, konteks, dan kemanusiaan.

Sensasi boleh menarik pembaca, tapi kebenaranlah yang menjaga peradaban.

Platform digital juga perlu bertanggung jawab. Algoritma yang memprioritaskan emosi perlu diarahkan untuk mempromosikan konten yang mencerahkan. Demokrasi digital harus dibangun bukan dari amarah, tetapi dari pengetahuan.

Dari Hukuman ke Rekonsiliasi

Menindak ujaran kebencian penting, tapi menyembuhkan luka sosial jauh lebih penting.

Kita membutuhkan pendekatan restoratif: pelaku kesalahan diberi ruang untuk memperbaiki diri melalui klarifikasi, permintaan maaf, dan pendidikan publik.

Pendekatan ini tidak melemahkan hukum, melainkan menambahkan dimensi kemanusiaan di dalamnya.

Menegakkan Etika Publik dan Moral Kebangsaan

Demokrasi yang matang tidak hanya diukur dari jumlah partai atau pemilu, tetapi dari kualitas perdebatan dan kesantunan publik.

Etika berpolitik-jujur, santun, dan rasional-adalah fondasi moral bangsa yang tak boleh runtuh oleh amarah sesaat.

“Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah bentuk baru dari penindasan-bukan kepada orang lain, melainkan kepada akal sehat kita sendiri.”

Jalan Pulihnya Demokrasi

“Kritik yang sehat menyerang kebijakan, bukan kepribadian.”

Politik kebencian terhadap Presiden Jokowi sejatinya hanyalah cermin dari luka sosial bangsa: ketimpangan, kekecewaan, dan kehilangan arah moral. Namun luka itu takkan sembuh bila dibalas dengan fitnah dan dendam. Ia hanya akan sembuh jika bangsa ini kembali belajar berbicara dengan nurani, berpikir dengan nalar, dan berdebat dengan adab.

Demokrasi bukan tentang siapa yang menang dalam argumen, melainkan bagaimana kita tetap manusiawi ketika berbeda pandangan.^©OpungnsJj