ASKARA - Ketika data pemerintah diperlakukan bak kitab suci, siapa pun yang meragukannya segera dicap sesat. Begitulah suasana fiskal negeri ini: pusat merasa paling benar dengan angka, daerah merasa paling tahu dengan realitas. Di antara keduanya, rakyat cuma jadi penonton yang menunggu kapan akal sehat ikut disalurkan bersama dana transfer daerah.

Belakangan ini, sejumlah kepala daerah mengeluh keras kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka menuding data dana transfer daerah yang dirilis pusat tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi faktual. Protes bermunculan dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan Selatan yang mengklaim realisasi dana di lapangan tak sesuai dengan angka laporan Kemenkeu. (Kompas, 1 Oktober 2025)

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa segera menepis tudingan itu. Dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, ia menegaskan bahwa Kemenkeu berpegang pada data resmi yang telah diverifikasi berulang kali. “Kami selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” ujarnya di kanal YouTube Kemenkeu. Pernyataan itu terdengar mantap di podium, tapi tidak selalu terasa nyata di jalan-jalan desa yang masih berlubang. (CNBC Indonesia, 2 Oktober 2025)

Purbaya mungkin benar dari sisi administratif. Namun, seperti dikatakan ekonom Bhima Yudhistira, data fiskal di Indonesia sering kali “tidak sinkron antara kementerian dan daerah karena sistem pelaporan yang tak terintegrasi.” Dalam laporan keuangan pusat, jalan desa bisa terlihat mulus dan bantuan sosial tersalurkan 100 persen. Tapi di lapangan, angka sempurna itu justru sering berbanding terbalik dengan wajah muram warga penerima manfaat. (Tempo, 3 Oktober 2025)

Alih-alih mencari solusi, pemerintah pusat dan daerah justru saling menuding. Pusat menilai daerah tidak becus menyerap anggaran, sementara daerah menuding pusat lambat dalam menyalurkan dana. Seolah-olah yang benar adalah mereka yang paling lihai berargumen di depan media. Padahal, akar masalahnya bisa jadi bukan pada niat buruk, melainkan pada sistem data yang terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. (Detik.com, 4 Oktober 2025)

Masalah klasik ini sesungguhnya sudah berulang setiap tahun anggaran. Dana transfer daerah sering terlambat cair, sementara tenggat serapan tetap ketat. Ambil contoh: dana infrastruktur yang baru turun di bulan Maret, padahal proses tender baru selesai di Mei. Itu artinya, proyek harus rampung dalam waktu lima bulan sebelum akhir tahun. Hasilnya? Banyak proyek dikebut sekadar agar “serapan” terlihat tinggi di laporan akhir tahun. (Bisnis Indonesia, 5 Oktober 2025)

Bagi masyarakat, debat pusat dan daerah tentang “akurasi data” hanyalah pementasan di layar kaca. Mereka lebih percaya pada data di dompet sendiri dan angka itu sering kali tidak bertambah. Ketika jalan masih rusak, bantuan tak kunjung cair, dan sekolah kekurangan fasilitas, statistik pertumbuhan ekonomi lima persen terasa seperti guyonan fiskal di atas kertas laporan yang mengilap. (CNN Indonesia, 6 Oktober 2025)

Yang lebih menyedihkan, data kini berubah fungsi menjadi tameng moral. Setiap angka dijadikan bukti kebenaran mutlak, seolah realitas harus tunduk pada tabel dan diagram. Dalam politik anggaran, yang paling berbahaya bukan kesalahan hitung, melainkan kesalahan niat. Kita sering sibuk memperdebatkan format laporan, tapi lupa memastikan bahwa uang publik benar-benar bekerja untuk publik. (Republika, 7 Oktober 2025)

Pemerintah daerah juga tak sepenuhnya tanpa salah. Ada daerah yang sengaja memperlambat pelaporan agar terlihat defisit, lalu meminta tambahan dana pusat. Ada pula yang mengubah pos penggunaan dana untuk proyek-proyek yang lebih “menguntungkan secara politik.” Ketika laporan dibuat untuk menyenangkan atasan, bukan untuk membahagiakan rakyat, maka akurasi data tinggal mitos administrasi. (Tempo.co, 8 Oktober 2025)

Padahal, teknologi digital sudah tersedia. Integrasi sistem antara Kemenkeu, Kemendagri, dan pemerintah daerah seharusnya mampu menghapus perdebatan klasik ini. Sayangnya, sistem informasi fiskal masih terpecah, masing-masing instansi sibuk dengan platformnya sendiri. Transparansi yang seharusnya menyatukan justru terjebak dalam ego sektoral seperti data yang menolak berdialog. (The Jakarta Post, 9 Oktober 2025)

Masalah data fiskal bukan hanya soal teknis, tapi soal kedewasaan politik. Pemerintah pusat terlalu terbiasa melihat daerah sebagai “bawahan administrasi,” bukan mitra pembangunan. Sementara daerah sering bersembunyi di balik alasan “perbedaan kondisi lapangan” untuk menutupi inefisiensi internal. Dalam kondisi seperti ini, data akhirnya menjadi simbol kekuasaan bukan alat kebenaran. (Kompas.id, 10 Oktober 2025)

Ironinya, di tengah kebingungan angka dan laporan, rakyat tetap menunggu hasil kerja yang bisa disentuh, bukan grafik yang bisa dikagumi. Jalan berlubang tetap berlubang, puskesmas tetap kekurangan obat, dan sekolah tetap menunggu perbaikan atap. Namun di laporan resmi, semuanya tampak sempurna. Jika begitu, mungkinkah bangsa ini lebih pandai memoles laporan daripada memperbaiki kenyataan? (Liputan6, 11 Oktober 2025)

Barangkali, seperti dikatakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, “negara kita terlalu sibuk mencatat, tapi tidak sempat memaknai.” Data menjadi ritual administratif, bukan alat evaluasi moral. Padahal, dalam manajemen publik, data hanyalah pintu menuju kebijakan, bukan kebijakan itu sendiri. Mengutip pepatah lama: angka tidak berbohong, tapi orang bisa berbohong lewat angka. (Kumparan, 12 Oktober 2025)

Mungkin sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah berhenti berdebat di ruang konferensi pers dan mulai duduk bersama di lokasi proyek yang belum selesai. Di sana, biarlah data diuji oleh lumpur, hujan, dan keluhan warga. Di sana pula kejujuran akan bicara lebih nyaring daripada angka yang rapi. (CNN Indonesia, 13 Oktober 2025)

Catatan akhir:

Di negeri ini, data sering disembah lebih tinggi daripada nurani. Padahal, rakyat tidak menagih kesempurnaan angka, mereka hanya ingin kesungguhan kerja. Jika pemerintah ingin kepercayaan publik pulih, mulailah dari satu hal sederhana: akui kekeliruan, perbaiki tanpa gengsi, dan jangan jadikan data sebagai perisai dari realitas. Sebab, kepercayaan berbeda dengan laporan keuangan ia tak bisa direvisi setiap akhir tahun. (Dwi Taufan Hidayat)