Oleh : Adv. Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak., SH., M.Ak., CTT (Founder dan Managing Partner RAN Law Office)

ASKARA - Korupsi merusak ekonomi dan layanan publik, sementara sanksi yang menarget harta pelaku bertujuan memutus insentif ekonomi dari kejahatan itu sendiri; menggabungkan pemberantasan korupsi dengan strategi “pemiskinan koruptor” menempatkan pemulihan aset di jantung penegakan agar pelaku tidak lagi menikmati hasil kejahatan.​

Evolusi hukum Indonesia

• Pondasi Tipikor: UU 31/1999 jo. UU 20/2001 mempertegas delik inti (Pasal 2–3), suap dan gratifikasi, serta sanksi tambahan berupa perampasan hasil korupsi dan uang pengganti lewat Pasal 18—menjadi tulang punggung pemulihan kerugian negara.​
• Kelembagaan: KPK dibentuk dan kemudian direvisi (2019), memengaruhi aspek prosedural penegakan tanpa mengubah norma delik; sinkronisasi dengan KUHP 2023 diperlukan agar standar lex specialis Tipikor tetap terjaga.​

Pembuktian terbalik yang berimbang

Desain Indonesia menganut pembuktian terbalik terbatas/berimbang—terutama pada gratifikasi dan penjelasan asal-usul aset terkait perkara—tetap menjaga beban pembuktian unsur delik pada penuntut umum, sehingga fair trial dan efektivitas berjalan beriringan.​

“Pemiskinan koruptor” dalam hukum positif

• Jalur pidana: Pasal 18 memungkinkan perampasan hasil korupsi, penjatuhan uang pengganti, dan penyitaan/lelang harta jika tidak dibayar—praktik yang secara substansi merealisasikan gagasan “memiskinkan koruptor” hingga jumlah kejahatan dan keuntungan ilegalnya terkoreksi.​
• Agenda penguatan: RUU Perampasan Aset (NCBAF) didorong untuk memungkinkan konfiskasi berbasis pembuktian perdata ketika proses pidana buntu, dengan tetap menjaga due process dan hak banding.​

Administratif pencegahan: LHKPN

Di luar proses pidana, LHKPN mewajibkan penyelenggara negara melaporkan dan menjelaskan asal-usul serta tahun perolehan harta—menciptakan jejak data yang memudahkan deteksi selisih kekayaan tak wajar dan menjadi input audit gaya hidup.​

Perdebatan dan rambu konstitusional

Uji materi di MK menyorot batas unsur “melawan hukum”, “kerugian negara”, dan ruang lingkup penyitaan, sehingga penguatan jalur perampasan aset perlu dirancang dengan standar pembuktian jelas, proporsionalitas, dan mekanisme pengawasan yudisial.​

Konsep “pemiskinan koruptor”

Alih-alih sekadar penjara, strategi efektif adalah menghilangkan keuntungan ekonomi dari korupsi dengan menyita hasil kejahatan, menagih uang pengganti, dan mengonfiskasi selisih kekayaan yang tidak bisa dijelaskan secara sah—membuat korupsi menjadi transaksi yang selalu merugi bagi pelaku.​

Praktik baik OECD yang relevan

• Rekomendasi inti: sistem deklarasi harta dengan e‑filing, cek formal penuh, analitik risiko lintas‑register, sampling acak, audit mendalam, sanksi bertingkat, dan publikasi kinerja verifikasi tahunan untuk efek jera dan transparansi.​
• Studi kasus: Romania (ANI) berhasil mendorong konfiskasi perdata atas selisih kekayaan tak wajar yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, diakui kompatibel dengan HAM Eropa dalam perkara Păcurar v Romania; Yunani menerapkan SOP audit berlapis dan triangulasi data aset.​

Rekomendasi terapan untuk Indonesia

• Perkuat “jalur aset”: sahkan RUU Perampasan Aset dengan standar pembuktian, hak banding, dan kerja sama lintas‑batas agar konfiskasi nilai selisih kekayaan berjalan konsisten dan konstitusional.​
• Tingkatkan verifikasi LHKPN: adopsi skoring risiko otomatis, akses lintas‑register aset, audit gaya hidup, dan keterkaitan kepatuhan dengan promosi/rotasi jabatan berisiko tinggi.​

Kesimpulan

Menggabungkan pemberantasan korupsi dengan “pemiskinan koruptor” berarti memusatkan upaya pada pemulihan aset: dari pembuktian terbalik yang berimbang, eksekusi uang pengganti, hingga konfiskasi perdata atas kekayaan tanpa “alibi”—seraya mengadopsi praktik verifikasi OECD agar sistem lebih cepat, akurat, dan berdaya cegah tinggi.