Oleh: Saur S. Turnip

Pembangunan yang Sering Disalahpahami

Biasanya, pembangunan besar selalu lahir di antara dua ruang ketegangan: antara cita-cita dan keraguan.

Ketika kereta cepat Whoosh diresmikan, sebagian masyarakat melihatnya sebagai lompatan sejarah; sebagian lain menilainya sebagai kesalahan arah, bahkan proyek pemborosan. Dalam ruang publik yang dipenuhi sentimen politik, sehingga batas antara kritik dan kecurigaan sering menjadi sumir.

Namun, di tengah gonjang-ganjing tudingan “penggelembungan biaya” dan “utang besar tanpa untung”, pertanyaan mendasarnya justru bukan apakah Whoosh untung atau rugi, melainkan dialamatkan kepada rasional dan akuntabel sebagai keputusan politik pembangunan.

Sebab pembangunan nasional tak selamanya dapat diukur oleh neraca laba-rugi jangka pendek, melainkan oleh daya dorong strategisnya terhadap transformasi ekonomi dan sosial bangsa.

Politik Pembangunan, Bukan Politik Kekuasaan

Di negara berkembang seperti Indonesia, konsep pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, tetapi juga pernyataan politik tentang arah masa depan.

Sejak Orde Baru hingga Reformasi, pembangunan selalu menjadi medium bagi negara untuk menunjukkan kapasitasnya hadir - dari bendungan, jalan tol, hingga proyek strategis seperti kereta cepat.

Namun di sini pula masalahnya: kerapkali politik pembangunan dibaca dengan kacamata politik kekuasaan. Proyek besar dianggap sekadar simbol kebesaran pemimpin, bukan ekspresi rasional dari kebutuhan konektivitas nasional.

Padahal, jika dilihat dari kerangka political economy of infrastructure, keputusan membangun Whoosh adalah bagian dari politik industrialisasi baru, yakni menjadikan infrastruktur sebagai katalis peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Kita jarang membandingkan dengan negara-negara industri maju - Jepang, Korea Selatan, bahkan Tiongkok – mereka juga memulai modernisasinya dengan proyek-proyek besar yang awalnya menuai kritik.

Shinkansen Jepang pada 1964 pun dituduh terlalu mahal dan tidak berguna. Namun dalam dua dekade, ia menjadi simbol efisiensi dan fondasi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertanyaannya kini: apakah Indonesia mampu menempuh proses yang sama - bukan hanya membangun proyek, tapi juga kapasitas belajar kebijakan dari proyek itu?

Infrastruktur Sebagai Public Service Obligation

Sebenarnya, Kereta cepat Whoosh bukan proyek bisnis murni, melainkan public service obligation (PSO) yang membawa misi ganda: mempercepat konektivitas dan mentransformasi struktur ekonomi Jawa bagian barat.

Dalam teori pembangunan klasik (Hirschman, 1958), infrastruktur besar diciptakan bukan karena langsung menguntungkan, tetapi karena memicu rantai manfaat tak langsung: mobilitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kawasan, hingga nilai tambah properti dan industri sekitar.

Dengan kata lain, proyek seperti Whoosh tidak diukur dengan neraca perusahaan, melainkan dengan neraca nasional. Ia bukan sekadar investasi finansial, tapi investasi struktural - yang hasilnya baru tampak setelah ekosistem sekitarnya tumbuh: LRT Jabodebek, jalan tol, bandara, hingga proyek Transit Oriented Development (TOD) di sekeliling stasiun.

Jika publik menilai proyek ini hanya dari tiket dan jumlah penumpang hari ini, maka kita sedang menilai benih dari hasil panennya yang belum tumbuh.

Soal Biaya dan Tuduhan Penggelembungan

Isu paling sensitif dalam proyek Whoosh adalah tudingan bahwa biayanya “membengkak” dibanding proyek serupa di Tiongkok. Secara kasat mata, biaya pembangunan Whoosh memang lebih tinggi - sekitar US$ 26–28 juta per kilometer, sementara proyek sejenis di Tiongkok hanya US$ 17–21 juta/km.

Namun, membandingkan keduanya secara apple to apple adalah kesalahan analisis.

Ada empat faktor struktural yang membuat biaya di Indonesia wajar lebih tinggi:

• Kondisi geografis dan geoteknik – lintasan Whoosh melewati daerah berbukit, memerlukan banyak jembatan dan terowongan.
• Pembebasan lahan – proses sosial dan hukum agraria di Indonesia jauh lebih rumit daripada di Tiongkok yang tersentralisasi.
• Rantai pasok dan impor teknologi – sebagian besar komponen awal masih didatangkan dari luar negeri, menambah biaya logistik.
• Skala proyek – Whoosh adalah proyek pertama, belum mencapai economies of scale sebagaimana jaringan cepat Tiongkok yang sudah ribuan kilometer.

Perbedaan ini bukan bukti markup, melainkan konsekuensi dari learning cost negara berkembang. Bahkan Jepang pun pernah mengalami hal serupa dalam proyek Shinkansen pertamanya.

Yang penting bukan perbedaan biayanya, tapi kejelasan struktur biayanya.

Oleh sebab itu, publik berhak menuntut transparansi: audit independen, laporan terbuka soal nilai kontrak, serta penjelasan teknis atas setiap komponen biaya.

Keterbukaan seperti itu bukan untuk menyudutkan pemerintah, tapi untuk menjaga legitimasi proyek di mata publik.

Dalam demokrasi modern, akuntabilitas bukan hambatan pembangunan, melainkan prasyarat keberlanjutannya.

Rasionalitas Ekonomi dan Horizon Manfaat

Kritik lain sering muncul dari pertanyaan: “Kapan balik modal?”

Pertanyaan ini sahih, tetapi kurang lengkap. Karena untuk proyek publik, pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Seberapa besar manfaat sosial yang dihasilkan?”

Menurut pendekatan economic internal rate of return (EIRR) yang digunakan lembaga seperti Bappenas dan ADB, proyek infrastruktur dinilai layak bila manfaat ekonominya (waktu tempuh, efisiensi logistik, produktivitas tenaga kerja, dan dampak kawasan) melebihi biaya investasinya, meskipun secara finansial belum menguntungkan dalam jangka pendek.

Dengan waktu tempuh Jakarta–Bandung hanya 45 menit, Whoosh membuka logika baru mobilitas antarkota.

Kawasan yang dulu dianggap pinggiran kini berpotensi menjadi growth corridor: Karawang, Walini, Padalarang.

Efek lanjutannya adalah munculnya investasi properti, logistik, dan pariwisata baru di wilayah-wilayah ini - yang secara makro akan memperluas basis ekonomi nasional.

Inilah rationale pembangunan strategis yang tidak bisa dilihat hanya lewat neraca keuangan proyek.

Teknologi dan Kapasitas Nasional

Dari sisi teknologi, Whoosh adalah tonggak penting dalam proses transfer of knowledge antara Tiongkok dan Indonesia.

Sebagian besar SDM lokal kini terlibat dalam pengoperasian, perawatan, dan rekayasa sistem.

Ke depan, proyek ini bisa menjadi batu loncatan untuk mengembangkan jaringan kereta cepat nasional, dari Jakarta–Surabaya hingga Medan–Pekanbaru.

Kita tidak sedang membeli kereta, melainkan membeli pengalaman teknologi.

Setiap negara yang ingin melangkah ke industrialisasi tinggi harus melewati fase ini: berani mencoba, berani belajar, berani memperbaiki.

Menolak proyek karena takut gagal sama saja dengan menolak kemajuan karena takut risiko.

Akuntabilitas Publik: Dari Legitimasi ke Kepercayaan

Meski demikian, pembangunan besar tanpa transparansi adalah kesalahan fatal.

Kritik terhadap Whoosh, sekeras apa pun, tetap penting sebagai pengingat bahwa pembangunan harus dapat diuji oleh publik.

Keterbukaan data proyek, proses pengadaan, dan laporan keuangan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara.

• Dalam konteks ini, pemerintah dan BUMN pengelola harus menjadikan Whoosh sebagai model governance baru:
• Setiap tahap pengelolaan dibuka untuk audit publik,
• Kebijakan tarif disusun berdasarkan logika keberlanjutan, bukan tekanan politik,
• Dan laporan manfaat sosial dipublikasikan secara berkala, agar masyarakat dapat menilai sendiri arah kemajuannya.

Ketika publik diajak memahami prosesnya, bukan hanya hasilnya, maka politik pembangunan berubah menjadi politik pembelajaran.

Politik Pembangunan di Era Demokrasi

Kritik terhadap proyek strategis sering kali muncul bukan karena datanya salah, tetapi karena publik kehilangan kepercayaan terhadap niat politik di baliknya.

Kita perlu memisahkan antara political will dan political show - antara pembangunan sebagai kebutuhan bangsa dan pembangunan sebagai panggung pribadi.

Dalam demokrasi, setiap kebijakan pembangunan akan selalu diperdebatkan. Itu wajar.

Yang tidak wajar adalah ketika kritik kehilangan dasar logika, dan pemerintah kehilangan ruang dialog.

Whoosh bisa menjadi pelajaran baru: bahwa proyek besar dapat menjadi ruang uji kedewasaan politik pembangunan, tempat akal sehat dan data berdialog melampaui fanatisme kekuasaan.

Antara Risiko dan Keberanian

Setiap pembangunan besar memerlukan keberanian politik.

Kereta cepat adalah simbol keberanian itu - keberanian untuk keluar dari zona nyaman, untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada. Namun keberanian tanpa akuntabilitas hanya melahirkan kesombongan; sebaliknya, akuntabilitas tanpa keberanian hanya melahirkan stagnasi.

Pembangunan sejati adalah keseimbangan antara keduanya.

Kita boleh mengkritik, tetapi jangan menolak berpikir. Karena bangsa yang maju bukan bangsa yang selalu benar, melainkan bangsa yang mau memperbaiki diri dengan pengetahuan.

Penutup: Rasionalitas yang Menenangkan

Akhirnya, proyek kereta cepat Whoosh harus dilihat sebagai uji kedewasaan bangsa dalam menata masa depannya. Ia bukan hanya perjalanan dari Jakarta ke Bandung dalam 45 menit, melainkan perjalanan dari kecurigaan menuju rasionalitas, dari simbol menuju sistem, dari proyek menuju peradaban.

Rasionalitas ilmiah mengajarkan bahwa setiap pembangunan besar pasti mengandung risiko, tetapi juga membuka kemungkinan kemajuan yang tak ternilai.

Yang menentukan bukan siapa yang memulai, melainkan siapa yang mampu menjaga dan menyempurnakannya.

Jika kita bisa belajar dari Whoosh - tentang efisiensi, transparansi, dan keberanian berpikir panjang - maka proyek ini bukan sekadar rel baja di tanah Jawa, tetapi rel kesadaran baru bangsa ini menuju kedewasaan bernegara.^©OpungnsJj