Oleh: Jamiluddin Ritonga *)

ASKARA - Gaya komunikasi koboi ala Purbaya cenderung direct. Komunikasi seperti ini umumnya dilakukan orang Barat. Karena itu, gaya komunikasi seperti ini kerap sulit diterima sebagian publik Indonesia.

Bagi sebagian orang Indonesia, lazimnya orang Timur, gaya berkomunikasi cenderung indirect. Hal ini menjadi penyebab terjadinya gap komunikasi bila bertemu orang yang berkomunikasi direct seperti Purbaya.

Kelompok yang berkomunikasi indirect akan menilai Purbaya sosok yang ambisius dan merasa paling benar sendiri. Penilaian seperti ini akan membuat jarak antara Purbaya dengan menteri dan pejabat lainnya, termasuk publik yang kerap berkomunikasi indirect

Dalam jangka panjang, jarak itu bisa semakin lebar. Hal ini tentu dapat memperlebar polarisasi di antara sesama menteri dan pejabat lainnya sehingga merusak kondusifitas dalam kabinet Prabowo.

Kalau kondusifitas melemah, dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja kabinet. Hal ini kiranya tak diinginkan Prabowo yang berambisi merealisasikan semua janji kampanyenya terwujud.

Kalau kinerja kabinet Prabowo menurun, tentu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini lagi-lagi tidak akan dikehendaki Prabowo yang berambisi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Namun, kepercayaan publik itu tidak akan menurun hanya karena gaya komunikasi Purbaya yang direct. Sebab, sebagian publik memang menyukai gaya komunikasi yang direct. Sebagian publik sudah jenuh dan muak dengan gaya komunikasi indirect, yang menurut mereka cenderung munafik dan seperti ada yang ditutupi.

Kelompok inilah yang sekarang memuja Purbaya. Publik kelompok ini menemukan sosok yang mau berkomunikasi lugas, apa adanya, sesuai yang mereka inginkan.

Jadi, gaya komunikasi ala Purbaya akan menuai kontradiksi bagi publik yang bergaya komunikasi indirect. Kelompok ini akan menolak komunikasi yang terbuka, karena dinilai vulgar dan tak kerap dianggap tak sesuai adab ketimuran.

Padahal, keterbukaan salah satu syarat komunikasi efektif. Tanpa keterbukaan komunikasi bisa menimbulkan misperception. Gaya komunikasi itu personal, karena itu tak perlu diatur untuk diseragamkan.

Justru jadi aneh bila gaya komunikasi diseragamkan mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi bukan negara otoritarian. Seseorang akan kehilangan identitasnya bila harus mengikuti gaya komunikasi yang bukan khasnya.

Kalau pun perlu pengaturan, kiranya berkaitan substansi materi pesan yang akan disampaikan. Para menteri dan pejabat seyogyanya hanya berbicara berdasarkan tugas dan fungsinya. Pengaturan ini diperlukan agar pesan yang sampai ke publik tidak simpang siur.

Karena itu, Purbaya dan pejabat lainnya sebaiknya tetap dengan gaya komunikasinya. Para pejabat haruslah mempertahankan identitas berkomunikasinya agar tetap menjadi diri sendiri.

Purbaya dengan gaya komunikasi direct akan disukai dan dihargai oleh publik yang juga bergaya komunikasi direct, namun Purbaya akan dinilai ambisius, arogan, dan mau benar sendiri bagi publik yang bergaya komunikasi indirect.

Sebaiknya, pejabat yang gaya komunikasi indirect dan kadang berhati-hati dan diplomatis akan dipuja dan dihormati oleh publik yang berkomunikasi juga indirect. Namun, pejabat yang gaya komunikasinya indirect akan dinilai negatif oleh publik yang berkomunikasi direct.

Tentu, tidak ada gaya komunikasi yang dapat diterima semua publik, termasuk sesama pejabat negara. Karena itu, soal gaya komunikasi tak perlu diatur untuk seragam. 

Hal yang perlu diatur kiranya hanya dua. Pejabat dalam berkomunikasi perlu menyampaikan pesan yang jelas dan memenuhi kaidah keterbukaan. Kalau dua hal ini dipenuhi dan taat dengan etika komunikasi, perbedaan gaya komunikasi kiranya bukanlah persoalan bagi Purbaya dan pejabat lainnya.

*) Penulis adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999