ASKARA - Kebijakan penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menuai sorotan dari Anggota DPR-RI Komisi XI Fraksi Gerindra, Mulyadi. Ia menilai langkah tersebut justru menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

Dalam agenda reses masa persidangan I Tahun 2025-2026 di Kecamatan Cisarua, Kamis (9/10), Mulyadi mengaku menerima banyak keluhan dari warga Bogor Selatan. Mereka menyampaikan dampak ekonomi yang dirasakan akibat kebijakan penyegelan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar.

“Banyak karyawan dirumahkan, wisatawan menurun, dan pendapatan pelaku UMKM ikut anjlok. Kalau situasi ini terus dibiarkan, bisa memicu meningkatnya angka kriminalitas dan anak-anak terancam putus sekolah karena ekonomi keluarga terganggu,” ujarnya.

Mulyadi juga mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Ia menilai ada ketimpangan dalam penerapan aturan karena sejumlah objek wisata yang sudah mengantongi izin resmi justru ikut disegel, sementara yang tidak berizin dibiarkan beroperasi.

“Kalau memang ingin menertibkan, harus adil dan jelas kriterianya. Jangan sampai yang sudah taat aturan malah jadi korban kebijakan yang serampangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap dampak kebijakan tersebut, mengingat ribuan warga kini kehilangan mata pencaharian. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi langkah Menteri Lingkungan Hidup.

“Negara tidak boleh abai. Ini bukan sekadar soal izin usaha, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat. Kami minta Presiden Prabowo meninjau kembali kebijakan yang justru mematikan ekonomi rakyat di Bogor Selatan,” pungkasnya.