ASKARA - Yayasan Wasur Lestari Papua menggelar Diskusi Terfokus (FGD) untuk membahas Policy Brief persiapan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Sustainable Livelihood di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Aula MSC Keuskupan Agung Merauke, Senin (29/9/2025), mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov Papua Selatan, Pemkab Merauke, anggota Multi Stakeholder Forum (MSF) Kitorang Sayang Merauke, perguruan tinggi, LSM, media, hingga perwakilan masyarakat adat. Acara dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Djoko Guritno, yang menilai langkah Yayasan Wasur Lestari sebagai kontribusi nyata dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah. Ia mendorong seluruh peserta, khususnya perwakilan masyarakat adat, untuk memberikan masukan agar kepentingan mereka terakomodasi dalam Ranpergub tersebut.

Diskusi yang difasilitasi Yayasan Wasur Lestari Papua ini juga mendapat dukungan dari Yayasan WWF Indonesia, MSF Kitorang Sayang Merauke, dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selama satu hari, peserta merumuskan masukan tertulis dan rekomendasi terkait substansi Policy Brief, prinsip serta mekanisme pelaksanaan PADIATAPA yang sesuai konteks Papua Selatan, serta strategi penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal seperti pangan, perikanan, dan kehutanan.

Hasil FGD diharapkan menjadi dasar penyusunan dokumen final Policy Brief Ranpergub PADIATAPA, sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat dan pelestarian lingkungan di Papua Selatan.