Oleh: Saur S. Turnip 

 

Majapahit dan Republik: Sejarah sebagai Pelita Menuju Indonesia Emas

 

ASKARA - Di tepi sungai yang mengalir di dasar lembah, seorang kakek duduk sambil menunjuk peta tua yang sudah pudar. “Dulu pelaut kita menyeberang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk berdagang, berkawan, membawa cerita dan menjemput rempah,” katanya pelan. Di layar kecil ponsel cucunya, peta itu berubah menjadi satelit—garis-garis pelayaran, pelabuhan, koridor energi, jalur logistik. Dari peta batu bata di Trowulan sampai pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok, satu benang merah menghubungkan dua zaman: laut sebagai ruang hidup, dan negara sebagai wadah cita bersama.

 

Kisah ini bukan tentang romantisisme kebesaran lama, melainkan tentang bagaimana kita membaca peninggalan Majapahit dan pengalaman Republik sebagai laboratorium gagasan. Membaca sejarah sebagai pelita berarti mengambil prinsip-prinsip strategis, bukannya meniru wujud institusional yang sudah usang. Tujuan tulisan ini adalah menenun narasi sejarah dan analisis kebijakan menjadi sebuah peta jalan: apa yang bisa dipelajari dari Majapahit — dan dari perjalanan Republik  untuk meneguhkan langkah menuju Indonesia Emas 2045.

 

I. Trowulan dan IKN : Dua Wajah Kekuasaan

 

Bila kita berjalan di reruntuhan Trowulan (Mojokerto), sunyi di antara bata merah menyimpan bunyi lain: gemuruh pelayaran, pedagang asing yang berdialog dalam banyak bahasa, dan pusat administrasi yang mengumpulkan upeti dari pelabuhan-pelabuhan jauh. Nāgarakṛtāgama, teks Jawa Majapahit abad ke-14 yang ditulis oleh pujangga Prapanca, menggambarkan jaringan luas patronase, hubungan vasal, dan legitimasi yang dibangun lewat ritual serta seni. Sejarawan modern, dari M.C. Ricklefs sampai John N. Miksic, melihat Majapahit sebagai puncak dari kosmologi politik dan budaya Jawa yang juga berjejaring ke dunia samudra — bukan sebagai negara birokratik modern, melainkan sebuah konfederasi ritual-politik yang kuat dalam proyeksi maritimnya.

 

Kontrasnya, Republik Indonesia lahir dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, konstitusi, dan institusi modern. Sejak 1945 bangsa ini berhasil memadatkan ragam etnis, bahasa, dan pulau menjadi sebuah entitas politik bernama negara-bangsa. Pencapaian itu terukur: pembangunan infrastruktur massal, perluasan layanan publik, serta posisi strategis dalam diplomasi bebas-aktif di panggung internasional. Namun, Republik juga menghadapi masalah struktural: ketimpangan antar-wilayah, ketergantungan pada komoditas primer, biaya logistik tinggi, dan kapasitas teknologi yang relatif rendah dalam produk bernilai tambah.

 

II. Mengurai Pelajaran dari Dua Era

 

Melihat Majapahit dan Republik secara berdampingan memberi kita setidaknya lima pelajaran strategis yang relevan untuk membangun negara besar dan makmur.

1. Laut sebagai Sumber Strategis Majapahit menunjukkan bahwa kontrol atas jalur laut dan hubungan antar-pelabuhan merupakan modal kemakmuran dan kekuasaan. Studi sejarah maritim Asia Tenggara (Anthony Reid dan lainnya) menekankan bahwa pluralitas budaya dan ekonomi di kawasan ini berakar pada mobilitas maritim. Di abad ke-21, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia—lebih dari 17.000 pulau—yang oleh banyak analis konsep strategis disebut sebagai “maritim oleh geografi”. Menjadikan laut sebagai tulang punggung ekonomi bukan sekadar slogan: itu memerlukan investasi pelabuhan, konektivitas antarpulau, modernisasi galangan kapal, serta keamanan maritim terpadu. Kebijakan “Poros Maritim Dunia” yang diusung pemerintah beberapa tahun lalu adalah pengakuan modern atas hal ini; implementasinya harus diperdalam dan dipercepat.

2. Legitimasi yang Berkelanjutan Majapahit mempertahankan kohesi elite lewat ritual dan patronase budaya; legitimasi mereka adalah campuran antara sakralitas raja dan manfaat konkret bagi elite vasal. República modern tidak bisa mengandalkan hak sakral; legitimasi harus dibangun lewat kinerja institusi, distribusi manfaat yang adil, dan pelayanan publik yang terasa. Namun kebanggaan sejarah tetap bisa dipakai sebagai soft power untuk memperkuat identitas nasional—selama tidak berubah menjadi etnonasionalisme eksklusif. Akademisi seperti M.C. Ricklefs mengingatkan bahwa budaya adalah medium legitimasi yang dinamis: ia kuat jika menghubungkan masa lalu dengan program kesejahteraan masa kini.

 

3. Birokrasi yang Mampu Mengeksekusi Ekspedisi militer, pengumpulan upeti, dan pembangunan infrastruktur jaman Majapahit membutuhkan logistik yang terorganisasi. Prinsip organisasi itu relevan hari ini: birokrasi harus bersifat meritokratik, proaktif, dan berorientasi hasil. Pengalaman proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan administratif, fragmentasi tanggung jawab, dan korupsi memperlambat hasil. Penelitian birokrasi publik merekomendasikan dua hal: digitalisasi proses untuk mengurangi diskresi dan pembentukan unit-unit independen untuk mengawal proyek strategis.

4. Hilirisasi Ekonomi dan Penguasaan Rantai Nilai Majapahit berdagang rempah, kain, dan hasil hutan; namun seringkali pedagang asing menguasai nilai tambah dagang lintas-benua. Indonesia kontemporer berulang pada pola ini bila tetap mengekspor bahan mentah tanpa hilirisasi. Data industri menunjukkan manufaktur menyumbang sekitar 15–20% dari PDB Indonesia pada dekade terakhir—angka yang menunjukkan potensi, namun juga keterbatasan jika kita melihat negara-negara yang berhasil naik kelas industri. Untuk menjadi produsen bernilai tambah, Indonesia harus membangun klaster industri berbasis sumber daya lokal, investasi teknologi, dan standar mutu yang memenuhi pasar global.

5. Sentralisasi–Otonomi: Menjaga Persatuan tanpa Mengorbankan Keberagaman Struktur vasal Majapahit dan otonomi daerah pasca-Reformasi menegaskan bahwa pemerintahan di negara kepulauan memerlukan fleksibilitas. Dekonsentrasi dan otonomi memberi peluang pemberdayaan lokal; tetapi tanpa standar nasional, proyek strategis dapat tercecer. Kajian-kajian tentang desentralisasi Indonesia (Edward Aspinall dan lain-lain) menemukan bahwa desentralisasi memperbesar ruang partisipasi namun juga membuka kesempatan ketimpangan dan capture lokal oleh elite. Keseimbangan yang tepat adalah visi nasional yang mengikat standar kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur, sambil memberi ruang inovasi lokal.

 

III. Civitas Nusantara: Ideologi Kenegarawanan untuk Abad ke-21

 

Dari silang pelajaran tersebut lahir sebuah tawaran ideologis yang saya sebut “Civitas Nusantara”. Civitas Nusantara bukan kembalinya struktur feodal; ia adalah sintesis nilai-nilai: kedaulatan konstitusional, tradisi maritim, pluralisme budaya, dan orientasi pembangunan berkelanjutan. Prinsip dasarnya:

1. Negara sebagai fasilitator akses: memastikan akses ekonomi yang adil, pendidikan berkualitas, dan layanan dasar.

2. Warga sebagai peserta aktif: pendekatan kewargaan yang menuntut tanggung jawab kolektif dan partisipasi dalam pengelolaan commons (laut, hutan, sumber daya).

3. Elite sebagai pelayan publik: meritokrasi birokrasi dan institusi yang mengukur kinerja dengan indikatur yang jelas.

4. Ekonomi berbasis rantai nilai: hilirisasi, inovasi teknologi, dan insentif terarah untuk manufaktur bernilai tambah.

 

IV. Kebijakan Prioritas: Dari Gagasan ke Aksi

 

Berikut prioritas kebijakan yang konkret dengan target indikatif, yang bisa dijadikan kerangka kerja pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.

 

1. Maritim sebagai Hub Indo–Pasifik

a. Bangun sistem Maritime Domain Awareness (MDA) terpadu: sensor, satelit, patroli, dan pusat informasi bersama antara kementerian, TNI AL, Polri, dan pemangku kepentingan lokal.

b. Integrasi pelabuhan utama menjadi jaringan koridor ekonomi laut dengan standar pelayanan dan waktu bongkar–muat yang kompetitif.

c. Kembangkan galangan kapal nasional untuk kapal niaga, kapal nelayan industrial, dan kapal patroli.

 

2. Infrastruktur & Logistik

a. Turunkan biaya logistik hingga target ambisius: mengurangi biaya logistik dari level tinggi saat ini ke kisaran yang sejalan negara kompetitor regional dalam satu dekade. (Data menunjukkan biaya logistik Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan; penurunan 30–40% dalam 10–15 tahun akan menghasilkan efek multiplikator besar).

b. Percepatan koridor ekonomi: jalan tol laut untuk kontainer, konektivitas multimoda, serta digitalisasi izin dan clearance ekspor–impor.

 

3. Pendidikan & R&D

a. Revolusi vokasi: sistem pelatihan yang terintegrasi dengan industri (apprenticeship), akreditasi nasional, dan mobilitas pekerja antarwilayah.

b. Target R&D: naikkan pengeluaran riset sampai minimal satu persen dari PDB dalam 15 tahun—menuju standar negara maju. Saat ini pengeluaran riset nasional masih rendah (sekitar 0,2–0,4% dari PDB menurut data resmi beberapa tahun terakhir).

c. Dana riset terarah untuk sektor strategis: EV (electric vehicles), bioindustri, teknologi kelautan, dan manufaktur presisi.

 

4. Industrial Policy & Hilirisasi

a. Zona industri berbasis sumber daya lokal dan klaster manufaktur dengan infrastruktur energi terjamin.

b. Insentif untuk ekspor produk bernilai tambah dan aturan isi lokal yang adil.

c. Standar lingkungan ketat untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang.

 

5. Fiskal & Sovereign Wealth Fund

a. Perluas basis penerimaan pajak digital dan perbaiki administrasi pajak.

b. Kelola pendapatan sumber daya alam transparan: institusi pengelola yang profesional dan akuntabel. Indonesia Investment Authority (INA) yang dibentuk pada 2021 bisa dijadikan kendaraan investasi strategis — belajar dari best practice seperti Government Pension Fund Global (Norway) mengenai tata kelola dan investasi jangka panjang.

 

6. Tata Kelola & Anti–Korupsi

a. E-government dan pengadaan terstandardisasi untuk mengurangi diskresi.

b. KPI publik yang transparan dan sistem reward–punishment untuk birokrat.

c. Penguatan lembaga audit dan pengawasan independen; penggunaan big data untuk deteksi dini fraud.

 

7. Diplomasi Ekonomi

a. Tarik investasi teknologi tinggi melalui kemitraan strategis (transfer teknologi, joint ventures), bukan sekadar modal jangka pendek.

b. Promosikan agregasi permintaan domestic untuk menarik investor manufaktur skala besar.

 

8. Energi & Pangan

a. Roadmap transisi energi: kurangi ketergantungan pada batu bara (yang saat ini menyumbang porsi besar listrik nasional) dan percepat penetrasi energi terbarukan.

b. Agritech untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menangani tantangan supply chain pertanian: cold chain, logistik pedesaan, sertifikasi mutu.

 

9. Kebudayaan sebagai Soft Power

Promosi heritage maritim dan industri kreatif (desain, fesyen batik, kuliner) sebagai ekspor budaya yang memberi nilai tambah.

 

V. Mekanisme Untuk Menjaga Kesinambungan Politik

 

Sejarah Republik mengajarkan kita satu kelemahan utama: siklus politik jangka pendek yang bisa memutus kebijakan strategis. Untuk itu, beberapa instrumen institusional perlu dikembangkan:

1. Undang-Undang Pembangunan Jangka Panjang: menetapkan rencana multilayer 20–30 tahun yang mengikat dan memerlukan pelaporan periodik.

2. Proteksi Meritokrasi Birokrasi: jaminan keamanan jabatan bagi pejabat teknis yang mengawal proyek jangka panjang sehingga tidak menjadi korban rotasi politik.

3. Evaluasi Independen: think tank publik–swasta yang memonitor indikator strategis 5–10 tahunan dan memberi rekomendasi berbasis data.

4. Akademisi dan praktisi kebijakan telah menekankan pentingnya anchor institutions untuk menjaga kesinambungan: universitas riset, lembaga think tank independen, dan badan perencanaan nasional yang profesional.

 

VI. Indikator Menuju Indonesia Emas 2045

 

Visi tanpa ukuran hanyalah janji. Beberapa indikator kunci yang bisa dipakai untuk mengukur perjalanan:

 

1. Pertumbuhan PDB per kapita riil: target kenaikan signifikan menuju negara berpendapatan tinggi.

2. Porsi manufaktur dalam PDB: kenaikan dari kisaran dua puluhan persen ke angka yang mencerminkan industrialisasi berkelanjutan.

3. Biaya logistik sebagai persentase PDB: penurunan tajam (target 30–40% penurunan relatif terhadap baseline dalam 10–15 tahun).

4. Komposisi energi: kenaikan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer—sesuai target nasional yang progresif.

5. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan Indeks Kinerja Pelayanan Publik: peningkatan bertahap yang menunjukkan perbaikan tata kelola.

6. Ketahanan pangan: surplus strategis komoditas tertentu dan penurunan volatilitas harga pangan.

7. Pengeluaran R&D: meningkat ke angka mendekati 1% dari PDB sebagai target awal.

 

VII. Mengatasi Hambatan: Dari Politik Hingga Kapasitas

 

Setiap peta jalan bertubrukan pada kenyataan politik dan kapasitas. Hambatan utama yang perlu diatasi adalah:

1. Fragmentasi politik: solusinya bukan sentralisasi otoriter, melainkan mekanisme koordinasi yang kuat dan insentif fiskal yang memperkecil praktek capture lokal.

2. Korupsi: perlu reformasi sistem yang mengurangi ruang diskresi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum.

3. Kesenjangan SDM: percepatan pendidikan vokasi dan retraining; kerja sama industri–kampus.

4. Akses modal: mobilisasi dana domestik (perbaikan pajak, inklusi keuangan) dan menarik investasi asing yang membawa kapabilitas teknologi.

 

VIII. Menghubungkan Masa Lalu dan Masa Depan: Kisah yang Menjadi Jalan

 

Bayangkan sebuah pelabuhan di pesisir Jawa pada masa Majapahit. Kapal-kapal bercadik menurunkan kain tenun, dupa, dan keramik; dari sana, ide dan teknik bergerak pula. Kini bayangkan pelabuhan yang sama, modern, dengan terminal peti kemas, galangan kapal yang memproduksi kapal niaga, dan pusat riset kelautan di dekatnya. Koneksi itu—antara lalu dan kini—bukan sekadar metafora. Ia adalah strategi: menghubungkan tradisi maritim dengan kapasitas industri modern, menyambungkan jiwa budaya dengan tata kelola berbasis data.

 

Sejarawan modern mengingatkan bahwa institusi yang mampu beradaptasi dan menyerap inovasilah yang bertahan. Satu pelajaran penting dari studi komparatif masyarakat kompleks (misalnya proyek Seshat) adalah: skala sosial, organisasi ekonomi, dan sistem informasi berkembang bersama-sama. Untuk Indonesia, artinya investasi pada infrastruktur fisik harus sejalan dengan investasi pada kapabilitas informasi: data, riset, pendidikan, dan sistem manajemen modern.

 

IX. Penutup: Sejarah sebagai Pelita, Bukan Nostalgia

 

Membaca kembali Majapahit tidak berarti meniru raja-raja dan struktur vasal. Yang paling bernilai adalah prinsip-prinsip strategis: penguasaan ruang maritim sebagai modal konektivitas, pentingnya jaringan patronase yang kini harus diganti oleh jaringan pelayanan publik yang adil, serta perlunya birokrasi yang mampu mengeksekusi visi besar. Republik memberi kita fondasi hukum dan institusional—konstitusi, institusi kenegaraan, hak asasi—yang tidak dimiliki oleh politik pra-modern. Integrasi antara warisan kultural Nusantara dan praktik kenegaraan modernlah yang bisa menjadikan janji kejayaan Nusantara nyata.

 

Kepada para pembuat kebijakan, akademisi, pengusaha, dan warga: jadikan sejarah bukan sekadar narasi peringatan atau alat legitimasi, melainkan pelita yang menerangi kebijakan praktis. Letakkan politik maritim, tata kelola modern, pendidikan vokasi, hilirisasi industri, serta kedaulatan energi–pangan sebagai pilar utama. Ikat semuanya dalam visi jangka panjang yang dilindungi institusi lintas pemerintahan. Hanya dengan demikian, upaya menuju Indonesia Emas 2045 menjadi mungkin: bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai proyek kolektif yang diukur, diperbaiki, dan diwariskan.

 

Catatan pendukung (ringkasan bukti dan pandangan akademik)

 

1. Sumber-sumber sejarah: Nāgarakṛtāgama (Prapanca, abad ke-14) dan catatan arkeologi Trowulan memberikan bukti jaringan maritim dan pusat budaya Majapahit; sejarawan modern seperti M.C. Ricklefs dan arkeolog John N. Miksic menafsirkan bukti ini sebagai puncak budaya Jawa yang berjejaring maritim.

2. Kajian maritim modern: analisis strategi maritim menunjukkan bahwa negara kepulauan yang mengabaikan lautnya akan kehilangan potensi ekonomi dan keamanannya; kebijakan “Poros Maritim Dunia” adalah contoh inisiatif nasional untuk menempatkan laut kembali ke jantung strategi.

3. Data pembangunan: manufaktur menyumbang sekitar 15–20% dari PDB Indonesia dalam satu dekade terakhir; pengeluaran R&D nasional relatif rendah (kira-kira 0,2–0,4% PDB), sementara biaya logistik Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan banyak negara tetangga—semua ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk hilirisasi, investasi R&D, dan perbaikan logistik.

4. Tata kelola: Indeks Persepsi Korupsi dan indikator pelayanan publik menunjukkan ruang besar untuk perbaikan; belajar dari best practice pengelolaan sumber daya (misalnya model Norway untuk sovereign wealth fund) bisa membantu menata pengelolaan pendapatan sumber daya secara transparan.

5. Desentralisasi: studi-studi akademik (termasuk karya Edward Aspinall dan laporan World Bank) menunjukkan bahwa desentralisasi meningkatkan partisipasi tetapi juga menimbulkan tantangan redistribusi dan kapasitas lokal—keseimbangan sentralisasi–otonomi adalah kunci.

 

Akhir kata: sejarah memang memberi pelita. Namun api itu butuh bahan bakar: kebijakan yang konsisten, institusi yang kuat, dan partisipasi warga. Jika kita mampu menggabungkan kebijaksanaan masa lalu dengan keberanian dan kapasitas modern, fajar Indonesia Emas 2045 bukan lagi imaji, melainkan tujuan yang terukur dan dapat dicapai.

 

Saur S. Turnip (dengan rangkuman perspektif sejarah, kebijakan, dan pandangan akademik)