Oleh: Saur S. Turnip

ASKARA - Politik Dulu dan Sekarang
Pada masa awal republik, politik tidak sekadar perebutan kursi kekuasaan. Bung Karno, Bung Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, hingga tokoh-tokoh pergerakan lainnya tampil bukan hanya sebagai politisi, melainkan juga negarawan, pemikir, dan penulis. Politik identik dengan moralitas, kebijaksanaan, 
dan pengorbanan.

Namun, wajah politik hari ini terlihat jauh berbeda. Politik kerap dipersepsikan sebagai arena transaksional, penuh intrik, bahkan sekadar pintu masuk untuk menumpuk kekayaan dan melanggengkan dinasti keluarga. Akibatnya, jarak antara rakyat dan para pemimpin semakin melebar. Politik kehilangan aura sebagai sarana mulia untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

Jejak Agenda Reformasi

Kita masih ingat, Reformasi 1998 melahirkan enam agenda besar: amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, penegakan hukum, dan pengadilan bagi rezim lama. Semangat reformasi kala itu menyalakan harapan bahwa bangsa ini akan keluar dari jerat otoritarianisme menuju demokrasi yang sehat. Sayangnya, setelah lebih dari dua dekade, sebagian agenda tersebut justru mengalami kemunduran. 

Beberapa perubahan undang-undang yang seharusnya menjaga demokrasi malah justru membuka celah bagi praktik politik dinasti. Pasal yang melarang konflik kepentingan keluarga pejabat dalam pilkada misalnya, sudah dihapus sejak 2016. Sejak itu, berbagai daerah menyaksikan fenomena suami–istri, 
kakak–adik, hingga anak–orang tua yang bergantian atau bahkan bersamaan duduk di kursi kekuasaan.

Padahal, TAP MPR No. VIII/1999 dan UU No. 28/1999 jelas menekankan bahwa penyelenggara negara harus bebas dari praktik KKN. Ketika aturan main demokrasi justru dipelintir demi kepentingan sempit, citacita reformasi pun tercederai.

Mengapa Kita Terjebak?

Dalam teori politik modern, Samuel P. Huntington menegaskan bahwa stabilitas politik bergantung pada tingkat kelembagaan (institutionalization). Lembaga yang rapuh akan mudah dikuasai oleh kepentingan pribadi. Francis Fukuyama menambahkan, reformasi institusional hanya bisa berhasil jika menyentuh tiga hal secara bersamaan: struktur (aturan dan sistem), people (aktor), serta culture (nilai dan 
etika publik).

Masalah kita adalah reformasi sering hanya menyentuh permukaan. Struktur hukum dibentuk, tapi aktor politiknya tidak disiapkan dengan baik. Aturan dibangun, tetapi budaya politik lama yang pragmatis masih dominan. Akibatnya, demokrasi kita mudah meluncur ke jurang backward movement—kemunduran dari cita-cita reformasi

Politik Dinasti: Simptom Kemunduran
Fenomena politik dinasti adalah gejala paling nyata dari lemahnya kelembagaan demokrasi. Ketika jabatan publik dikuasai oleh keluarga inti, muncul risiko besar: konflik kepentingan, melemahnya akuntabilitas, hingga terkikisnya meritokras.

Kita menyaksikan banyak kasus korupsi di tingkat daerah yang melibatkan pasangan suami–istri, kakak–adik, bahkan orang tua dan anak. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi ancaman langsung terhadap 
kualitas demokrasi. Jika politik hanya diwariskan seperti warisan keluarga, lalu di mana letak ruang partisipasi rakyat?
Titik Kritis: Krisis Integritas dan kepercayaan.

Kondisi ini membawa kita pada titik kritis: krisis integritas dan hilangnya kepercayaan publik. Rakyat mulai skeptis, menganggap semua politisi sama saja. Ketika kepercayaan runtuh, partisipasi politik yang sehat pun melemah. Rakyat memilih apatis, sementara segelintir elite bebas menguasai jalannya permainan. Hilir dari persoalan ini adalah kerusakan sistemik: tata kelola negara yang rapuh, pembangunan yang stagnan, serta berkurangnya orientasi politik pada kesejahteraan rakyat.

Hipotesis Jalan Keluar: Gerakan Kesadaran Baru

Apakah masih ada jalan keluar? Saya percaya ada. Hipotesis yang dapat diajukan adalah: demokrasi Indonesia hanya bisa dipulihkan melalui gerakan kesadaran baru yang berlandaskan reformasi institusional—menyentuh struktur, aktor, dan kultur—secara simultan.

Struktur

Aturan main politik harus ditegakkan kembali dengan tegas. Regulasi yang membuka ruang politik dinasti perlu ditinjau ulang. Mekanisme checks and balances harus dipulihkan, termasuk penguatan peran lembaga antikorupsi.

People (Aktor)

Kita memerlukan rekrutmen politik yang lebih transparan dan berbasis kapasitas, bukan sekadar modal finansial atau garis keturunan. Kaum muda perlu berani masuk ke arena politik, tentu dengan persiapan matang. Sebab, di sanalah semua aturan dibuat, semua arah pembangunan ditentukan.

Culture (Budaya Politik)

Sebagus apa pun aturan, tanpa etika politik yang sehat, hasilnya akan nihil. Politik harus dikembalikan sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar profesi. Kita perlu membudayakan integritas, kepemimpinan moral, dan keteladanan sebagai standar baru dalam politik kebangsaan.

Menuju Politik Kebangsaan

Seorang tokoh pernah berkata, “Jangan ragukan patriotisme, tapi mari wujudkan integritas yang berkelanjutan.” Ucapan itu menjadi pengingat bahwa politik sejatinya bukan soal slogan, melainkan soal 
konsistensi menjaga kepercayaan publik.
Bangsa ini tidak boleh menyerah pada realitas politik yang keruh. Kita membutuhkan politik kebangsaan—
politik yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan keuntungan kelompok atau dinasti.

Gerakan kesadaran baru ini mungkin tidak mudah, tetapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari sekelompok kecil orang yang berani melawan arus. Para pendiri bangsa sudah membuktikannya. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan estafet itu: mengembalikan politik ke rumah 
aslinya, rumah demokrasi yang beradab.

Kata Penutup

Jika politik hari ini tampak terjebak dalam keruhnya transaksi dan dinasti, maka jalan keluar bukanlah meninggalkan politik, melainkan merebut kembali maknanya. Reformasi institusional yang serius dan 
konsisten akan menjadi pintu masuk untuk menghadirkan politik kebangsaan yang berpihak pada rakyat. 

Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjaga integritas, membatasi keserakahan, dan menyalurkan energi kolektif bangsa untuk pembangunan. Inilah saatnya kita memulai gerakan kesadaran 
baru, agar politik kembali sejalan dengan cita-cita luhur pendiri bangsa: kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan negara.