ASKARA - Dalam Dialog Publik bertajuk “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”, Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam sektor UMKM pertanian dan perikanan, khususnya dalam menopang ekonomi keluarga serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pengembangan UMKM pertanian dan perikanan. Mereka harus diberdayakan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini dalam forum yang digelar oleh Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin mengangkat data global yang menunjukkan bahwa sektor agrifood menjadi pemberi kerja utama bagi perempuan—36% perempuan dan 38% laki-laki bekerja di sektor ini. Di bidang perikanan, 21% pekerja tangkap dan budidaya adalah perempuan, namun mereka mendominasi hampir 50% rantai nilai akuakultur dan pascapanen.

Meski kontribusinya besar, ia menyoroti kesenjangan produktivitas dan upah: lahan yang dikelola perempuan memiliki produktivitas 24% lebih rendah dibanding laki-laki, dan upah mereka hanya 82 sen per dolar yang diterima laki-laki.

Dengan mengusung tema “Peran Strategis UMKM Pertanian dan Perikanan Berbasis Gender untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Prof. Rokhmin menyerukan penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sebagai jalan menuju ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi.

UMKM Perempuan Kunci Indonesia Emas 2045

Prof.  Rokhmin Dahuri menegaskan peran strategis perempuan dalam sektor UMKM, terutama di bidang pertanian dan perikanan, sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan. Bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal potensi besar yang belum tergali sepenuhnya. 

Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar pelaku UMKM, mereka adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, jika separuh petani kecil perempuan diberdayakan secara berbasis gender, pendapatan 58 juta orang dapat meningkat, dan ketahanan pangan 235 juta orang ikut menguat. Terbukti UMKM perempuan tangguh menghadapi krisis 1998, 2008, hingga Covid-19.

"Produktivitas bisa naik 20–30% bila perempuan mendapat akses yang setara. Bahkan, kesetaraan gender diperkirakan dapat menambah $12 triliun terhadap GDP global,” ungkap Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu, mengutip data FAO 2023 dan McKinsey 2015.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa UMKM perempuan adalah kekuatan tersembunyi yang selama ini menopang sektor riil di berbagai lini:

- Indonesia memiliki 65 juta UMKM, menyumbang 60% PDB nasional dan menciptakan 97% lapangan kerja (BPS 2023; World Bank 2025).
- 64,5% UMKM dimiliki perempuan, jauh di atas rata-rata global yang hanya 33% (GoodStats–BCG 2024).
- Sektor dominan adalah makanan-minuman, jasa, dan tekstil/fesyen, yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan.
- UMKM perempuan sebagian besar berada di Jawa (83%) dengan rata-rata usia pelaku usaha 34 tahun.

Sebagai anak nelayan, Prof. Rokhmin turut menekankan pentingnya ekonomi biru dan wirausaha bahari sebagai masa depan Indonesia. Ia mendorong sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi penguatan UMKM perempuan sebagai fondasi ekonomi nasional yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

“Jika kita ingin Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan, maka kita harus mulai dari akar: *memberdayakan perempuan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal*,” kata Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir
dan Kepulauan se Indonesia) itu 

Beliau mengungkapkan bahwa produktivitas bisa meningkat 20–30% bila perempuan memiliki akses setara. Bahkan, kesetaraan gender diproyeksikan menambah $12 triliun terhadap GDP global (McKinsey, 2015). Namun, kesenjangan masih nyata: perempuan di sektor agrifood mendapat upah lebih rendah dan akses yang terbatas.

Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi: 65 juta unit menyumbang 60% PDB dan 97% lapangan kerja (BPS 2023; World Bank 2025). Menariknya, 64,5% UMKM dimiliki perempuan—jauh di atas rata-rata global 33% (GoodStats–BCG 2024). Sektor dominan: makanan & minuman, jasa, dan fesyen/tekstil, semuanya erat dengan isu pangan dan kesejahteraan.

Namun, tantangan tetap besar. Mayoritas UMKM perempuan terkonsentrasi di Jawa (83%) dengan usia rata-rata 34 tahun. Rokhmin mendorong penguatan peran perempuan melalui pengembangan ekonomi biru dan wirausaha bahari, mencerminkan pengalamannya sebagai anak nelayan yang memahami langsung ketangguhan perempuan pesisir.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga dan sektor pangan serta perikanan Indonesia, dan ia sendiri merefleksikan hal ini dari pengalaman pribadinya sebagai anak nelayan. Ia mendorong pengembangan konsep "pangan biru" sebagai pilar utama ketahanan pangan Indonesia dan menyoroti potensi besar Indonesia dalam produksi pangan berkelanjutan, meskipun perlu peningkatan teknologi dan manajemen. 

Selain itu, ia menggarisbawahi, bahwa 28,3 juta perempuan pedesaan aktif dalam produksi pangan (FAO 2019),  36,9% tenaga kerja pertanian adalah perempuan (Kementan 2025), 221.960 perempuan tercatat di KUSUKA (KKP 2024). Tapi, menurutnya, data ini tidak mencakup kontribusi informal. Mengutip Jakarta Post 2024, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, perempuan di pesisir sering disebut “Mothers of the Ocean” karena perannya menjaga ekosistem & ekonomi biru.

Terkait pengarusutamaan gender (PUG) untuk kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, ia menegaskan, merupakan strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahap pembangunan. 

PUG dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan, yaitu:

Hak Atas Lahan Timpang: Laki-laki lebih 
banyak memiliki hak atas lahan di 40 
dari 46 negara.

Produktivitas & Upah: Produktivitas lahan 
perempuan 24% lebih rendah, upah 
hanya 82 sen per dolar laki-laki.

Kesenjangan Digital: Gap akses internet 
perempuan di negara berkembang turun 
dari 25%, 16% (2017–2021), tapi masih ada ketertinggalan.

Kerentanan Global: Perempuan lebih 
terdampak krisis, misalnya covid-19, 22% kehilangan pekerjaan vs 2% laki-laki, serta gap kerentanan pangan melebar dari 1,7% (2019),  4,3% (2021).

Hambatan Gender Di Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu, menguraikan, hambatan gender di Indonesia meliputi norma sosial dan budaya patriarki yang mengakar, stereotip gender, diskriminasi struktural, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, yang terlihat dalam perbedaan upah yang signifikan dan terbatasnya partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan sektor STEM. 

"Selain itu, perempuan juga menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya seperti tanah dan layanan kesehatan reproduksi, serta hambatan dalam karir akibat beban pengasuhan ganda dan kurangnya fleksibilitas kerja," ujarnya.

Norma sosial: Pertanian/perikanan masih dipandang urusan laki-laki. Perempuan sering tak dilibatkan dalam keputusan teknis (Qanti et al. 2022), Status kerja: Banyak perempuan hanya tercatat sebagai “pekerja keluarga tak dibayar” sehingga tak diakui kontribusinya (ILO 2019).

Keterbatasan akses: Kredit, asuransi, pelatihan, hingga program pemerintah lebih mudah diakses laki-laki; perempuan sering bergantung pada suami (Jakarta Post 2024; YKAN 2023).

Indeks nasional: Indeks Pembangunan Gender (IPG) & Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan dan representasi perempuan (BPS 2024).

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di ASEAN diproyeksikan 58,9% pada 2025, namun Indonesia masih rendah di angka 54,8%, menempati 
urutan terendah ketiga setelah Filipina (51,7%) dan Myanmar (45,2%). Sumber: ILO.

Terdapat kesenjangan gender yang signifikan terkait TPAK. Pada 2024 TPAK laki-laki sebesar 84,66% lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,42 %. 

Pada 2024, meski IPG mencapai 91,85 dan IDG naik ke 77,62 serta IKG turun menjadi 0,421, capaian ini menunjukkan kesetaraan gender Indonesia membaik 
tetapi masih belum optimal.

Peran Perempuan dalam Perekonomian

Duta Kehormatan Kepulauan Jeju Dan Busan Metropolitan City, Korea Selatan itu menekankan, perempuan adalah penggerak ekonomi dan sosial yang tangguh, tidak hanya sebagai manajer rumah tangga tetapi juga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pemberdayaan perempuan dengan akses pada pendidikan, peluang ekonomi, dan partisipasi politik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

"Kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial membawa perspektif yang beragam, meningkatkan efisiensi, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, seperti yang diamanatkan dalam berbagai inisiatif global seperti Konferensi Beijing 1995," katanya.

Pertama, Ekonomi Keluarga: Studi DAS Citarum, perempuan lebih aktif dalam akses kredit, investasi, dan transaksi lahan dibanding teknis produksi (Qanti et al. 
2022)

Kedua, Kesehatan & Gizi: Keputusan perempuan soal konsumsi rumah tangga berperan langsung dalam perbaikan gizi & penurunan stunting (Alkire 2013; Acosta 2019).

Ketiga, Pesisir & Perikanan: Perempuan mengatur logistik melaut, pascapanen, hingga pemasaran hasil laut; dijuluki “Mothers of the Ocean” (Jakarta Post 2024; Women in Small Fisheries 2023).

Keempat, Konservasi & Komunitas: Contoh kelompok perempuan nelayan di kepulauan seribu aktif melindungi ekosistem dan mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat (Jakarta Post 2024).

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu membeberkan strategi PUG sebagai pilar kedaulatan pangan, antara lain:

Kebijakan & hukum: integrasi gender dalam UU Pangan, UMKM, dan Perikanan serta pengakuan formal bagi nelayan perempuan (Jakarta Post 2024). Akses & dukungan: KUR berbasis gender, koperasi perempuan, mentorship, serta pelatihan digital & finansial (Kemenkop UKM 2022; World Bank 2025). 

Transformasi sosial: gender-transformative approaches terbukti efektif dan efisien mengubah norma sosial diskriminatif (FAO 2023). Dampak pembangunan: pemberdayaan perempuan bisa menaikkan pendapatan 58 juta orang dan memperkuat ketahanan pangan 235 juta orang di dunia (FAO 2023). Visi nasional: pengarusutamaan gender adalah strategi percepatan menuju kedaulatan 
pangan dan Indonesia Emas 2045 (FAO 
2019; McKinsey 2015).

Strategi Transformasi Sistem Pangan 

Strategi transformasi sistem pangan menuju kedaulatan pangan Indonesia menurut Prof. Rokhmin Dahuri meliputi: Visi nasional: Pengarusutamaan gender adalah strategi percepatan menuju kedaulatan pangan dan Indonesia Emas 2045 (FAO 2019; McKinsey 2015); Dampak pembangunan: pemberdayaan perempuan bisa menaikkan pendapatan 58 juta orang dan memperkuat ketahanan pangan 235 juta orang di dunia (FAO 2023).

Kebijakan & hukum: Integrasi gender dalam UU Pangan, UMKM, dan Perikanan serta pengakuan formal bagi nelayan perempuan (Jakarta Post 2024); Akses & dukungan: KUR berbasis gender, koperasi perempuan, mentorship, serta pelatihan digital & finansial (Kemenkop UKM 2022; World Bank 2025); Transformasi sosial: gender-transformative approaches
terbukti efektif dan efisien mengubah 
norma sosial diskriminatif (FAO 2023).

Modal Dasar Pembangunan Indonesia

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, antara lain: Pertama, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan Indonesia yaitu jumlah penduduk 278,4 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040, merupakan potensi  human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kedua, kaya beragam jenis Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD,2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpada di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Keempat, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) semestinya dianggap sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Maka, lanjutnya, memerlukan jiwa-jiwa muda yang cakap untuk memajukan Indonesia terutama sebagai entrepreneur dan inovator. Selain itu, Indonesia sangat membutuhkan inovasi dalam perikanan tangkap terutama pada fishing gear, alat bantu penangkapan ikan dan sistem pendinginan ikan pada kapal.