Oleh: Rahmat Mulyana, Wakil Rektor UNMI 

ASKARA - Purbaya Yudhi Sadewa masuk ke panggung politik-ekonomi Indonesia dengan semangat yang tinggi. Sebagai Menteri Keuangan baru, ia mengawali jabatannya dengan optimisme: ekonomi Indonesia bisa digairahkan kembali, bahkan mencapai pertumbuhan 6%, 7%, bahkan 8%. 

Menurutnya, kelemahan masa SBY adalah bisnis tumbuh sehat tetapi pemerintah terlalu berhati-hati, sementara di era Jokowi pemerintah agresif berbelanja tetapi dunia usaha melemah. Ia ingin mengambil yang terbaik dari keduanya, dengan keyakinan jika pemerintah dan bisnis dipacu sekaligus, hasilnya akan lebih baik.

Optimisme itu tentu enak didengar. Publik haus dengan narasi besar bahwa Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pertumbuhan rendah 5%-an. Investor senang dengan pesan kepastian bahwa negara punya arah. 

Presiden pun tentu lebih percaya diri jika punya menteri keuangan yang bicara lantang soal masa depan cerah. Namun di balik retorika itu, ada sejumlah catatan yang perlu diingat, agar optimisme tidak berubah menjadi euforia yang menutup mata pada realitas.

PYS membawa latar belakang yang sama dengan banyak ekonom lulusan Barat : disiplin, fasih bicara angka, dan terbiasa memakai kacamata textbook. Di sini tersimpan kelemahan klasik yang juga pernah melekat pada Sri Mulyani Indrawati, pendahulunya. 

Dalam cara pandang mereka, rakyat sering kali tidak diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, melainkan sekadar variabel dalam model ekonomi: tenaga kerja, konsumen, atau pembayar pajak. Padahal, pertumbuhan 6–8% tidak ada artinya bila rakyat hanya jadi objek kebijakan fiskal yang menanggung beban pajak, subsidi dicabut, sementara manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok atas dan oligarki.

Sri Mulyani, yang selama hampir dua dekade menjadi wajah fiskal Indonesia, meninggalkan warisan ambigu. Ia sangat dihormati pasar global karena mampu menjaga disiplin defisit dan citra prudent, tetapi di dalam negeri ia dipandang rakyat sebagai pejabat yang menaikkan pajak, memotong transfer daerah, dan membiarkan utang membengkak. 

Ia teknokrat yang hebat, tetapi tidak berani menolak arah politik yang boros. Akibatnya, utang bunga tahunan kini lebih dari 500 triliun rupiah, BUMN karya tercekik proyek mercusuar, dan rakyat merasa tidak terlindungi.

PYS bisa saja jatuh ke lubang yang sama jika tidak belajar dari jejak itu. Optimisme pertumbuhan 6–8% harus ditopang oleh tiga hal: ruang fiskal yang sehat, dunia usaha yang percaya diri, dan rakyat yang merasakan manfaat langsung. 

Sayangnya, kondisi awal yang ia warisi justru rapuh. Ruang fiskal makin sempit karena beban bunga utang, penerimaan pajak stagnan, sementara belanja publik terikat proyek besar yang sulit dihentikan. Dunia usaha masih ragu akibat regulasi berbelit, biaya logistik tinggi, dan dominasi oligarki yang sulit ditembus. Rakyat sendiri makin tertekan oleh naiknya harga segala hal juga naiknya pajak ( jika pun tidak di pusat tetapi naik di saerah seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor), dan jaminan sosial yang terbatas.

Pertumbuhan 6–8% tidak akan lahir hanya dengan pidato optimis. Butuh keberanian untuk memutus lingkaran boros dan bocor. Butuh prioritas: belanja pendidikan (yang non MBG), kesehatan, dan riset harus lebih besar ketimbang proyek mercusuar seperti MBG dan KMP. 

Butuh transparansi: utang BUMN harus dibuka apa adanya, bukan disembunyikan. Dan yang paling penting, butuh keberanian politik: menolak skema yang jelas hanya menguntungkan segelintir elit, meski diperintahkan oleh lingkar kekuasaan.

Ekonomi Indonesia punya modal demografi, digitalisasi, dan sumber daya alam. Semua itu bisa menjadi mesin pertumbuhan. Namun tanpa tata kelola fiskal yang adil dan berpihak, mesin itu akan macet. 

Pertumbuhan 6–8% akan menjadi angka di kertas, bukan realitas di pasar kerja. Lebih buruk lagi, angka itu bisa menipu publik: seolah-olah ekonomi sehat, padahal rakyat bawah tetap bergulat dengan biaya hidup, pekerjaan informal, dan perlindungan sosial yang rapuh.

Catatan untuk PYS sederhana: jadilah lebih dari sekadar teknokrat yang fasih mengutip angka. Jadilah pendobrak. Jangan hanya mengulang pola Sri Mulyani—excellent di mata pasar tapi kehilangan legitimasi di mata rakyat. 

Tugas seorang Menteri Keuangan bukan hanya menjaga defisit atau menenangkan investor, tetapi memastikan setiap rupiah APBN kembali kepada rakyat, bukan hilang ke proyek boros atau bocor ke kantong elite.

Jika PYS hanya menjadi mesin optimisme tanpa koreksi struktural, ia akan diingat sebagai pengganti yang tidak berbeda dari pendahulunya. Namun jika ia berani menjadikan rakyat sebagai subjek utama ekonomi—bukan hanya variabel dalam model—maka optimisme 6–8% bisa berubah dari jargon menjadi kenyataan yang dirasakan. Indonesia tidak butuh teknokrat yang profesional, melainkan teknokrat yang berani berpihak.