ASKARA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (3/9/2025). Aksi ini menjadi puncak rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus lalu di berbagai daerah.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Kh, menegaskan bahwa gelombang aksi tersebut bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi dari kekecewaan rakyat yang sudah lama terpendam. “Isu gaji dan tunjangan DPR RI yang berlebihan telah menjadi pemicu utama kemarahan publik,” ujarnya.

KAMMI mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas anggota DPR serta berbagai fasilitas lain yang dinilai tidak relevan dengan kondisi perekonomian bangsa. “Anggaran negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat publik,” tegas Jundi.

Senada, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi. “RUU ini sudah lama dibahas, tapi terus diulur tanpa alasan jelas. Jika pemerintah dan DPR serius memberantas korupsi, tidak ada pilihan lain selain segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tandasnya.

Dalam aksinya, PP KAMMI menyampaikan sembilan tuntutan, mulai dari desakan permintaan maaf DPR kepada rakyat, evaluasi fasilitas dan tunjangan pejabat, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga pengusutan insiden Baracuda yang menabrak peserta aksi. Mereka juga menegaskan komitmen menjaga ketertiban dan aksi damai dengan tetap mendukung perjuangan mahasiswa di seluruh daerah.

KAMMI menutup aksinya dengan doa bersama bagi keselamatan bangsa dan harapan agar Indonesia mendapat jalan keluar terbaik dari situasi yang tengah dihadapi.