Oleh: Yuni R. Levesque, pegiat pendidikan kaum marjinal

Kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota beberapa waktu terakhir menyingkap wajah frustrasi rakyat terhadap wakilnya di Senayan. Publik muak melihat gaya hidup mewah anggota DPR, kenaikan tunjangan yang dianggap tidak berempati pada penderitaan rakyat, serta kredibilitas politikus yang makin diragukan. Ironisnya, jawaban yang datang dari gedung parlemen hanya sebatas frasa usang: “kami menampung aspirasi masyarakat.”

Rakyat tidak butuh lagi jargon “menampung”. Mereka menuntut langkah nyata, misalnya penghapusan tunjangan yang kelewat besar atau reformasi kelembagaan DPR secara menyeluruh. Namun, di tengah kekecewaan itu, muncul gagasan yang lebih radikal: Indonesia tanpa partai politik.

Krisis Partai, Krisis Demokrasi

Tidak bisa dipungkiri, partai politik menjadi episentrum krisis demokrasi kita. Partai mengendalikan rekrutmen pejabat publik, mengatur distribusi kekuasaan, sekaligus menjadi pintu masuk praktik transaksional. Alih-alih menjadi wadah artikulasi aspirasi rakyat, partai justru sering tampil sebagai kartel kekuasaan yang sibuk menjaga kepentingan elite.

Tak heran bila kepercayaan publik terhadap partai terus merosot dalam survei-survei opini. Rakyat melihat partai gagal menjalankan tiga fungsi pokok: kaderisasi, pendidikan politik, dan representasi kepentingan.

Pertanyaannya: jika partai sudah rusak parah, masihkah layak dipertahankan? Apakah demokrasi bisa bertahan tanpa partai?

Negara Maju dan Peran Partai Politik

Sejarah politik modern memberi jawaban jelas: hampir semua negara yang dianggap makmur, stabil, dan demokratis—mulai dari Norwegia, Swedia, Jerman, Kanada, hingga Jepang—bertumpu pada sistem partai politik. Bentuk dan mekanismenya memang beragam, tetapi kehadiran partai adalah ciri umum negara maju yang stabil secara ekonomi maupun politik.

Partai berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Mereka menyalurkan aspirasi, melakukan kaderisasi kepemimpinan, hingga menjadi institusi pengendali kekuasaan. Tanpa partai, demokrasi berisiko jatuh ke dalam jebakan populisme, bahkan otoritarianisme, karena tidak ada mekanisme penyeimbang.

Dengan kata lain, problem Indonesia bukan pada keberadaan partai, melainkan pada kualitas dan integritasnya.

Risiko Demokrasi Tanpa Partai

Menghapus partai politik bukan solusi. Justru, tanpa partai, sistem politik bisa dikuasai oleh figur-figur populis tanpa mekanisme kontrol. Demokrasi langsung memang terdengar ideal, tetapi sering membuka jalan bagi lahirnya otoritarianisme yang bersembunyi di balik jargon kerakyatan.

Selain itu, tanpa partai, siapa yang akan menjamin proses representasi berjalan adil? Bagaimana suara kelompok minoritas terakomodasi? Dan siapa yang akan mengontrol kekuasaan agar tidak absolut?

Maka gagasan “Indonesia tanpa partai” rawan menjadi jalan buntu. Ia lebih mirip ledakan kekecewaan ketimbang tawaran solusi.

Jalan Reformasi Partai

Meski begitu, kritik publik tetap valid. Yang kita perlukan adalah reformasi partai politik, bukan penghapusannya. Ada beberapa langkah mendesak:

1. Perombakan sistem keuangan politik. Bantuan negara kepada partai harus diarahkan untuk membangun kapasitas kelembagaan, bukan memperkaya elite.
2. Transparansi dan akuntabilitas. Partai wajib membuka laporan keuangan, proses rekrutmen, hingga mekanisme pengambilan keputusan kepada publik.
3. Kaderisasi berbasis meritokrasi. Partai tidak boleh menjadi kendaraan keluarga politik atau oligarki modal, tetapi harus membuka ruang kompetisi ide dan kualitas kepemimpinan.

Reformasi ini tentu tidak instan. Namun tanpa langkah serius, demokrasi kita akan terus terjebak dalam siklus frustrasi: dari korupsi ke kerusuhan, dari janji ke janji.

Penutup

Indonesia memang membutuhkan restart politik. Tetapi restart itu bukan berarti menghapus partai, melainkan merombaknya agar kembali pada fungsi sejatinya: menjadi jembatan antara rakyat dan negara.

Pertanyaannya kini bukan hanya: “Apakah kita masih percaya pada partai politik?” Melainkan juga: “Apakah kita siap membangun partai politik yang sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat?”

Karena tanpa partai politik yang kuat dan bermoral, demokrasi hanya akan menjadi panggung kosong—dan rakyat, sekali lagi, sekadar penonton.