ASKARA - Tiga orang dari ribuan massa aksi kedapatan terkapar saat ricuh dengan aparat kepolisian. Luka di bagian belakang kepala akibat lemparkan batu dan ada juga yang terkilir di bagian kaki serta korban sesak nafas akibat gas air mata.

Dari pantauan ASKARA massa aksi semakin memenuhi Jalan Gatot Subroto menimbulkan kericuhan karena lemparkan batu dan bambu ke arah barikade aparat. Polisi merespons dengan upaya pembubaran paksa.

Gedung DPR pun dikepung pintu depan hingga pintu visitor (belakang) pun nyaris jebol. Namun, di balik ricuhnya aksi ini, tuntutan yang disuarakan massa justru menyingkap luka lama, yaitu isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI hingga masyarakat bersatu untuk menyuarakan aspirasinya dengan keringat dan darah bak perjuangan bagi massa yang melakukan aksinya.

Aksi 25 Agustus ini dipicu karena ironi tuntutan di tengah krisis, yang ramai disebut di media sosial sebagai “Revolusi Rakyat Indonesia”, awalnya digelar untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu isu paling kontroversial adalah wacana DPR menaikkan tunjangan.

Di tengah inflasi yang membuat harga beras dan kebutuhan pokok melonjak, subsidi energi dipangkas, dan angka pengangguran meningkat, wacana kenaikan gaji dewan dianggap sebagai pukulan telak terhadap rasa keadilan publik.

“Bagaimana mungkin ketika rakyat antre beras murah, dewan bicara soal menambah tunjangan? Itu pengkhianatan terhadap rakyat,” kata seorang demonstran.

ASKARA merunut rekam jejak wacana kenaikan gaji dan tunjangan dan ini bukanlah hal yang baru lagi untuk DPR. Pola ini berulang, bahkan saat pandemi COVID tetap menerima kenaikan Gaji dan Reses

• 2015 – DPR menyetujui kenaikan tunjangan komunikasi intensif dari Rp 2 juta menjadi Rp 15 juta per anggota.

• 2018 – Tunjangan rumah dinas dan fasilitas transportasi mendapat tambahan alokasi dalam APBN.

• 2020 – Saat pandemi COVID-19, DPR tetap menerima kenaikan dana reses hingga Rp 420 juta per anggota per tahun.

• 2023 – Wacana revisi paket tunjangan muncul dengan dalih penyesuaian inflasi, menuai kritik luas.

• 2025 – Di tengah ekonomi rakyat melemah, isu kenaikan gaji kembali digulirkan, memicu ledakan protes.

Setiap kali isu ini muncul, gelombang kritik selalu deras. Namun, pola berulang menunjukkan bahwa DPR seolah kebal terhadap krisis legitimasi.

Hingga berita ini ditayangkan, perlawanan massa semakin meningkat dan menyebar di sekitaran kawasan DPR.