ASKARA - Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) menyampaikan refleksi kilas balik perjalanan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga 2025. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PIKAD, Hironimus Taime, di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Dalam keterangan tertulisnya, Hironimus menegaskan bahwa dari aspek sejarah, hukum, kewilayahan, dan kelembagaan negara, Indonesia telah sepenuhnya merdeka. Proklamasi 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta tercatat sebagai tonggak bersejarah yang diakui dunia, termasuk melalui keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara hukum, Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan kokoh negara hukum, sementara dari aspek teritori, Indonesia diakui berdaulat penuh dari Papua hingga Sumatera.

Namun, menurut PIKAD, aspek posisi tawar rakyat Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Hironimus menyoroti persoalan ketidakmerataan pemenuhan kebutuhan pokok dan ketidakadilan hukum yang masih dirasakan masyarakat. Ia mencontohkan kasus kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga blokir dana nasabah, yang dinilainya berpotensi menjadi “fenomena gunung es” dan memicu ledakan sosial bila tidak segera diatasi.

Sebagai respons, PIKAD menyatakan akan memperkuat peran advokasi untuk mendorong standarisasi mutu hukum di Indonesia, menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta, serta mengembangkan usaha mandiri. Hironimus juga menyerukan seluruh jajaran PIKAD di daerah agar aktif menyuarakan persoalan rakyat melalui advokasi yang sah, menjadi agen perubahan, dan melaporkan kinerja secara berkala.

“Refleksi 80 tahun kemerdekaan ini menjadi momentum penting agar rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan, bukan hanya secara simbolik tetapi juga dalam kesejahteraan dan keadilan,” tegas Hironimus.