Dinarasikan oleh: Saur S. Turnip, MM

ASKARA - Bayangkan kita berada di sebuah kota kuno yang ramai di tepi sungai besar. Kehidupan warganya diatur oleh sebuah gulungan naskah tebal yang dijaga di balai kota. Naskah itu bukan sekadar tumpukan kata, melainkan “hukum” — seperangkat norma yang disusun dan disepakati untuk memastikan setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Mengacu pada literatur hukum klasik, seperti yang dibahas oleh Lon L. Fuller dalam The Morality of Law dan H.L.A. Hart dalam The Concept of Law, hukum bukan hanya sekumpulan aturan yang dipaksakan oleh penguasa, tetapi sebuah sistem yang memiliki logika, konsistensi, dan tujuan. Fuller berbicara tentang inner morality of law — bahwa hukum yang baik harus jelas, konsisten, tidak berlaku surut, dapat dilaksanakan, dan adil. Sementara Hart menjelaskan hukum sebagai kombinasi “aturan primer” (yang mengatur perilaku) dan “aturan sekunder” (yang mengatur cara membuat, mengubah, dan menegakkan hukum).

Namun, hukum bukanlah makhluk mati. Ia hidup ketika dijalankan, dan di situlah penegakan hukum (law enforcement) mengambil peran. Menurut Eugen Ehrlich, tokoh sociological jurisprudence, “hukum yang hidup” adalah hukum yang benar-benar diterapkan dalam masyarakat, bukan sekadar yang tertulis di buku. Artinya, penegakan hukum tidak hanya soal polisi, jaksa, atau hakim, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima dan mematuhinya.

Arena Pertarungan Narasi: Antara Bukti Hukum dan Opini Publik

Di era digital, ketika berita lebih cepat berlari di layar ponsel daripada di ruang sidang, kita menyaksikan fenomena unik: pertarungan antara tuduhan dan pembuktian fakta hukum kini berpindah ke panggung media sosial. Para penuduh dan pemburu kesalahan memamerkan “bukti” versi mereka, lengkap dengan narasi yang dibungkus istilah ilmiah dan potongan data yang tampak meyakinkan.

Sekilas, ini terlihat seperti diskusi publik yang sehat. Namun, sering kali bukti yang dihadirkan bukanlah barang bukti hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Potongan video, transkrip percakapan, atau laporan riset yang tidak terverifikasi kerap disajikan seolah cukup untuk menjatuhkan vonis.

Fenomena ini memunculkan pola yang jelas:

1. Objektivitas hukum dikorbankan demi membentuk opini publik.
2. Penafsiran sepihak dipromosikan sebagai “hasil penelitian” untuk memberi kesan akademis.
3. Proses peradilan formal dipandang lamban, sehingga “pengadilan opini” menjadi pilihan instan.

Masalahnya, dalam hukum dan ilmu pengetahuan, kebenaran tidak dibangun semata dari keyakinan atau suara mayoritas. Hukum bekerja berdasarkan prosedur ketat, di mana bukti harus diverifikasi, diuji, dan diputuskan oleh otoritas sah. Ketika ini diabaikan, muncullah trial by media — opini publik mengambil alih peran hakim.

Implikasi Sosial: Polarisasi dan Krisis Kepercayaan

Dampak sosialnya nyata. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu: yang mempercayai narasi tuduhan, dan yang membela pihak tertuduh. Perdebatan bukan lagi soal fakta hukum, melainkan kesetiaan pada versi cerita tertentu.

Polarisasi ini memicu efek domino: media sosial menjadi arena saling sindir, saling hina, dan saling sebar “bukti” tanpa filter. Reputasi pribadi, martabat keluarga, bahkan hubungan pertemanan ikut hancur.

Lebih berbahaya lagi, publik mulai kehilangan rasa hormat terhadap asas presumption of innocence — setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika publik lebih percaya pada narasi media sosial ketimbang putusan pengadilan, legitimasi lembaga hukum akan tergerus.

Implikasi Politik: Strategi Mengalihkan Fokus

Dalam perspektif politik, fenomena ini sering bukan murni spontan. Teori konflik politik, seperti dijelaskan Lewis Coser dan Randall Collins, menyebut konflik di permukaan kerap menjadi strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih substansial.

Contohnya, fokus publik diarahkan pada drama tuduhan terhadap tokoh tertentu, sehingga isu krisis ekonomi, kegagalan kebijakan, atau kasus korupsi di sektor lain terpinggirkan.

Proses hukum yang lambat memperkuat persepsi adanya “konspirasi” atau “perlindungan kekuasaan”. Dalam politik, persepsi kerap lebih kuat dari fakta. Jika dibiarkan, konflik ini menjadi alat politik jangka panjang untuk melemahkan lawan dan mengalihkan sorotan publik.

Implikasi Moral: Erosi Etika Berbangsa

Aspek moralnya justru yang paling memprihatinkan. Kritik yang sehat adalah bagian demokrasi, tetapi ketika dibungkus dengan penghinaan, fitnah, dan penghasutan, batas etika dilanggar.

Di ekosistem digital, kebebasan berpendapat sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal, baik hukum nasional maupun instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) membatasi kebebasan itu demi melindungi hak dan reputasi orang lain.

Yang berbahaya adalah ketika perilaku destruktif ini dianggap wajar. Masyarakat menjadi kebal terhadap fitnah, sehingga manipulasi informasi mudah berkembang.

Strategi Konflik: Mengapa Kekisruhan Dibiarkan?

Kekacauan ini bisa menjadi “pengalih” efektif. Selama publik sibuk memperdebatkan isu ini, perhatian mereka teralihkan dari persoalan mendesak.

Pihak yang menguasai narasi di media sosial mendapat keuntungan ganda: mengikis reputasi lawan sekaligus mengendalikan fokus publik. Sementara aparat hukum berada di posisi sulit — bertindak cepat dituduh berpihak, bertindak lambat dituduh lemah.

Penutup: Kembali ke Prinsip Hukum dan Etika

Hukum dan etika tidak boleh dipisahkan. Hukum tanpa etika menjadi kaku dan kehilangan makna kemanusiaan. Etika tanpa hukum menjadi rapuh karena tak punya mekanisme penegakan.

Masyarakat harus memahami bahwa pembuktian hukum tidak dapat digantikan oleh “pembuktian media sosial”. Kritik adalah hak, tetapi hak itu datang bersama tanggung jawab untuk tidak merusak reputasi tanpa dasar sah.

Bagi lembaga hukum dan pemerintah, tantangannya adalah mengembalikan kepercayaan publik dengan mempercepat dan memperjelas proses hukum, sembari menjaga independensinya dari intervensi politik.

Jika tidak, kebenaran akan ditentukan oleh siapa yang paling nyaring bersuara, bukan oleh siapa yang membawa bukti sah. Dan di situlah, demokrasi akan kehilangan rohnya.

“Bertobatlah, sebelum hukuman dari Allah mematahkan palu hidupmu.”