ASKARA — Di tengah derasnya arus transformasi digital dan meningkatnya ancaman siber global, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis dalam menjaga kedaulatan digital nasional. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber dalam Menghadapi Kompleksitas Ancaman di Era Digital” yang digelar di Bekasi, Kamis (7/8/2025). Acara ini menjadi titik temu antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk menyatukan langkah dalam membangun benteng digital Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, yang membuka acara secara resmi, menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan fondasi utama dalam menghadapi eskalasi ancaman digital yang semakin kompleks. "SDM yang tangguh adalah fondasi utama menjaga stabilitas nasional," tegas Eko D. Indarto.

Ancaman siber, ungkapnya, bukan hanya soal teknologi, tapi soal kedaulatan. Kita menghadapi serangan yang bisa mengguncang ekonomi, sosial, bahkan politik.

"Serangan siber kini bukan hanya menyasar teknologi, tapi juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi, sosial bahkan politik nasional. Keamanan siber kini adalah isu kedaulatan," ujar Eko.

Ia memaparkan bahwa kebutuhan tenaga profesional keamanan siber meningkat 20–30 persen setiap tahun, sementara ketersediaan talenta berkualitas masih belum mencukupi. Kompetensi penting seperti kriptografi, keamanan cloud, IoT, hingga kecerdasan buatan harus segera diperkuat.

Kemenko Polkam, lanjut Eko, mendorong sinergi lintas sektor pemerintah, industri, dan akademisi untuk memastikan arah kebijakan keamanan digital nasional selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

 “Permintaan tenaga profesional meningkat 20–30 persen tiap tahun, tapi kompetensi di bidang kriptografi, cloud, IoT, dan keamanan AI belum merata. Kita butuh SDM yang tidak hanya teknis, tapi juga mampu berpikir kritis dan berkolaborasi lintas disiplin,” ujarnya.

Kemenko Polkam, melalui Deputi Komunikasi dan Informasi, kini mengemban peran sebagai koordinator lintas sektor untuk memastikan kebijakan keamanan digital berjalan selaras. Langkah ini mendukung misi nasional menciptakan manusia digital Indonesia yang unggul dari perlindungan data kesehatan, sistem koperasi digital, hingga program sosial berbasis teknologi.

“Langkah ini selaras dengan misi nasional dalam menciptakan manusia digital Indonesia yang unggul. Mulai dari keamanan data kesehatan dalam layanan Cek Kesehatan Gratis, sistem digital koperasi melalui Koperasi Merah Putih, hingga perlindungan data sosial dalam program Makan Bergizi Gratis,” kata alumnus AAU 1989 itu

Melalui Seminar ini, pihaknya berharap menjadi katalis sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mempercepat penyiapan talenta keamanan siber yang adaptif dan berdaya saing global. Di era di mana data adalah kekuatan, SDM adalah bentengnya.