Oleh: Saur S. Turnip, SE MM

ASKARA - Tahun 2025 ini, Indonesia genap berusia 80 tahun merdeka. Di satu sisi, saya merasa bangga. Bangsa ini telah melewati begitu banyak tantangan—penjajahan, pemberontakan, krisis ekonomi, pandemi global. Tapi di sisi lain, saya juga merasa letih. Letih menanti sebuah kematangan berbangsa yang rasanya... belum juga tiba.

Kalau kita bicara tentang umur manusia, usia 80 tahun adalah fase kematangan paripurna. Usia yang seharusnya menandai kebijaksanaan hidup, keseimbangan emosi, dan kerendahan hati spiritual. Pada titik ini, seseorang biasanya telah melewati gejolak ambisi—tidak lagi ingin menguasai segalanya, melainkan memberi makna, menebar damai, dan meninggalkan warisan baik.

Tapi... bagaimana bila usia itu kita sematkan pada sebuah negara? Apakah logika biologis dan spiritual manusia bisa diterapkan pada entitas bernama bangsa Indonesia? Apakah kita sudah cukup dewasa? Atau justru semakin labil dan kehilangan arah?

Metafora Usia 80 Tahun: Kemerdekaan Itu Seharusnya Kedewasaan

Delapan puluh tahun bukan cuma angka di kalender. Ia adalah tonggak sejarah, sebuah momen reflektif yang mestinya mengajak kita semua bertanya: Apakah kemerdekaan yang kita miliki sudah benar-benar memerdekakan?

Dalam filsafat negara, kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tapi juga:

Libertas philosophandi: kebebasan berpikir,

Libertas fidei: kebebasan beriman,

Libertas agendi: kebebasan bertindak secara etis.

Sayangnya, dalam banyak hal, kebebasan itu masih semu. Kadang kita bebas bicara, tapi tak bebas dari ketakutan. Kadang kita bebas memilih, tapi tak lepas dari manipulasi.

Kita punya Pancasila sebagai fondasi. Tapi jika jujur, nilai-nilai dalam lima silanya—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan—terasa makin menjauh dari kenyataan. Bahkan, kadang terasa asing di negeri sendiri.

Suara Hati Rakyat: Antara Harapan dan Kekecewaan

Saya membaca data Indikator Politik Indonesia tahun 2024—angka kepuasan masyarakat terhadap Presiden anjlok dari 71,1% menjadi 52,3%. Bukan tanpa sebab. Kebijakan ekonomi makin menjauh dari rakyat, dan hukum rasanya hanya tajam ke bawah.

LSI juga mencatat 64% warga menyebut harga kebutuhan pokok makin tak terjangkau. Inflasi Juni 2025 tembus 5,6%, dan pengangguran terbuka menyentuh 7,2%. Sebanyak 3,8 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Apakah ini wajah dari negara yang telah “mandiri secara ekonomi”?

Jujur saja, saya ingin tetap optimis. Tapi data dan realita sering kali membungkam harapan. Rasanya bangsa ini sedang berjalan, tapi bukan menuju kedewasaan.

Hukum Tumpul, Politik Meruncing

Saya rindu Indonesia yang menegakkan hukum tanpa pilih kasih. Tapi realitas hari ini menunjukkan hukum seperti punya dua wajah: cepat dan keras terhadap oposisi, namun lamban dan lunak terhadap orang dekat kekuasaan.

KPK yang dulu saya banggakan, kini seperti kehilangan daya gigit. ICW menyebut hanya ada 6 kasus strategis yang ditangani sepanjang 2024—turun jauh dari 38 kasus pada 2017. Di mana nyali kita yang dulu?

Dan politik identitas… rasanya makin menjadi-jadi. Slogan seperti “NKRI harga mati” dan “anti pemerintah” digunakan sebagai senjata, bukan untuk memperkuat persatuan, tapi untuk membelah. Seolah kita hidup dalam dikotomi: kalau tidak sejalan, maka dianggap musuh. Di sinilah saya merasa sedih—karena kita belum benar-benar dewasa, secara spiritual maupun moral.

Luka yang Tak Terlihat: Intoleransi dan Diskriminasi Terstruktur

Saya tidak bisa diam melihat intoleransi yang merayap dalam diam. Gereja sulit dapat izin, rumah ibadah dibatasi, warga minoritas dilabeli “ancaman”. Belum lagi 700 ribu lebih warga tanpa dokumen kependudukan lengkap—terpinggirkan dari akses pendidikan dan kesehatan.

Saya bertanya-tanya: apakah ini negara yang beradab? Bukankah ini tanah air kita bersama?

Jika Indonesia Adalah Seorang Manusia…

Maka seharusnya ia sudah bijak dan bijaksana. Sudah bisa membedakan mana yang penting dan mana ilusi kekuasaan. Ia mestinya menyembuhkan, bukan menyakiti.

Namun, saya melihat Indonesia hari ini seperti remaja yang baru kenal kekuasaan: gemar tampil, suka pencitraan, mudah tersinggung oleh kritik, dan lupa tanggung jawab terhadap rakyat kecil.

Kalau bangsa ini adalah tubuh manusia, maka:

Infrastruktur adalah tulangnya,

Ekonomi adalah ototnya,

Hukum adalah darahnya,

Moral dan spiritualitas adalah jiwanya.

Sayangnya, tulang kita masih rapuh, otot kita lelah, darah kita keruh, dan jiwa kita—entah sedang mencari, atau kehilangan arah.

Namun, Saya Tidak Kehilangan Harapan…

Karena saya percaya, bangsa ini masih punya akar yang kuat. Kita punya Pancasila, anak-anak muda idealis, orang-orang baik di pelosok negeri yang bekerja dalam diam dan memberi tanpa pamrih.

Yang kita butuhkan bukan sekadar pemimpin yang pintar, tapi yang bijak dan jujur. Yang mampu menuntun, bukan sekadar memerintah. Yang mendengar, bukan hanya berbicara.

Akhirnya, Saya Hanya Ingin...

Di usia ke-80 ini, bangsa ini tidak hanya merayakan dengan karnaval dan kembang api, tapi juga dengan diam yang reflektif:

Apakah kita sudah benar-benar merdeka?

Apakah rakyat kecil sudah merasa dimanusiakan?

Apakah kita masih punya nurani?

Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan sekaligus tanggung jawab moral. Mari kita rayakan bukan dengan slogan, tapi dengan keadilan yang nyata, persatuan yang tulus, dan iman kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Saya bermimpi, suatu hari nanti, ketika generasi penerus membaca ulang sejarah bangsa ini, mereka bisa berkata dengan bangga:

"Kami adalah hasil dari bangsa yang pernah bersujud, merenung, dan berubah menuju kebaikan."

Semoga kita tidak hanya menjadi tua secara usia, tetapi juga dewasa dalam iman, pikir, dan tindak.
Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.