ASKARA — Dunia tengah berada di persimpangan kritis sejarah peradaban. Hari ini, kita berada di titik kritis dalam perjalanan sejarah umat manusia. Perpaduan berbagai krisis global, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, hingga krisis pangan dan energi.

"Tumpukan krisis global dari geopolitik hingga krisis ekologi menuntut solusi yang tak lagi konvensional: inovatif, inklusif, dan berakar pada alam," tegas Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc, dalam Konferensi Internasional Kelima tentang Pengelolaan Pesisir Terintegrasi dan Bioteknologi Kelautan yang digelar di Yogyakarta, Rabu (30/7).

Konferensi ini digelar oleh IPB University bersama Rekam Nusantara Foundation, YKAN, dan Climate Works Centre menghadirkan para pakar dunia untuk membahas masa depan laut Indonesia dan dunia.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prof. Rokhmin Dahuri menyebut bahwa saat ini umat manusia menghadapi badai krisis global: perubahan iklim, kerusakan lingkungan, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, hingga krisis pangan dan energi.

Namun di tengah ancaman itu, ia menegaskan bahwa solusi penyelamat ada di depan mata: Ekonomi Biru, sebuah visi pembangunan berbasis laut yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar konsep, ini adalah revolusi paradigma. Laut bukan hanya sumber daya, tapi fondasi masa depan kita," ujar Prof. Rokhmin Dahuri, mengangkat tema "Ekonomi Biru, Industri Bioteknologi Kelautan, dan Pengelolaan Pesisir serta Laut Terintegrasi sebagai Pengubah Permainan menuju Dunia yang Lebih Baik dan Berkelanjutan".

Ekonomi Biru, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, yang juga Rektor Universitas UMMI Bogor ini, mengintegrasikan teknologi hijau, pembiayaan inovatif, serta kelembagaan proaktif untuk menjadikan laut sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga ekosistem. “Dengan pendekatan ini, kita bisa menjawab ancaman global sekaligus menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan menyehatkan lingkungan,” jelasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, pendekatan berbasis kelautan bukan sekadar eksplorasi sumber daya, melainkan paradigma baru, yang memandang lautan sebagai poros kemakmuran, ketahanan, dan keadilan iklim. “Bioteknologi kelautan, infrastruktur hijau, dan pengaturan kelembagaan yang proaktif adalah fondasi utama,” tegasnya. 

Dengan mengintegrasikan pengelolaan pesisir dan laut, Ekonomi Biru diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem laut.

“Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Laut adalah warisan, kekuatan, dan masa depan bangsa. Mari ubah krisis jadi peluang!” seru Pendiri dan Ilmuwan Senior Pusat Studi Sumber Daya Pesisir dan Laut, IPB University itu.

Laut Adalah Masa Depan

Dunia sedang duduk di ambang krisis global. Tapi menurut Prof. Rokhmin Dahuri, justru dari lautlah masa depan bisa diselamatkan. Pakar kelautan itu membeberkan fakta mencengangkan.

“Laut mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, menyumbang triliunan dolar per tahun bagi ekonomi global. Tapi, lebih dari 95% potensi laut masih ‘tidur’, belum tergarap optimal,” ujarnya tegas.

Prof. Rokhmin menyebut konsep Ekonomi Biru sebagai jalan revolusioner menuju masa depan berkelanjutan, khususnya bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Tak main-main, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,4 triliun per tahun setara dengan PDB nasional saat ini.

“Jika dikelola dengan ilmu, teknologi, dan etika, laut Indonesia bisa menyerap 45 juta tenaga kerja. Ini bukan ilusi, ini peluang nyata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Ekonomi Biru bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret untuk menciptakan ketahanan pangan, pembangunan inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai ilmuwan senior IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri mendorong Indonesia untuk memimpin dunia dalam revolusi kelautan ini.

“Kalau kita gagal mengelola laut, kita menyia-nyiakan warisan terbesar bangsa. Tapi jika berhasil, Indonesia bisa menjadi kekuatan maritim dunia abad ke-21,” tegasnya penuh keyakinan.

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, lautan dunia mencakup lebih dari 70% permukaan planet dan menyumbang triliunan dolar per tahun bagi ekonomi global. Namun, lebih dari 95% keanekaragaman hayati, sumber daya, dan jasa lingkungan dari laut kita masih belum dieksplorasi atau dimanfaatkan secara optimal. Ekonomi Biru bertujuan untuk mengubah kondisi ini secara berkelanjutan.

Bagi negara-negara berkembang, khususnya negara pesisir dan kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Negara-Negara Pulau Kecil di Pasifik, Negara-Negara Karibia, Mauritius, dan Seychelles, Ekonomi Biru merupakan jalan strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menciptakan lapangan kerja, menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemakmuran yang inklusif, serta membangun ketahanan iklim.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 75% wilayahnya terdiri atas perairan laut, Indonesia memiliki potensi Ekonomi Biru yang sangat besar—diperkirakan mencapai sekitar USD 1,4 triliun per tahun, setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini. 

"Jika dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikelola secara tepat, Ekonomi Biru Indonesia dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 45 juta orang atau sekitar 36% dari angkatan kerja nasional," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu.

Sebelas Sektor Ekonomi

Prof. Rokhmin Dahuri mengidentifikasi 11 sektor Ekonomi Biru Indonesia yang potensial di Indonesia. Sektor-sektor ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut dan sumber daya kelautan, termasuk perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut,  yaitu:  
1. Perikanan Tangkap  
2. Budidaya Pesisir dan Laut  
3. Industri Pengolahan Ikan dan Makanan Laut  
4. Industri Bioteknologi Kelautan  
5. Sumber Daya Energi dan Mineral  
6. Pariwisata Pesisir dan Laut  
7. Kehutanan Pesisir (Mangrove)  
8. Transportasi Laut  
9. Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil  
10. Industri dan Jasa Kemaritiman  
11. Sumber Daya Non-Konvensional.

Namun, tegasnya, Ekonomi Biru tidak akan berkembang tanpa ilmu pengetahuan, inovasi, dan tata kelola yang baik. Di sinilah bioteknologi kelautan dan Pengelolaan Terpadu Pesisir dan Laut (ICM) memainkan peran penting.

Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu memaparkan, bioteknologi kelautan adalah permata tersembunyi dari Ekonomi Biru. Secara definisi, bioteknologi kelautan adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap organisme dan sumber daya laut untuk mengembangkan spesies, produk, dan layanan baru. 

"Ini mencakup pemanfaatan kehidupan laut, mulai dari mikroorganisme hingga organisme yang lebih besar seperti ikan, krustasea, moluska, invertebrata, dan rumput laut untuk berbagai aplikasi industri bioteknologi," terangnya.

Dalam praktiknya, bioteknologi kelautan menggabungkan berbagai bidang ilmu, termasuk biologi kelautan, ekologi laut, dan rekayasa genetika, seperti biologi molekuler, penyuntingan genom, sekuensing DNA, dan rekombinasi DNA—untuk menghasilkan spesies baru, produk baru, dan layanan baru.

Secara umum, jelas Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, terdapat tiga kelompok utama dalam industri bioteknologi kelautan:  

1. Ekstraksi senyawa bioaktif dan biomaterial dari organisme laut, yang kemudian diolah untuk menghasilkan:  
- Makanan dan minuman sehat (makanan fungsional), mulai dari protein berbasis mikroalga hingga minyak ikan kaya Omega-3  
- Produk farmasi, termasuk senyawa anti-kanker, anti-inflamasi, antivirus, serta kosmetik  
- Bioenergi dan biomaterial seperti bioplastik dan biofuel berbasis laut, serta berbagai industri pengolahan lainnya.

2. Rekayasa genetika melalui penerapan penyuntingan genom, sekuensing DNA, dan rekombinasi DNA untuk menghasilkan indukan, benih, larva, dan spesies baru berkualitas tinggi yang memiliki karakteristik SPF (bebas dari patogen spesifik), SPR (resisten terhadap patogen spesifik), tumbuh cepat, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Selama lima belas tahun terakhir, china berhasil mengembangkan beberapa jenis padi yang dapat dibudidayakan di air laut (ekosistem laut), dengan potensi menghasilkan makanan yang cukup untuk 200 juta orang. Padi ini ditanam di lahan persawahan dekat Kota Pesisir Laut Kuning, Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok. Produktivitasnya mencapai 4,5 hingga 9,3 ton per musim tanam per hektar (Kentish, 2010).

3. Remediasi lingkungan menggunakan mikroba laut hasil rekayasa genetika untuk bioremediasi tumpahan minyak dan degradasi plastik.

"Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea (2002), industri bioteknologi kelautan merupakan pasar yang sangat besar, kira-kira empat kali lipat dari ukuran pasar semikonduktor (industri teknologi informasi) saat ini," terangnya.

Dengan lebih dari 2 juta spesies laut yang telah diketahui dan tak terhitung banyaknya yang belum diketahui—potensi industri bioteknologi kelautan sungguh luas. Namun kita harus bergerak secara etis, adil, dan berkelanjutan, memastikan bahwa manfaatnya dibagikan kepada komunitas pesisir dan masyarakat adat yang telah lama menjaga ekosistem laut ini.

Menurutnya, tanpa tata kelola yang efektif, ambisi kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan Ekonomi Biru demi dunia yang lebih makmur dan berkelanjutan akan tenggelam.

Pengubah Permainan (Gamechanger)

Pengelolaan Pesisir Terintegrasi (ICM), jelas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu, menyediakan landasan kelembagaan, ekonomi, dan ekologis untuk menyeimbangkan konservasi dan pembangunan. ICM adalah proses yang terus menerus dan dinamis, di mana keputusan dibuat untuk pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan wilayah serta sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan (Cicin-Sain dan Knecht, 1998). 

Pendekatan ini mendorong:
- Manajemen berbasis ekosistem  
- Kolaborasi multi-pemangku kepentingan  
- Pengambilan keputusan berbasis data  
- Perencanaan spasial jangka panjang

ICM menangani akar permasalahan degradasi wilayah pesisir dan laut, termasuk: tata kelola yang terfragmentasi, keterputusan darat-laut, dan silo sektoral. ICM menyelaraskan perencanaan kelautan dengan kebutuhan manusia, alam, dan ekonomi melintasi waktu dan skala.

ICM merupakan penerapan pendekatan lintas disiplin ilmu, lintas sektor, dan lintas ruang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memanfaatkan (mengembangkan) ekosistem pesisir dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan demi kemaslahatan umat manusia. 

"Oleh karena itu, ICM adalah teknik manajemen untuk menyelesaikan masalah sekaligus memanfaatkan seluruh potensi pembangunan zona pesisir demi menghasilkan manfaat maksimal bagi umat manusia secara adil dan berkelanjutan," kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.

Pengalaman Indonesia sendiri, menurutnya, melalui inisiatif seperti Blue Halo S dan Kawasan Konservasi Laut, serta penerapan ICM di 15 provinsi dan 40 kabupaten/kota, telah menunjukkan bahwa model ICM berbasis komunitas dan inklusif mampu melindungi keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan mata pencaharian lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ia menegaskan, Triad Ekonomi Biru, Bioteknologi Kelautan, dan Pengelolaan Pesisir Terintegrasi (ICM) bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan pengubah permainan (gamechanger) bagi kemakmuran global, kesetaraan, dan kesehatan planet.

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk:

1. Melawan Perubahan Iklim: Lautan adalah penyerap karbon terbesar di planet ini. Inisiatif biru berkelanjutan memperkuat penyerapan karbon, dari ekosistem mangrove dan lamun hingga keanekaragaman hayati laut dalam.

2. Menjamin Ketahanan Pangan dan Energi: Melalui akuakultur, protein berbasis alga, dan nutraseutikal dari laut, kita dapat memberi makan 9 miliar orang secara berkelanjutan pada tahun 2050.

3. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan: Komunitas pesisir dan pulau kecil yang sering terpinggirkan dapat menjadi pemain utama dalam inovasi biru, penjagaan laut, dan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Melindungi Keanekaragaman Hayati;  Dengan ICM, kawasan lindung laut, dan alat bioteknologi, kita dapat memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan melindungi spesies yang terancam punah.

5. Membangun Perdamaian dan Kolaborasi: Laut tidak mengenal batas negara. Ekonomi Biru menyediakan lahan subur untuk kerja sama regional dan global, diplomasi kelautan, dan diplomasi sains.

"Untuk mewujudkan visi ini, saya mengajak kita semua ilmuwan, pembuat kebijakan, pemimpin sektor swasta, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bertindak berani dan bersama-sama," imbuh Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Berikut enam tindakan krusial:

1. Berinvestasi dalam Ilmu Kelautan dan Inovasi: Dengan membangun lebih banyak pusat R&D biru, inkubator, dan mekanisme pembiayaan.

2. Mengarusutamakan ICM dalam Rencana Pembangunan Nasional: Dengan dukungan hukum, perencanaan spasial, dan strategi ketahanan pesisir.

3. Memperkuat dan Mengembangkan Implementasi ICM yang Sukses: Sebagai model percontohan untuk Pengembangan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan.

4. Mendorong Kolaborasi Selatan-Selatan dan Global:  Melalui berbagi praktik terbaik, data, dan teknologi untuk pengembangan pesisir dan laut yang berkelanjutan.

5. Mendukung Komunitas Pesisir: Melalui penguatan kapasitas, pembagian manfaat yang adil, dan tata kelola partisipatif.

6. Mendidik Generasi Berikutnya: Dengan mendorong literasi pesisir dan kelautan, kewirausahaan biru, serta kepemimpinan pemuda.