ASKARA - Di era digital, media sosial menjadi ruang publik baru di mana segala sesuatu bisa viral dalam hitungan detik. Tak sedikit kasus hukum yang awalnya muncul dari unggahan viral, memancing perhatian publik, lalu mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan. Namun, fenomena ini membawa tantangan besar bagi dunia peradilan, khususnya para hakim.

Ketika kasus sudah viral, opini publik kerap terbentuk lebih dulu sebelum proses hukum berjalan. Masyarakat sering kali menjatuhkan "vonis" di kolom komentar, menciptakan tekanan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, seorang hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip fair trial atau peradilan yang adil harus selalu dijaga. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat—tanpa dipengaruhi tekanan massa atau opini publik yang berkembang di media sosial.

Integritas hakim menjadi kunci utama. Hakim dituntut untuk netral, adil, dan tidak terpengaruh oleh sorotan media. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi terus memastikan melalui pembinaan dan pengawasan bahwa seluruh hakim bekerja sesuai etika dan aturan hukum.

Ke depan, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi kasus yang sedang berjalan. Tidak semua yang viral mencerminkan kebenaran. Proses hukum sebaiknya dipercayakan sepenuhnya kepada lembaga peradilan yang berwenang. Bagi para hakim, menjaga marwah keadilan berarti tetap berpijak pada hukum, bukan pada sorotan layar ponsel.