ASKARA - Di tengah suasana Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu pagi (13/7), sekelompok warga dari Koalisi Pangan Sehat Indonesia (Koalisi PASTI) menggelar aksi damai berupa long march dari kawasan Stasiun Sudirman menuju Sarinah dan kembali, untuk menyuarakan dukungan terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Koalisi PASTI, yang terdiri dari Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia dan CISDI, menyuarakan kekhawatiran terhadap meningkatnya angka penderita diabetes, obesitas, hingga gagal ginjal pada anak-anak dan remaja Indonesia akibat konsumsi MBDK yang tak terkendali.

“Jika tidak segera dikendalikan, konsumsi MBDK akan menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Alih-alih menjadi Indonesia Emas 2045, kita bisa berubah menjadi Indonesia Lemas karena rakyatnya sakit-sakitan,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia, saat ditemui di lokasi aksi.

Menurut Tigor, penerapan cukai MBDK bukan hanya untuk mengurangi konsumsi produk berpemanis, tetapi juga sebagai langkah strategis menyelamatkan masa depan kesehatan bangsa sekaligus menambah pemasukan negara.

“Banyak ahli memperkirakan cukai MBDK bisa menyumbang Rp 5 hingga 6 triliun per tahun ke APBN. Kalau masyarakat dilibatkan dan edukasi publik diperkuat, potensi penerimaannya bahkan bisa mencapai Rp 12 triliun,” jelasnya.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan dasar hukum untuk pengaturan cukai MBDK melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 4 Tahun 2025. Namun hingga pertengahan tahun, PP-nya belum juga diterbitkan.

“Kok Timor Leste saja sudah menerapkan cukai MBDK sejak 2023, sementara Indonesia masih terus menunda? Ini soal keberanian dan komitmen melindungi rakyat, bukan cuma soal hitung-hitungan industri,” tegas Tigor.

Ia pun menyoroti keterlambatan pemerintah dalam merespons urgensi isu ini. Menurutnya, jika hingga akhir 2025 PP Cukai MBDK tidak juga selesai, maka kementerian terkait bisa dianggap membangkang perintah Presiden Prabowo.

“Kalau tahun ini PP-nya tidak selesai juga, jangan salahkan kalau publik mencibir dan membandingkan: kok pemerintah Timor Leste lebih berani dan peduli dibanding pemerintah Indonesia?” tutupnya.

Aksi Koalisi PASTI ini menjadi pengingat bahwa kebijakan kesehatan bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab nyata yang harus dijalankan demi generasi yang lebih sehat dan produktif.