ASKARA - Sejumlah kementerian mengajukan tambahan anggaran dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam rapat yang dihadiri enam menteri koordinator Kabinet Merah Putih, usulan anggaran mencakup berbagai program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan, penurunan angka stunting, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu yang mengajukan tambahan anggaran signifikan. Ia meminta agar pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 yang semula sebesar Rp 13,75 triliun ditingkatkan menjadi Rp 44,64 triliun.

“Sebagaimana yang diperintahkan Bapak Presiden, Kementerian Pertanian telah bersurat kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan kenaikan pagu indikatif,” ujar Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR.

Tambahan Rp 29,37 triliun tersebut akan digunakan untuk perluasan cetak sawah dari 225 ribu hektare menjadi 275 ribu hektare dan peningkatan bantuan benih dari 300 ribu hektare menjadi 1 juta hektare. Selain itu, Rp 10,07 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kelapa, dan bawang putih, serta Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji, tunjangan kinerja, dan biaya operasional penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 207,218 miliar. Pagu indikatif Kemenko PMK sebelumnya hanya Rp 106,8 miliar, padahal kebutuhan anggaran mencapai Rp 314 miliar.

Pratikno menyebutkan bahwa program penurunan stunting, penanganan bencana, dan pengembangan AI menjadi prioritas. Ia menyoroti angka stunting yang masih berada di angka 19,8% pada 2025, serta potensi risiko digital yang membayangi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan AI.

“Stunting ini berkaitan tidak hanya dengan gizi, tapi juga air bersih, sanitasi, dan pernikahan dini. Sementara itu, AI perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak terjebak dalam dampak negatif perkembangan digital,” katanya.

Di sisi lain, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 100,609 miliar. Yusril mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diterima kementeriannya untuk 2026 adalah Rp 124,633 miliar, turun 4,4% dari tahun sebelumnya.

Yusril bahkan mengungkap pengalaman pahit pada 2025, ketika Kemenko Kumham hanya mendapatkan anggaran awal sebesar Rp 9 miliar—jumlah yang dinilainya tidak mencukupi bahkan untuk membayar gaji pegawai. Setelah usulan tambahan disetujui, pagu akhir anggaran 2025 meningkat, namun hingga awal Juli 2025 baru terealisasi 18,74% atau sekitar Rp 38 miliar.

Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan dihadiri oleh enam Menko dari Kabinet Merah Putih, yakni Muhaimin Iskandar (PMK), Budi Gunawan (Polhukam), Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur), Zulkifli Hasan (Pangan), Yusril Ihza Mahendra (Kumham Imipas), dan Pratikno (PMK). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja.

Said berharap pembahasan anggaran tahun 2026 dapat memperkuat sinergi lintas kementerian demi ketahanan nasional. “Kami berharap rapat hari ini melahirkan koordinasi dan sinergi untuk memperkokoh ketahanan bangsa secara politik dan ekonomi,” tuturnya.