ASKARA - Ada tradisi unik di negeri ini: setiap kali intoleransi meledak, solusinya adalah dua hal — pernyataan damai dan uang ganti rugi. Begitulah yang terjadi di Sukabumi, ketika sebuah rumah singgah porak-poranda akibat prasangka buta. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, datang dengan dua senjata klasik itu: ajakan saling menghormati dan Rp 100 juta dari kantong pribadinya.

Tentu saja, kita harus berterima kasih. Tidak semua pejabat mau mengeluarkan uang pribadi, apalagi di negara di mana banyak pejabat bahkan lupa membayar pajak sendiri. Tapi, mari kita jujur: masalah di Sukabumi,dan di banyak sudut republik ini, tidak selesai dengan segepok uang dan kalimat motivasi seperti "saling menghargai".

Rumah itu dirusak bukan karena gentengnya bocor atau catnya kusam, tapi karena akal sehat sebagian warga ikut remuk bersamaan dengan dindingnya. Ketika nyanyian dan doa dari sekelompok umat Kristen dianggap ancaman, saat itulah kita tahu bahwa toleransi di negeri ini masih sekadar mural indah di dinding Balai Kota, belum benar-benar menembus dinding kepala sebagian masyarakat.

Mari kita ingat, Kapolsek Cidahu sendiri telah meluruskan bahwa rumah itu bukan gereja, bukan tempat ibadah resmi, hanya tempat berkumpul. Tapi rupanya, di zaman di mana hoaks lebih cepat menyebar daripada fakta, penjelasan polisi pun kalah cepat dengan fitnah yang berlari di WhatsApp Group.

Yang lebih ironis lagi, publik malah kagum pada Gubernur yang "rela" mengganti rugi. Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah: kenapa kerusakan ini harus terjadi dulu, baru ada solusi? Kenapa pemerintah daerah tidak lebih sigap mengedukasi warganya soal kerukunan? Atau mungkin, edukasi toleransi memang tidak pernah seseksi program pembangunan fisik atau seremoni seremonial?

Uang seratus juta mungkin bisa membangun ulang dinding rumah, tapi belum tentu bisa membangun ulang rasa aman, apalagi rasa percaya antarumat. Sebab, yang rusak di Sukabumi bukan sekadar bata dan semen, melainkan keyakinan kita bahwa negeri ini bisa adil untuk semua, bukan hanya untuk mayoritas.

Jadi, kita patut apresiasi niat baik Pak Gubernur. Tapi, kita juga harus lebih berani bertanya: sampai kapan toleransi kita dibangun di atas puing-puing? Dan, apakah setiap kali prasangka merobohkan rumah atau tempat ibadah, kita hanya perlu menunggu datangnya pejabat, foto bersama, lalu berharap semuanya kembali normal?

Kalau memang begitu, boleh jadi di republik ini, damai itu murah, cukup tunggu rumah roboh, lalu kita cari sponsor.