ASKARA – Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS  menekankan bahwa pembangunan kelautan tak bisa dilepaskan dari konteks global. Menurutnya, dinamika geopolitik global dan perubahan iklim tidak bisa lagi dipandang remeh. Keduanya merupakan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan pembangunan, termasuk di daerah seperti Kabupaten Nias Selatan.

Dalam Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru yang digelar di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jumat (27/6), Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti berbagai konflik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan AS-China, serta dampaknya terhadap krisis energi, inflasi, dan perdagangan dunia. Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk melihat sektor maritim sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, perang dagang, dan ketegangan geopolitik dunia.

"Indonesia harus adaptif, memperkuat teknologi ramah lingkungan, memperluas diplomasi, dan aktif dalam rantai nilai global," ujarnya membawakan tema Pembangunan Agro-maritim Berkelanjutan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Pangan, Dan Kesejahteraan Masyarakat".

Prof. Rokhmin Dahuri menyerukan pentingnya Indonesia mengambil peran strategis dalam perdagangan global dan memperkuat kedaulatan pangan, terutama di tengah ancaman krisis iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Melalui pendekatan Ekonomi Biru dan keberlanjutan, ia percaya bahwa Indonesia bisa bangkit lebih kuat, termasuk daerah-daerah kepulauan seperti Nias Selatan, yang kaya potensi namun rentan terhadap gejolak global.

Dalam forum Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jumat (27/6/2025), Anggota DPR-RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri 

Prof. Rokhmin menyoroti bahwa konflik internasional seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-Tiongkok, hingga tragedi di Timur Tengah telah menciptakan efek domino berupa krisis pangan, energi, dan inflasi global. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya Indonesia untuk memanfaatkan Ekonomi Biru berbasis teknologi, keberlanjutan, dan diplomasi aktif.

Lebih lanjut, ia memaparkan urgensi pembangunan berbasis Agro-maritim, terutama di daerah strategis seperti Nias Selatan, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri secara pangan, serta kokoh menghadapi fluktuasi global.

Keadilan Global Diuji di Era Industri 4.0

Prof. Rokhmin Dahuri membentangkan peta tantangan global yang lebih luas—mulai dari disrupsi teknologi Industri 4.0 hingga ketimpangan ekologi global. Baginya, pembangunan kelautan dan kepulauan tak bisa lepas dari lanskap perubahan sistemik dunia.

Ia juga menyoroti disrupsi besar akibat Revolusi Industri 4.0, terutama artificial intelligence dan robotika, yang sudah merambah sektor kelautan, perikanan, dan pertanian. Menurutnya, disrupsi ini tidak hanya menyentuh sisi teknologi, tetapi juga ekonomi, pendidikan, hingga nilai-nilai keagamaan.

“Industri 4.0 bukan hanya soal AI dan robotika. Ia mengguncang ekonomi, pendidikan, bahkan tatanan nilai dalam kehidupan beragama,” jelasnya. Oleh karena itu, adaptasi teknologi bukan pilihan, tapi syarat mutlak untuk kemajuan daerah seperti Nias Selatan.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri mengkritisi ketimpangan global dalam isu perubahan iklim. Ia menyinggung bagaimana negara maju justru menjadi penyumbang emisi terbesar, sementara negara berkembang seperti Indonesia sering dijadikan sasaran kebijakan pengurangan emisi. ““Emisi karbon Amerika mencapai 25 ton per orang per tahun, sedangkan Indonesia hanya 0,5 persen. Tapi kita yang diminta menahan diri,” ujar Prof. Rokhmin dengan nada prihatin.

Duta Besar Kehormatan Propinsi Jeju, Korea Selatan itu memperingatkan bahwa tanpa antisipasi dan strategi yang tepat, Indonesia bisa terseret arus disrupsi global: investasi anjlok, ekspor melemah, dan manufaktur gulung tikar. Efek domino-nya adalah lonjakan pengangguran dan kemiskinan yang bisa menggerus ketahanan nasional.

Implikasinya, jika pemerintah RI tidak mengantisipasi dampak akibat 4 dinamika global diatas secara tepat dan benar. Maka, investasi asing, perdagangan, dan ekspor RI akan menurun. “Jika Indonesia tidak mengantisipasi dinamika global ini dengan tepat, maka dampaknya akan serius: investasi menurun, ekspor turun, pabrik tutup, pengangguran meningkat, hingga kemiskinan meluas,” tegasnya.

Prof. Rokhmin menyerukan pentingnya respons strategis, baik dalam adaptasi teknologi maupun memperjuangkan keadilan iklim di forum global.

Ia mengajak semua pihak untuk membuka mata dan bertindak cepat. Ia percaya bahwa kunci keberlanjutan terletak pada sinergi antara kearifan lokal, inovasi teknologi, dan keadilan global.

Pencapaian dan Status Pembangunan Kabupaten Nias Selatan

Prof Rokhmin Dahuri menyoroti sejumlah tantangan pembangunan daerah, khususnya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pada 2024, IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76 (Urutan ke-8 dari 38 Provinsi di Indonesia). Mengutip BPS Sumatera Utara (2024), Kab. Nias Selatan memilki IPM sebesar 65,87 urutan Ke-32 dari 33 Kab./kota di Sumatera Utara. Menurutnya, suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM > 80 (UNDP, 2010)

PDRB Prov. Sumatera Utara berada diurutan ke-5, sementara PDRB per kapita ke-14 dari 38 Provinsi di Indonesia. Kab. Nias Selatan memiliki PDRB urutan ke-23 dari 33 Kab./Kota di Sumatera Utara. Kab. Nias Selatan PDRB per kapita urutan Terakhir yaitu ke-33 dari 33 Kab./Kota di Sumatera Utara. Warga negara wajib pajak adalah yang income nya lebih Rp 60 juta/tahun (Kemenkeu, 2016).

Prof Rokhmin Dahuri memaparkan pencapaian dan status pembangunan Kabupaten Nias Selatan untuk mendongkrak kontribusi sektor kelautan dan perikanan lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia membeberkan sejumlah data diantaranya tahun 2024, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,99% (Urutan ke-22 dari 38 Provinsi di Indonesia). Sedangkan Kab. Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan Urutan ke – 3 sebesar 16,32% dari 33 kab./kota yang ada di Sumatera Utara. "Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Nias Barat sebesar 22,68 %. Sedangkan sebuah negara atau daerah dikategorikan maju jika IPM-nya lebih dari 80," kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Pada tahun yang sama, TPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,60% (Urutan ke-11 dari 38 Provinsi di Indonesia). Sementara itu TPT tertinggi berada di 
Kab. Nias Selatan sebesar 3,03% urutan ke-23 dari 33 Kab./Kota di Sumatera Utara.

Koefisien Gini Provinsi Sumatera Utara adalah 0,297, (Terendah ke-6 dari 38 Provinsi di Indonesia). Pada 2024, Koefisien GINI Kab. Nias Selatan sebesar 0,247 urutan Ke-19 dari 33 Kab./kota di Sumatera Utara. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut. Angka ini belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Menurutnya, suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI < 0,3 (Pareto, 1970). 

"Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa angka ini hanya memberikan gambaran umum dan tidak mencakup semua aspek ketimpangan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara," ujarnya 

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. 

Optimalkan Potensi Agro-Maritim Kab. Nias Selatan 

Prof. Rokhmin Dahuri membedah status pembangunan dan tantangan struktural yang dihadapi wilayah kepulauan ini. Ia mengawali dengan data yang kemiskinan Nias Selatan mencapai 16,32%, jauh di atas rata-rata Sumatera Utara (7,99%), bahkan menempati urutan ketiga tertinggi di provinsi tersebut.

Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nias Selatan pun masih tertinggal di urutan ke-32 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan IPM sebesar 65,87, daerah ini masih jauh dari kategori “maju” menurut standar UNDP (>80).

Namun, di balik statistik yang memprihatinkan, Prof. Rokhmin melihat potensi yang luar biasa: Ia menegaskan, pembangunan agromaritim berbasis inovasi, teknologi, dan kuncinya adalah mengoptimalkan kekuatan agromaritim—bukan hanya sebagai sektor produksi, tetapi sebagai motor pemerataan ekonomi berbasis inovasi dan keberpihakan. 

Nias Selatan memiliki potensi besar di sektor kelautan, energi, dan pariwisata, yang jika dimanfaatkan secara tepat bisa mendongkrak ekonomi dan mengurangi kemiskinan. “Kabupaten Nias Selatan bisa menjadi contoh pembangunan agromaritim yang berkeadilan dan berkelanjutan jika dikelola dengan visi dan teknologi yang tepat,” tegas Prof. Rokhmin.

Ia juga menyoroti ketimpangan pendidikan di Nias Selatan. 63% tenaga kerja hanya lulusan SMP, dan lebih dari 80% pengangguran terbuka adalah lulusan SMA. Ini jadi pengingat bahwa pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pembangunan sektor riil. "Ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal," ucapnya..

Ia mengungkapkan, pada 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan mencapai 16,32%, menempati urutan ke-3 tertinggi dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. "Tingkat kemiskinan tertinggi masih dipegang Nias Barat, yaitu 22,68%," jelasnya mengutip data BPS.

Meski begitu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nias Selatan relatif rendah, yakni 3,03%, menunjukkan masih adanya kegiatan ekonomi di masyarakat. Sementara Koefisien GINI sebesar 0,247—menandakan ketimpangan pendapatan relatif rendah dan tergolong dalam kategori adil secara sosial ekonomi.

Namun, Prof. Rokhmin menekankan bahwa angka-angka ini tidak mencerminkan keseluruhan realita sosial dan ekonomi di lapangan. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi potensi kelautan dan perikanan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Strategi Pembangunan Blue Economy

Rektor Universitas UMMI Bogor memaparkan strategi pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy) sebagai langkah menuju Nias Selatan Emas 2045.

Menurutnya, pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Konsep blue economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

“Ekonomi biru bukan sekadar eksploitasi laut. Ini soal bagaimana kita mengelola sumber daya kelautan secara inovatif, profesional, dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ekonomi berbasis kelautan mencakup semua aktivitas di laut, pesisir, dan darat yang menggunakan jasa lingkungan kelautan. Termasuk sektor perikanan, pariwisata bahari, biofarmaka laut, hingga energi terbarukan.

Ekonomi biru (Blue Economy) bukan hanya tentang pemanfaatan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian lingkungan laut, juga merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir sangat beragam dan potensial,.

“Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelas Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapat nya sendiri.

Ia menjelaskan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.

"Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini,” jelas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10 persen.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.

Sedangkan Program Pembangunan Ekonomi Kelautan "Quick Wins" di Kabupaten Nias Selatan, yang didorong oleh Prof. Rokhmin Dahuri, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. 

Program ini berfokus pada modernisasi perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan peningkatan infrastruktur pendukung. 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Bioteknologi Perairan, 4. Pariwisata Bahari, 5. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 6. Perhubungan Laut.

Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan akuakultur adalah kegiatan budidaya (produksi) organisme akuatik seperti ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, tumbuhan, dan organisme lainnya, melalui proses penetasan dan pemeliharaan hingga pemanenan. Ini mencakup pembiakan, pemeliharaan, dan panen organisme di berbagai lingkungan perairan. 

“Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan." terang Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu mengutip Parker, 1998.

Komoditas (Output) Akuakultur

Peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut; 3. Ikan hias dan biota akuatik lainnya; 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme akuatik lainnya.

Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan)

1. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga.
2. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan.
3. Biofuel dari mikroalga dan makroalga.
4. Pariwisata berbasis akuakultur.
5. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global.

Mutiara laut selatan telah memenuhi 43 persen dari mutiara dunia. Senyawa bioaktif yang diekstraksi dari biota laut untuk Industri Farmasi dan Kosmetik. Sebagai Mega-Kelautan Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia.

Potensi Ekonomi Budidaya Udang Vaname

Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti potensi ekonomi budidaya udang vaname di Kabupaten Nias, khususnya melalui tambak, sangatlah besar. Ia menekankan bahwa budidaya udang, khususnya vaname, memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Potensi Ekonomi Tambak Udang Vaname Kab. Nias Selatan, antara lain: 
• Potensi luas lahan : 2.000 ha
• Padat tebar = 60 ekor benur (PL) / m2.
• Porduktivitas = 40 ton/ha/tahun
• Produksi = 2.000 ha x 40 ton/ha/tahun = 80.000 ton/tahun = 80 juta kg/th
• Pendapatan kotor (ekonomi wilayah) = 80 juta kg/th x USD 4/kg = USD 320 juta
milyar/tahun = Rp 5,44 trilyun/tahun
• Pendapatan bersih (Perusahaan) = Rp 3,26 trilyun/tahun
• Lapangan kerja on-farm (tambak) = 2.000 ha x 4 orang/ha = 8.000 orang
• Lapangan kerja of-farm (hulu – hilir) = 2.000 ha x 6 orang/ha = 12.000 orang

Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap 

Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi kawasan industri perikanan terpadu menurut Prof. Rokhmin Dahuri adalah sebuah konsep pelabuhan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas industri perikanan  yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu:

Model ini mengusung konsep pelabuhan perikanan yang lebih luas dan kompleks, bukan hanya sekadar tempat berlabuh kapal dan bongkar muat ikan. Kawasan industri perikanan terpadu yang dimaksud mencakup:

Industri Pengolahan: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan.

Industri Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: Fasilitas untuk mendukung kegiatan perikanan, seperti pembuatan es, perbaikan kapal, dan penyediaan logistik. Pengasapan, Pengasinan, Pembekuan, Produk berbasis surimi, Produk added value lainnya.

Pemasaran dan Distribusi: Fasilitas untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil perikanan, seperti cold storage dan pusat distribusi. 

Fasilitas Tambat-Labuh: Tentu saja, fasilitas untuk kapal perikanan berlabuh, melakukan bongkar muat, dan melakukan perbaikan. 

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing

1. Industri pengolahan hasil perikanan 
tradisional: • ikan asap, • pindang, • kering (asin dan tawar), • fermentasi (peda), • terasi, petis, • dll.

2. Pengembangan industri pengolahan 
hasil perikanan modern: • live fish, • fresh fish, • pembekuan, • pengalengan, • breaded shrimps and fish, • produk berbasis surimi, • dll.

3. Pengembangan produk-produk olahan 
perikanan baru: (product development)
dan Penyempurnaan packaging serta
distribusi produk.

4. Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku. "Pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya)," tegasnya.

5. Standardisasi dan sertifikasi

6. Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor

Industri Bioteknologi Perairan

Prof. Rokhmin Dahuri menawarkan model pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan terpadu dan berbasis bioteknologi maritim. Model ini hadir sebagai jawaban atas kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Ia menyatukan titik-titik potensi dari nelayan tradisional hingga industri bernilai tambah ke dalam satu simpul kekuatan nasional.

Industri bioteknologi perairan, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, mencakup ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, rekayasa genetika untuk perikanan dan budidaya, serta bioremediasi lingkungan. Ia menekankan potensi besar industri bioteknologi perairan untuk pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pangan, farmasi, dan lingkungan.

1. Ekosistem Terintegrasi Pelabuhan dan Industri

Dalam ekosistem ini, pelabuhan bukan hanya tempat tambat-labuh. Ia dilengkapi dengan: Industri pengolahan hasil laut dari ikan asap tradisional hingga produk berbasis surimi. Fasilitas produksi seperti cold storage, pembuatan es, dan penyediaan logistik. Permukiman nelayan dan pembudidaya, lembaga keuangan mikro, serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.

"Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tuturnya.

2. Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan Standarisasi

Rantai pasok yang berkelanjutan menjadi titik tekan. Setiap unit industri dituntut bermitra langsung dengan nelayan dan pembudidaya, memastikan kontinuitas suplai. Sertifikasi dan standarisasi menjadi mekanisme untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.

3. Lompatan melalui Bioteknologi Laut

Di sinilah revolusi sebenarnya dimulai. Industri bioteknologi perairan membuka jalan baru untuk: Ekstraksi bioaktif dari biota laut untuk nutraseutikal, farmasi, hingga kosmetik. Rekayasa genetika untuk menghasilkan benih unggul, tahan penyakit, dan cepat tumbuh. Bioremediasi mikroorganisme, menjadikan laut kembali lestari.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pasar industri bioteknologi kelautan bahkan melampaui industri semikonduktor. Inilah saatnya Indonesia memasuki “Revolusi Biru” dengan teknologi, inovasi, dan keberpihakan pada keberlanjutan.

Industri bioteknologi perairan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan, serta meningkatkan daya saing bangsa. 

"Industri Bioteknologi Kelautan merupakan pasar yang sangat besar, sekitar empat kali lipat dari pasar semikonduktor (industri TI) saat ini," terang Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Korea. 2002. Visi Kebijakan Kelautan Korea: Revolusi Biru untuk Abad ke-21) dari Inggris.

Pengembangan Bioprospecting
• Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut
• Bahan baku untuk industri nutraseutikal, 
farmasi, kosmetik
• Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.

Genetic Engineering: • Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya, • Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim.

Rekayasa Genetik Mikroorganisme: • Rekayasa genetik bakteri untuk
bioremediasi lingkungan tercemar. Konservasi: genetik, spesies, dan  ekosistem.

Empat kiat  menjadi maju, adil-makmur, dan mandiri

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menjabarkan empat persyaratan (kiat) yang diperlukan agar suatu wilayah (kabupaten/kota, propinsi, dan negara) bisa menjadi maju, adil-makmur, dan mandiri (berdaulat). Syarat-syarat tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi berkualitas, keseimbangan antara investasi dan ekspor dengan konsumsi dan impor, tingkat kesenjangan sosial yang rendah, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. "Dengan menerapkan kiat-kiat ini, diharapkan suatu wilayah dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, dan mandiri," jelasnya.

Empat kiat tersebut, antara lain: Pertama, peta jalan pembangunan yang holistik, benar, dan dilaksanakan berkesinambungan. Transformasi Struktural Ekonomi: dari berbasis SDA mentah ke industri manufaktur; Pengembangan competitive advantages based on comparative advantages (Malut: Sumber Daya Kepulauan); Kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan air Blue Economy, Green Economy, Digital Economy (Industry 4.0), dan Pancasila.

Kedua, SDM unggul: kompeten, kreatif, inovatif, etos kerja tinggi, akhlak mulia, dan imtaq kokoh. Pendidikan Berkualitas berkelas dunia. Pelayanan Kesehatan prima; Pelatihan & Penyuluhan; R & D; Agama

Ketiga, stabilitas politik, dan damai. Rules of law berdasarkan kebenaran dan keadilan; Azas Meritokrasi; Iklim Investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif Good Governance

Keempat, pemimpin yang kompeten, smart, good, dan strong. Berpendidikan memadai; Sehat jasmani & Rohani; Memiliki kemampuan leadership & managerial yang tinggi; Berakhlak mulia: jujur, amanah, fathonah, tabligh, sabar, bersyukur, dan kanaah; IMTAQ kokoh menurut agamanya.

Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan

1. Problem-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk mengatasi (memecahkan) permasalahan pembangunan di suatu wilayah (daerah). Contoh permasalahan pembangunan, anatara lain: pengangguran, kemiskinan, stunting, banjir, pencemaran (sampah), dan buruknya infrastruktur (jalan rusak)
2. Goal-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai (mewujudkan) tujuan-tujuan pembangunan. Contoh tujuan pembangunan: PDRB, pendapatan per kapita, IPM, indeks inovasi, dan daya saing.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) tersebut mendorong beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan Kabupaten Nias, diantaranya pertama soal implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan alokasi minimal 30 persen untuk kawasan hutan lindung dan 70 persen untuk kawasan pembangunan, seperti industri manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemukiman. (UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang).

Struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif, efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan.

Fokus pada pembangunan ekonomi dengan tujuan utama: (1) Semua penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) bisa bekerja dengan income yang mensejahterakan (> US$ 480/orang/bulan); (2) Berdaya saing tinggi; (3) menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas; (4) Ramah lingkungan
berkelanjutan (sustainable).

1. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada saat ini: industri manufaktur, tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lainnya. 

2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru: Industry 4.0 (Ekonomi Digital), ekonomi kreatif, energi terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, dan hydrogen), Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru..

3. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). 4. Penguatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. 5. Pembangunan Agro-maritim. 6. Transformasi Struktur Ekonomi.

Revitalisasi Sektor-Sektor (Unit Usaha) Ekonomi 

Prof. Rokhmin Dahuri mendorong revitalisasi Sektor-Sektor (Unit Usaha) ekonomi yang ada saat ini. Tujuan dari program ini adalah untuk mengevaluasi apakah sektor-sektor ekonomi dan unit-unit usaha (bisnis) yang ada saat ini (existing) sudah berkinerja baik (maksimal), yakni produktif, efsien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Kemudian, pemerintah terus memelihara, dan bahkan meningkatkan sektorsektor ekonomi dan unit usaha yang sudah berkinerja baik menjadi lebih baik
lagi.

Bagi unit-unit usaha yang belum berkinerja baik, pemerintah mesti membantunya untuk bisa berkinerja baik, dengan cara: (1) besaran unit usahanya
memenuhi economy of scale; (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System); (3) menggunakan teknologi mutakhir (Industry 4.0) dalam produksi, pengolahan, dan manajemen; (4) menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (zero-waste and emission, dll); (5) permodalan; (6) akses pasar; (7) teknologi; (8) aset ekonomi produktif lainnya; dan (9) Iklim Investasi yang kondusif.

Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi (Bisnis) Baru bertujuan: (1) mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (2) menciptakan lapangan kerja baru, (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (4) meningkatkan daya saing daerah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Contoh sektor ekonomi (bisnis) baru: (1) Energi Baru dan Terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, biofuel, dan hidrogen); (2) pabrik pengolahan kelapa; (3) Ekonomi Digital (Big Data, Blockchain, IoT, AI, dan drone); (4) Ekonomi Hijau; dan (5) Ekonomi Biru. Pemerintah menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal, dan Iklim Investasi yang kondusif.

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Industri dan KEK

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu  menggulirkan pandangan kritis sekaligus konstruktif terhadap masa depan kawasan industri di Indonesia. Baginya, Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bukan hanya sekadar zona ekonomi, tetapi titik simpul transformasi pertumbuhan dan keadilan sosial.

Ia menjelaskan bahwa KEK menawarkan sejumlah keunggulan yang menjadikannya magnet investasi, baik nasional maupun internasional. Kawasan-kawasan ini berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pencipta nilai tambah, dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Namun, keber datang tanpa catatan.

Ia secara terbuka menyoroti berbagai kelemahan mendasar: upah minimum yang jauh dari standar hidup layak, ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah, ketimpangan ekonomi lokal, hingga isu lingkungan yang kerap terabaikan. “UMR ideal seharusnya mendekati Rp 7,5 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup riil,” tegasnya.

Solusi yang ditawarkan pun tidak setengah-setengah. Pemerintah didorong memberikan subsidi kebutuhan dasar, mulai dari pangan hingga transportasi hingga produktivitas tenaga kerja meningkat dan gaji layak dapat diberikan oleh perusahaan. Di sisi lain, penegakan hukum menjadi pilar utama untuk menjaga integritas kebijakan dan perlindungan pekerja serta lingkungan.

Ia juga menyinggung enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Tidak Optimal: KEK Bitung, KEK Morotal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Likupang, KEK Sorong, KEK Palu, akibat buruknya tata kelola dan minimnya daya tarik investasi. “Tanpa perbaikan sistemik, aliran modal hanya akan menjadi wacana, bukan kenyataan,” ungkapnya.

Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruk sehingga menghambat masuknya aliran modal

Untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Kawasan Industri, Prof. Rokhmin mendorong permudah perizinan, dipercepat, lebih murah, dan lebih memiliki kekuatan hukum; Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembangunan, dengan mengembangkan “Smart-Eco Industrial Estate”;

Hingga pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal; Iklim investasi yang kondusif: keamanan berusaha, kepastian hukum, Naker, pajak, royalti, dan lainnya; Stabilitas Polhukam tetap menjadi fondasi utama dalam membangun iklim usaha yang sehat.

Revitalisasi dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada tiga pilar utama: koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta. Namun, perhatian khusus perlu diberikan kepada sektor yang kerap terlupakan: UMKM dan koperasi, sebagai ujung tombak pemberdayaan rakyat.

Menurut data Kemenkop UKM (2023), terdapat 65,5 juta unit UMKM yang mencakup 99% total unit usaha di Tanah Air. Ironisnya, unit usaha besar hanya mendominasi 1% struktur ekonomi nasional. Meskipun UMKM menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 97% lapangan kerja, mereka hanya memperoleh 18,5% alokasi kredit perbankan. Sebuah ketimpangan struktural yang, menurut Prof. Rokhmin, perlu segera diperbaiki.

“Tanpa reformasi pendataan dan penguatan koperasi sebagai wadah kolektif, UMKM akan terus terjebak dalam lingkaran stagnasi,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengusulkan program revitalisasi koperasi dan UMKM, mulai dari klasifikasi berbasis kinerja, penguatan koperasi sektoral, hingga bantuan teknologi, digitalisasi, dan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau.

Visi Prof. Rokhmin tidak berhenti di tataran UMKM. Ia mendorong transformasi struktural ekonomi nasional, dari dominasi ekspor bahan mentah dan buruh murah menuju penguatan sektor manufaktur dan jasa yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya modernisasi sektor primer, seperti kelautan, pertanian, dan ESDM, agar lebih produktif dan ramah lingkungan.

Terakhir, hilirisasi sumber daya alam menjadi keharusan: bukan hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. “Kita harus naik kelas. Indonesia harus menjadi produsen bernilai tambah, bukan sekadar pengekspor sumber daya,” ujarnya.

Kolaborasi Penta Helix Untuk Kemajuan  Kabupaten Nias Selatan 

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa Penta Helix merupakan sebuah model kerjasama inovatif yang menghubungkan  antara lima komponen utama, yaitu Masyarakat, Swasta, Pemerintah, Ilmuwan dan Media Masa untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada Kreatifitas, dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Kunci keberhasilan model Penta Helix bergantung pada kolaborasi yang solid antar kelima pilar tersebut, dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi berbasis Iptek untuk menghasilkan solusi yang lebih cerdas dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan kerjasama antara akademisi, industri, komunitas, pemerintah, dan media, Penta Helix menjadi sangat relevan dalam mengatasi masalah besar seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan inovasi teknologi," ujar Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan ini.

Masyarakat (Rakyat, UMKM)
1. Beretos kerja unggul (seperti rajin, kerja keras, disiplin, dan teamwork); 
berakhlak mulia (shidiq, amanah, fathonah, tabligh, qonaah, dan IMTAQ); dan meningkatkan kapasitas serta kualitas (knowledge, skills, dan expertise) 
mulai dari diri kita sendiri. Kemudian tularkan kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa (Ifda bi Nafsih, Think Globally, Act Locally).
2. Pengembangan investasi dan bisnis di berbagai sektor ekonomi, sesuai potensi lokal, peluang pasar, dan kecintaan (passion) kita. Untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan volume produksi goods atau  barang (komoditas, produk) dan services (jasa) baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan pemilik dan karyawan > USD 480 (Rp 7,5 juta)/orang/bulan. Berdasarkan perhitungan: USD 3,2/orang/hari (garis kemiskinan Bank Dunia) atau USD 96/orang/bulan x 5 orang (rata-rata ukuran RT) dan asumsi yang bekerja hanya ayah atau ibu.

Swasta (Perusahaan Besar, Industri): 1. Berupaya maksimal agar perusahannya mampu menghasilkan goods atau services yang berdaya saing tinggi (QCD = Quality, Cost, dan, Delivery) untuk memenuhi pasar domestik (nasional) maupun ekspor secara berkelanjutan. Sehingga, menghasilkan keuntungan besar (highly profitable) secara berkelanjutan.

2. Gaji karyawan swasta dan ASN > USD 480 (Rp 7,5 juta)/bulan, 3. Program DIKLATLUH untuk karyawan dalam rangka up-skilling atau reskilling (capacity building) secara reguler dan berkesinambungan, 4. Keuntungan harus diinvestasikan di dalam negeri (jangan disimpan di Luar Negeri), 5. Investasi R & D (LITBANG) supaya produk perusahannya inovatif dan berdaya saing.

Pemerintah: 1. Punya konsep (Road Map, Blueprint, RPJP, dan RPJMN) pembangunan yang holistik dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, 2. Pembangunan Bidang Ekonomi, 3. Pembangunan SDM: sektor-sektor Kesehatan, Pendidikan, R & D, dan Agama, 4. Pembangunan Infrastruktur, 5. Penciptaan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif: perizinan, keadilan dan penegakkan hukum, dll.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance): profesional, melayani, transparan, akuntable, dan bebas KKN, 7. Kebijakan politik ekonomi kondusif (RTRW, fiskal, moneter, perdagangan, ketenagakerjaan, dan pemilu), 8. Capable, Strong, dan Good Leaders (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)

Ilmuwan (Dosen dan Peneliti) dan Ulama: 1. Menghasilkan invention dan innovation di berbagai bidang IPTEKS sesuai kebutuhan bangsa dan masyarakat dunia, 2. Ilmuwan dan Ulama berkontribusi siginifikan untuk membangun SDM Indonesia yang unggul, kompeten, capable, beretos kerja tinggi, berkhlak mulia, dan memiliki IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing, 3. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.

Media Masa: 1. Menyebar luaskan hal-hal positip: invention, innovation, prestasi orang, model bisnis yang sukses, model pembangunan yang berhasil, dll, 2. Mencegah dan mengatasi hal-hal negatip: kebohongan, ketidakjujuran, penghianatan, kriminalitas, premanisme, narkoba, perjudian, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dll, 3. Berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat meritokrasi (kehidupan berbangsa dan bernegara barazaskan merit system), berakhlak mulia, dan ber-IMTAQ menurut agama masing-masing, 4. Menjaga kerukunan dan keharmonisan antar pemeluk agama.

Sumber Dana Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan pemetaan menyeluruh terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus membuka cakrawala tentang sektor unggulan yang menjadi tumpuan masa depan ekonomi lokal: sektor agro-maritim.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Nias Selatan harus memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang ada—baik dari APBD kabupaten, provinsi, APBN lintas kementerian, swasta, hingga CSR, BLU, dan BUMN. Setiap sumber ini memegang peranan penting dalam menyokong infrastruktur, pengembangan ekonomi rakyat, dan perlindungan sumber daya alam.

Lebih jauh, Prof. Rokhmin menggarisbawahi sektor agro-maritim sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Ruang lingkupnya luas dan mencakup:

- Tanaman pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan umbi-umbian  
- Hortikultura dan tanaman obat, termasuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, serta tanaman khas  
- Perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, teh, kakao, dan vanila  
- Peternakan: sapi, unggas, kerbau, domba  
- Kehutanan: dari hutan alam hingga jasa ekosistem dan hasil non-kayu  
- Perikanan: budidaya laut, payau, dan air tawar, serta perikanan tangkap dari laut dan perairan darat

“Pembangunan Nias Selatan harus berbasis pada potensi lokal yang nyata—baik yang tumbuh di darat maupun yang hidup di lautan,” tandas Prof. Rokhmin.

Dengan tata kelola pendanaan yang transparan dan sinergi lintas sektor, beliau optimis bahwa Kabupaten Nias Selatan bisa tumbuh sebagai poros agro-maritim yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.

Nias Selatan di Pusaran Potensi Laut

Kabupaten Nias Selatan menyimpan kekayaan luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, namun pemanfaatannya masih jauh dari maksimal. Laut Nias Selatan yang berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 memiliki potensi sumber daya ikan (SDI) sebesar 1,23 juta ton per tahun. Ironisnya, hingga 2023, tingkat pemanfaatannya baru menyentuh 0,7%.

Data menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut terbesar berasal dari Kecamatan Pulau-Pulau Batu dengan kontribusi sebesar 1.377 ton atau 16% dari total tangkapan. Namun, armada yang tersedia didominasi oleh kapal kecil—tanpa motor (330 unit), motor tempel (1.826 unit), dan kapal motor <30 GT (1.560 unit). Tak ada satu pun kapal motor berukuran di atas 30 GT, yang artinya akses terhadap wilayah tangkap yang lebih luas dan modernisasi alat tangkap masih minim.

Sementara itu, perikanan budidaya di Nias Selatan menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Lahan budidaya hanya seluas 2,5 hektare, berupa kolam air tenang, menjadikan kontribusinya terhadap produksi relatif kecil.

Namun harapan tetap menyala. Nias Selatan kaya akan potensi produk olahan perikanan tradisional seperti Fale Osilio Guro, Köfö-Köfö, I’a Nihunagö, Hambae Natiti, dan Sambal Bubuk Udang—sebuah kekayaan kuliner laut yang punya potensi pasar domestik dan ekspor, jika ditopang dengan branding dan akses pasar yang tepat.

Dari sisi pariwisata, geliat mulai terasa. Tahun 2024 mencatat kunjungan 67.756 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dengan 78 akomodasi tersedia untuk menunjang sektor ini. Kombinasi antara laut biru, budaya pesisir, dan kearifan lokal menjadikan Nias Selatan destinasi bahari yang menjanjikan.

Eksotika Wisata dan Kaya Agro Berbasis Milenial

Kabupaten Nias Selatan menyimpan pesona yang begitu memesona—bukan hanya di garis pantainya yang berbuih ombak dan pasir putih, tetapi juga di setiap jengkal tanah pertaniannya yang subur. Dari Pantai Sorake yang tersohor di kalangan peselancar dunia, hingga Fale Osilio Guro yang kaya cita rasa laut, Nias Selatan menebar pesona dari laut, hutan, hingga pegunungan.

Setidaknya tujuh destinasi unggulan menjadi magnet wisatawan, seperti Pantai Tureleto, Pantai Lagundri, Taman Yo’ahowu, Air Terjun Humogo, hingga spiritualitas tenang di Taman Doa’a Bunda Maria. Sementara wisata alam seperti Puncak Soliga, Pulau Tanah Masa, dan Air Terjun Samiri menawarkan pengalaman luar ruang yang autentik.

Tak hanya berhenti pada alam, wisata budaya hadir sebagai ruh dari kehidupan lokal. Desa Bawömataluo dengan jejak arsitektur megalitikum dan berbagai desa adat lain di Gomo, Lahusa, hingga Siwalawa menyimpan warisan tak ternilai bagi penikmat antropologi dan sejarah nusantara.

Di balik panorama yang memesona, sektor pertanian juga menunjukkan wajah dinamis. Komoditas unggulan seperti karet dari Silau Laut (1.033 ton) dan durian dari Fanamaya (1.611 ton) mencerminkan kekayaan agro yang belum sepenuhnya terangkat. Subsektor perkebunan mendominasi, diikuti oleh hortikultura dan peternakan.

Menariknya, semangat regenerasi mulai tampak: lebih dari 16 ribu petani milenial (34% dari total petani) kini terlibat aktif. Bahkan urban farming telah merambah kawasan rumah tangga, dengan 11 unit usaha dan rumah tangga yang menerapkan pertanian perkotaan.

Dengan potensi wisata dan pertanian yang luar biasa, serta keterlibatan generasi muda, masa depan Nias Selatan terbuka lebar sebagai kabupaten unggulan yang menyeimbangkan pesona alam, budaya, dan ekonomi berbasis rakyat.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu, menyoroti urgensi transformasi ekonomi dan sosial di Kabupaten Nias Selatan. Melalui pendekatan analisis SWOT, ia memetakan pilar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pembangunan daerah sebagai dasar menyusun peta jalan menuju kabupaten yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Nias Selatan dikenal kaya akan sumber daya alam agro-maritim, seperti kelapa, hasil laut, dan pariwisata bahari. Keramahan masyarakat dan budaya pesisir yang kuat memperkuat daya tarik wilayah ini. Namun di balik kekuatan tersebut, tersimpan tantangan serius: kemiskinan yang tinggi, IPM yang masih rendah, infrastruktur rusak, serta keterbatasan akses terhadap permodalan dan teknologi.

Pendapatan rata-rata petani di bawah garis keluarga sejahtera. Pada 2024, upah tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Utara hanya sekitar Rp 2 juta per bulan. Angka ini jauh di bawah batas pendapatan keluarga sejahtera versi BPS (Rp 2,9 juta/bulan untuk keluarga 5 orang), dan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan standar Bank Dunia.

Peluangnya cukup besar. Pemerintah pusat dan provinsi mulai mengarahkan perhatian pada daerah tertinggal (3T), termasuk membuka jalur konektivitas udara dan investasi agro-maritim serta ekonomi kreatif. Namun, Nias Selatan tetap menghadapi ancaman global: bencana alam, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan persaingan pasar bebas yang dapat mengikis kearifan lokal jika tak diantisipasi.

Dalam konteks ini, Prof. Rokhmin Dahuri mendorong perlunya roadmap pembangunan yang berakar pada kekhasan lokal, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

“Wajah pembangunan Nias Selatan harus menampilkan keseimbangan antara kekuatan alam dan kekuatan manusia, antara ekonomi yang tumbuh dan nilai-nilai lokal yang lestari,” tegas Prof Rokhmin Dahuri.

Editor: Husnie