ASKARA - Ketika pagar laut di Pantai Indah Kapuk mengundang kritik publik, publik nyaris lupa bahwa tangan-tangan korporasi yang sama juga menggali kekayaan bumi Raja Ampat.

Kini, setelah izin tambang nikel dicabut, nama-nama yang terkait konglomerat Aguan kembali muncul, membentang dari Jakarta hingga pulau-pulau cagar alam yang tercabik alat berat dan rakus modal.

Luar biasa memang Sugianto Kusuma alias Aguan ini. Kalau dalam dunia sulap ada trik menghilangkan koin di balik telinga, maka Aguan bisa menghilang dari pusaran pagar laut dan tiba-tiba muncul di tengah tambang nikel Raja Ampat.

Prestasi lintas sektor? Atau jejak panjang dari watak oligarki yang mengandalkan kekebalan, bukan keberlanjutan?

Belum lama ini, publik dibuat geger dengan pagar laut yang memotong akses warga di Pantai Indah Kapuk. Aksi privatisasi ruang publik yang semestinya menjadi milik bersama.

Tapi hebatnya, ketika polemik itu belum sepenuhnya reda, nama besar keluarga Aguan sudah muncul dalam babak baru kerusakan ekologis: tambang nikel di kawasan geopark Raja Ampat.

Empat perusahaan dicabut izinnya oleh pemerintah. Bukan karena protes LSM, bukan karena tekanan masyarakat adat, tapi karena akhirnya negara mulai membaca fakta yang sudah tergeletak lama: bahwa ada kerusakan sistemik di kawasan cagar alam yang seharusnya dijaga.

Salah satu dari empat perusahaan itu adalah PT Kawei Sejahtera Mining. Dan siapa pengendali utamanya? Ya, lagi-lagi keluarga Aguan.

Sebut saja Susanto Kusumo adik Aguan. Lalu ada Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma—anak-anaknya.

Nama-nama ini tak asing di lingkar elite bisnis properti. Mereka mengendalikan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Alamat korespondensi mereka?

Tentu bukan di Manuran atau Kawe yang hijau perawan itu, melainkan di Menara Sudirman, jantung ibukota tempat ide besar bisnis dan penguasaan lahan berkelindan dalam kafe pendingin.

Yang menarik bukan hanya keterlibatan mereka dalam tambang ilegal di geopark. Tapi bagaimana sistem memungkinkan mereka berpindah sektor tanpa kontrol yang berarti.

Kemarin main properti, besok ke tambang, lusa mungkin masuk ke energi hijau sembari tetap membawa logika perusakan lama.

Lebih sinis lagi, publik dipaksa percaya bahwa pencabutan izin ini adalah bukti ketegasan negara. Padahal negara baru bergerak setelah kerusakan terlanjur terjadi, dan aroma busuk tambang sudah menyebar ke halaman istana.

Apakah ini penegakan hukum atau sekadar upaya cuci muka menjelang agenda politik berikutnya?

Dan media? Terlalu banyak yang lebih suka membahas gosip selebritas atau laga bola. Padahal, tambang-tambang seperti ini lebih menentukan masa depan tanah air daripada siapa yang nyanyi di resepsi anak jenderal.

Maka jangan heran bila pengusaha seperti Aguan merasa aman. Mereka tahu cara bermain di bawah radar, sembari memastikan radar itu milik mereka juga.

Yang lebih menyedihkan lagi: warga Raja Ampat yang hidupnya terikat pada laut dan hutan tidak pernah benar-benar diundang dalam diskusi perizinan tambang. Kehadiran mereka hanya dianggap "masalah kecil" yang bisa diselesaikan dengan sedikit bantuan sembako dan janji pembangunan sekolah. Padahal yang mereka minta sederhana: jangan rusak tempat hidup kami.

Begini cara oligarki bekerja. Bukan sekadar kaya, tapi kebal. Bukan sekadar punya bisnis, tapi menguasai narasi. Mereka bisa menghilang dari polemik satu, lalu muncul dalam kerusakan lain dengan wajah bersih. Mereka tak perlu bicara di media, karena saham-saham mereka sudah lebih keras berbicara.

Dan jika hari ini nama Aguan terlibat di tambang nikel, siapa yang bisa jamin esok tidak muncul di proyek tambang emas, pembangkit batu bara, atau proyek food estate yang menenggelamkan kampung-kampung adat?

Dalam republik yang terlalu murah hati pada pemilik modal, kerusakan bukan kegagalan sistem, melainkan bagian dari perencanaannya. Dan Aguan? Ia hanyalah salah satu dari banyak nama yang memahami betul bagaimana menyelam dalam tambang, muncul di proyek properti, dan tetap mengambang dalam catatan hukum yang selalu bisa dinegosiasikan.

Jadi mari berhenti pura-pura heran. Ini bukan insiden. Ini pola. Pola yang akan terus berulang selama negara lebih setia pada pelobi daripada pada rakyat. Dan selama itu pula, Aguan dan para sejawatnya akan terus "hilang" di satu kasus dan "muncul" di reruntuhan ekologi berikutnya dengan senyum diplomatis dan laporan tahunan yang berkilau. (Dwi Taufan Hidayat)