ASKARA - Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk periode Juni–Juli 2025 guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Tapi apakah kebijakan ini benar-benar solutif secara jangka panjang, atau sekadar tambal sulam menjelang badai? Apakah rakyat dijadikan subjek utama, atau hanya obyek statistik demi kepentingan politis?

Dalam dunia kebijakan ekonomi, tak semua yang tampak baik di permukaan benar-benar menyentuh akar persoalan. Paket stimulus ekonomi yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati senilai Rp24,44 triliun untuk periode Juni–Juli 2025 memang tampak sebagai angin segar di tengah potensi perlambatan global.

Namun, di balik angka-angka yang tampaknya pro-rakyat tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan kritis: Apakah ini kebijakan yang berdasar pada kalkulasi jangka panjang dan data yang solid, atau sekadar respons politis yang pragmatis menjelang momen-momen elektoral?

Stimulus yang dikemas dalam lima kebijakan utama mulai dari diskon transportasi, diskon tol, penebalan bansos, subsidi upah, hingga perpanjangan diskon JKK pada dasarnya adalah suntikan fiskal yang bertujuan mendorong konsumsi domestik.

Konsep ini dalam ilmu ekonomi makro dikenal sebagai counter-cyclical fiscal policy, yaitu strategi pemerintah meningkatkan belanja ketika ekonomi sedang melambat. Tapi kebijakan ini baru akan efektif jika daya dorongnya berkelanjutan dan disertai reformasi struktural.

Mari kita bedah satu per satu.

Diskon transportasi dan tarif tol tampak ramah publik, terutama di tengah musim libur sekolah. Tapi kita perlu bertanya: apakah insentif ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang cukup besar dalam ekonomi lokal, atau hanya menjadi konsumsi sesaat tanpa daya tahan?

Tanpa disertai insentif bagi sektor riil, UMKM, dan perluasan lapangan kerja yang produktif, maka dorongan konsumsi ini akan bersifat semu dan mudah lenyap begitu stimulus berakhir.

Selain itu, diskon ini cenderung menguntungkan kalangan menengah yang punya mobilitas, bukan masyarakat miskin yang justru minim akses terhadap moda transportasi.

Penebalan bantuan sosial tentu menjadi harapan bagi 18,3 juta masyarakat rentan. Namun, penyaluran sekali dalam dua bulan (Juni–Juli) tidak menjawab kebutuhan jangka panjang.

Kita berhadapan dengan masalah struktural seperti inflasi bahan pangan, stagnasi pendapatan, dan ketimpangan akses ekonomi.

Jika bansos tidak dibarengi dengan upaya memberdayakan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri, maka ini hanya memperpanjang ketergantungan pada negara bukan memperkuat kemandirian rakyat.

Subsidi upah untuk 17,3 juta pekerja dan ratusan ribu guru honorer patut diapresiasi, tapi patut juga ditelaah. Bukankah ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengupahan nasional?

Kenapa sampai ada jutaan pekerja formal yang bergaji di bawah UMP? Dan mengapa guru pilar pendidikan bangsa masih hidup dalam upah ala kadarnya? Memberikan subsidi sesaat tanpa menyentuh akar persoalan ketimpangan upah hanya menambal kebocoran sistemik, bukan memperbaikinya.

Perpanjangan diskon iuran JKK bagi industri padat karya menunjukkan keberpihakan terhadap sektor riil. Tapi kita kembali bertanya: di mana reformasi menyeluruh terhadap jaminan sosial tenaga kerja?

Apakah kita sedang menyubsidi perusahaan agar tetap beroperasi dengan standar kesejahteraan rendah, atau benar-benar ingin menyehatkan sistem proteksi sosial tenaga kerja?

Lebih jauh lagi, kita tak bisa menafikan bahwa semua stimulus ini muncul di tengah potensi krisis global dan perlambatan ekonomi Tiongkok mitra dagang utama Indonesia.

Pemerintah tampaknya bermain dalam ruang sempit antara menyelamatkan konsumsi rumah tangga dan mempertahankan citra makroekonomi yang “stabil”. Tapi stabilitas statistik tak selalu berarti ketahanan rakyat.

Pertumbuhan PDB 5 persen bisa jadi ilusi jika diiringi oleh peningkatan ketimpangan, eksploitasi buruh murah, dan kemiskinan yang tersamar.

Yang patut dicurigai juga adalah potensi populisme fiskal menjelang tahun politik. Pemerintah tampak ingin menenangkan keresahan publik dengan kebijakan “murah hati” yang masif.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kebijakan populis dalam ekonomi sering kali mengorbankan prinsip keberlanjutan fiskal. Apakah stimulus ini sudah dihitung dampaknya terhadap defisit APBN? Bagaimana kelanjutannya setelah Juli 2025?

Penting diingat, stimulus ekonomi bukanlah alat sulap. Ia harus ditopang oleh data yang presisi, strategi jangka panjang, dan integritas eksekusi di lapangan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi baju indah yang menutupi tubuh ekonomi yang lemah dan rapuh.

Kesejahteraan tidak bisa dibangun dari angka-angka belaka, tapi dari perubahan struktural yang menyentuh akar masalah: ketimpangan, pendidikan yang tidak merata, birokrasi yang lamban, serta sistem perpajakan dan anggaran yang adil.

Alih-alih hanya fokus pada pertumbuhan 5 persen, pemerintah seharusnya mulai menggeser orientasi menuju pertumbuhan berkualitas yakni yang merata, berkelanjutan, dan memberdayakan. Bukan hanya menjaga konsumsi, tapi juga memperbaiki distribusi pendapatan.

Bukan hanya mengguyur subsidi, tapi juga mereformasi sistem upah dan jaminan sosial. Bukan hanya mendongkrak angka makro, tapi membangun kekuatan mikro rakyat.

Kebijakan ekonomi yang ideal adalah yang mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar: Apakah ia adil? Apakah ia berdampak jangka panjang? Dan apakah ia benar-benar menyentuh hidup rakyat, bukan hanya memoles laporan tahunan?

Jika jawaban dari ketiga pertanyaan itu masih samar, maka stimulus ini hanya menjadi kosmetik fiskal, bukan solusi hakiki.

Stimulus ekonomi Juni–Juli 2025 memang tampak manis, tapi manisnya tidak selalu menyehatkan. Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya kebaikan yang instan, tapi keadilan yang berkelanjutan.

Pemerintah harus berhenti menambal krisis dengan kebijakan populis jangka pendek, dan mulai membangun masa depan ekonomi yang kokoh dari fondasi paling bawah: rakyat. (Dwi Taufan Hidayat)