NEWS
Prof. Rokhmin Dahuri: Saatnya Perikanan Tangkap Jadi Penopang Ekonomi Indonesia
ASKARA – Dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap “Sinergi Bersama Mewujudkan Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Patisipatif dan Inklusif”, Ditjen. Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (15/5), Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkapkan ironi besar di sektor perikanan Indonesia.
"Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, namun kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional hanya sekitar 2,65%. Sementara itu, nelayan dan pembudidaya ikan masih hidup dalam kemiskinan," ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema, “Pembangunan Perikanan Tangkap Yang Mensejahterakan Nelayan Dan Berkontribusi Signifikan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pada kesempatan itu, beliau menyoroti berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan sektor ini, termasuk overfishing, illegal fishing, dan kurangnya pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
Prof. Rokhmin Dahuri mendorong pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan, modern, dan inklusif, serta memperkuat peran nelayan tradisional dalam proses tersebut, khususnya dalam mewujudkan "Indonesia Emas 2045".
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat dan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
"Pertama, meskipun kontribusi subsektor Perikanan Tangkap terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) relatif kecil, hanya sekitar 1%," ujarnya.
Namun, tegasnya, Perikanan Tangkap menyerap tenaga kerja langsung (on-fishing) sebanyak 3,2 juta orang terdiri dari 2,76 juta nelayan laut dan 0,44 juta nelayan PUD (Perairan Umum darat).
Sementara itu, banyaknya tenaga kerja yang terserap di industri hulu (seperti galangan kapal, pabrik mesin kapal, pabrik alat tangkap, dan lainnya) dan di industri hilir nya (pabrik es, cold storage, pabrik pengolahan ikan, dan lainnya) sekitar 3,2 juta orang (FAO, 2024).
Sehingga, total tenaga kerja yang bekerja di subsektor Perikanan Tangkap sebanyak 6,4 juta orang. Karena, rata-rata ukuran keluarga nelayan adalah 5 orang ( Maka, ada 30,2 juta orang (11% total penduduk Indonesia) kehidupan ekonominya bergantung pada subsektor Perikanan Tangkap.
Kedua, Sekitar 54% total asupan protein hewani rakyat Indonesia berasal dari berbagai jenis ikan, dan 8,18 juta ton (32% )dari Perikanan Tangkap (Capture Fisheries) serta sisanya 5,61 juta ton (22%) dari Perikanan Budidaya (Aquaculture) (KKP, 2023).
Protein, khususnya protein hewani (ikan) sangat baik untuk kesehatan dan kecerdasan manusia ( Maka, Perikanan Tangkap sangat signifikan membentuk kualitas SDM Indonesia.
Ketiga, Perikanan Tangkap menciptakan efek pengganda (multiplier effects) ekonomi yang besar dan luas.
Keempat, Indonesia memiliki total potensi produksi (MSY) perikanan tangkap sekitar 12,1 juta ton di perairan laut (13,4% dunia), terbesar di dunia dengan total MSY sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2020). Dan, MSY PUD nya sebesar 3 juta ton/tahun.
Kelima, Sejak 2012 Indonesia menjadi produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia, setelah China (FAO, 2022).
"Sudah saatnya kita memberikan perhatian serius pada sektor kelautan dan perikanan, bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya..
Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas UMMI itu mengeluarkan peringatan keras terkait berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia, termasuk kemiskinan nelayan, deflasi, hingga ancaman generasi penerus yang lemah akibat stunting dan gizi buruk.
Menurutnya, meskipun memiliki potensi besar, sektor Kelautan dan Perikanan (KP) masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ekonomi masih rendah, ketimpangan semakin parah, dan krisis pangan menghantui masa depan generasi kita. Jika tidak segera ditangani, kita akan menghadapi 'lost generation'," katanya.
Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti bahwa kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan masih tinggi, dengan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB hanya 2,65%, jauh di bawah potensinya.
Sektor perikanan Indonesia sebenarnya sudah menjadi terbesar kedua di dunia setelah China, tetapi masih terkendala praktik overfishing dan destructive fishing merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi. Untuk itu, pentingnya pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan yang masih tertinggal.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tugas pokok untuk mengatasi permasalahan internal sektor kelautan dan perikanan serta mendayagunakan seluruh potensi sektor ini untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ia juga menyoroti perlunya KKP membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa, seperti pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam 10 tahun terakhir.
"Perlu dicatat, KKP menorehkan prestasi luar biasa sumber daya secara volumetri sejak tahun 2009. Produksi perikanan Indonesia sudah mencapai terbesar kedua di dunia, hanya kalah dengan China saja," ungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini. Sayangnya, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam menghadapi tantangan global seperti pemanasan global, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan disrupsi teknologi Industry 4.0, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya mendayagunakan potensi pembangunan kelautan dan perikanan secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan pernyataan tegas ini, Prof. Rokhmin Dahuri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam membenahi sektor kelautan dan perikanan, agar dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Potensi Produksi Lestari
Terkait Ekonomi Kelautan (Blue Economy), Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.
“Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2023 (Rp 3.000 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini,” jelas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.
Asupan Protein Hewani Masyarakat Indonesia sebesar 54% berasal dari Ikan (MSC, 2021). Pada 2023 Produksi perikanan Indonesia (tanpa produksi rumput laut) sebesar 13,79 juta ton Ikan yang terdiri dari: Perikanan Tangkap Laut 7,71 Juta ton, Perikanan Tangkap Darat 0,47 juta ton, Perikanan Budidaya 5,61 juta ton. 32,03% asupan protein hewani berasal dari Perikanan Tangkap.
Peran Pangan Akuatik Untuk Ketahanan Pangan
Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti peran pangan akuatik sebagai kunci penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pangan akuatik, yang mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap, tidak hanya berperan sebagai sumber protein dan nutrisi penting, tetapi juga sebagai penopang ekonomi dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
Pangan akuatik meliputi perikanan budidaya (akuakultur) yang menghasilkan berbagai jenis ikan, kerang, udang, rumput laut, dan sebagainya, serta perikanan tangkap yang melibatkan penangkapan ikan di laut.
Menyediakan pangan low-input dan ramah lingkungan.
Bisa direkomendasikan untuk program makan bergizi. Kandungan protein ikan menjadi modal menyiapkan SDM untuk Indonesia Emas 2045 mendatang.
Sumber protein dan mikronutrien tinggi (omega-3, Vit D, dll). Lebih dari 3,3 miliar orang mendapatkan setidaknya 20% protein hewani mereka dari ikan (FAO, 2020).
Pangan Akuatik memenuhi sekitar 8% zink dan besi, 13% protein, dan 27% vitamin B12 dari Pangan Akuatik (Golden et al., 2021).
Menjadi alternatif sumber pangan berkelanjutan di masa depan dan mengganti alih fungsi lahan.
Pencapaian target SDGs ke 14: Life Below Water: Mengurangi kelaparan dan meningkatkan kesehatan, Meningkatkan keberlanjutan lautan, air, iklim dan daratan, Meningkatkan lapangan kerja. Industri perikanan merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pangan akuatik sebagai solusi pemenuhan pangan bergizi di masa depan
Lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada pangan akuatik sebagai sumber utama protein dan mikronutrien seperti kalsium, iodin, dan zat besi (FAO, 2022).
Pangan akuatik, terutama ikan pelagis kecil (sardin, makarel), kerang, dan salmonid, merupakan sumber utama Omega-3 (DHA+EPA), Vitamin B12, dan Iodin.
Contohnya, ikan pelagis kecil dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian Omega-3 dan Vitamin B12, menjadikannya pilihan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi esensial yang sulit diperoleh dari pangan darat.
Pangan akuatik memiliki efisiensi konversi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan hewan ternak, menjadikannya solusi berkelanjutan untuk kebutuhan protein global.
"Sebelum pembentukan KKP, Indonesia menempati posisi ketujuh dalam produksi perikanan laut global. Pada 2023, Indonesia naik ke posisi kedua, setelah China," ungkapnya.
Tantangan Pembangunan Perikanan Tangkap
Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia) membeberkan 15 permasalahan dan tantangan Pembangunan Perikanan Tangkap. Antara lain:
1. Banyak nelayan yang masih miskin, nelayan merupakan satu dari 3 kantong kemiskinan nasional bersama petani dan buruh. Kondisi ini terutama karena sebagian besar nelayan (> 80%) masih tradisional, dengan ukuran Kapal Ikan < 10 GT, alat tangkap yang kurang efisien dan ramah lingkungan, dan tidak menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System) ( Sehingga, produktivitas (CPUE) nya rendah,.
2. Overfishing beberapa kelompok ikan di beberapa WPP (Wilayan Pengelolaan Perikanan) dan fishing grounds NKRI, seperti sebagian Selat Malaka, Laut Jawa, Pantai Selatan Sulawesi, dan Selat Bali. Sementara itu, di beberapa WPP dan fishing grounds, seperti Laut Tomini, Laut Banda, ZEEI Samudera Hindia, dan ZEEI Samudera Pasifik, berbagai kelompok ikan masih underfishing.
3. IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) dan destructive fishing practices masih marak, karena rendahnya kesadaran nelayan, Kapal Ikan nasional di wilayah-wilayah laut yang menjadi ajang IUU fishing nelayan asing, law enforcement, dan MCS.
4. Pencemaran perairan, termasuk plastik.
5. Perusakan ekosistem pesisir (seperti mangroves, padang lamun, terumbu karang, dan estuari) yang merupakan spawning, feeding, nursery grounds sekitar 90% biota laut.
6. Nelayan kesusahan mendapatkan sarana produksi dan perbekalan melaut dengan kualitas yang baik, harga relatif murah, dan jumlah mencukupi.
7. Harga jual ikan sangat fluktuatif (tidak ada jaminan pasar bagi nelayan). Pada saat musim paceklik, harga ikan tinggi (mahal). Namun, begitu musim banyak ikan, harga mendadak sontak turun (murah) (market glut).
8. Posisi nelayan dalam Sistem Rantai Tata Niaga Bisnis Perikanan sangat dirugikan.
9. Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan ABK cenderung kurang adil bagi ABK.
10. Dalam satu tahun, nelayan tidak melaut, karena cuaca buruk atau muslim paceklik ikan.
11. Gap (perbedaan) antara daerah produksi dan pemasaran (konsumen) ikan, dan Sistem Logistik Ikan Nasional (Cold Chain System) masih lemah.
12. . Nelayan (Nahkoda, Fishing Master, dan ABK), terutama Kapal Ikan > 30 GT, menjual ikan di tengah laut secara illegal ( Sehingga, menyebabkan kerugian bagi pemilik Kapal Ikan.
13. Kecelakaan di laut, perampokan, illegal trading, dan kriminalitas lain di laut.
14. Iklim investasi dan Ease of Doing Business (e.g. Perizinan) kurang kondusif.
15. Kebijakan politik-ekonomi kurang kondusif: nelayan susah mendapatkan kredit perbankan yang murah dan persyaratan lunak, APBN KKP 2025 sangat rendah (hanya Rp 4,7 T), infrastruktur (pelabuhan, dan lainnya) jauh dari cukup, dan posisi tawar nelayan lemah.
Jumlah Nelayan Kecil (Orang)
Data dianalisis berdasarkan definisi dari nelayan kecil yang terkandung dalam UU NOMOR 7 TAHUN 2016 tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 gros ton (GT).
Rata-rata upah buruh menurut lapangan pekerjaan utama, Agustus 2024 (Juta Rupiah)
Rata-Rata Upah Buruh Nasional = Rp. 3,27 Juta: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati rata-rata gaji terendah ke-2 menurut lapangan usaha secara Nasional.
Periode 2014-2024, Nilai Tukar Nelayan nasional terus menurun, rata-rata –0,28% per tahun.
Sebanyak 18 provinsi memiliki NTN di bawah rata-rata nasional, menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan nelayan di setengah wilayah Indonesia.
Nelayan Miskin
Pada 2015, masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14% (9,16 juta orang) angka kemiskinan yang ada di Indonesia (KKP dalam Ombudsman, 2023). Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin didasarkan atas analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017.
Pada 2018, 20 sampai 48 persen (1,2 juta orang) nelayan di Indonesia masih miskin (BPS dalam Tempo, 2023). Pada 2019, menunjukkan kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan. (Ombudsman, 2023)
Kemiskinan di pesisir pada tahun 2021 sebesar 4,19%. Total keseluruhan penduduk miskin nasional adalah 10,86 juta jiwa dan 12,48% atau 1,3 juta jiwa di antaranya tersebar di 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir. (Koral, 2023)
Pelanggaran Bidang Kelautan & Pengelolaan Ruang Laut
Tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut. Tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi,
Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan & alat yang merusak ekosistem (destructive fishing)
Menimbulkan kerusakan SDI dan lingkungannya
10 Negara Penanganan IUUF Teburuk)
Indonesia menempati peringkat enam terburuk dari 152 negara dengan skor 2,89. Indonesia berada di bawah Tiongkok, Rusia, Yaman, India dan Iran.
Dalam tiga kali laporan, Indonesia sempat menempati posisi lumayan, peringkat 15 pada 2019,dan naik peringkat 20 pada 2021.
Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, seperti Thailand yang merangkak naik dari posisi 55 (2019) dan 49 (2021) jadi 105 pada 2023. Bahkan, Vietnam yang kapal-kapalnya kerap masuk ke Indonesia, punya peringkat lebih baik (17).
Pendapatan nelayan di Sumatera Utara turun hingga 19,82% per bulan secara konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 3,02 juta, termasuk Rp 954 ribu dari luar melaut.
Penurunan ini dipicu kerusakan ekosistem laut akibat alat tangkap destruktif dan lemahnya pengawasan daerah terhadap izin penangkapan.
Keberadaan kapal ikan asing, terutama dari Vietnam, semakin marak di Laut Natuna Utara dan meresahkan nelayan lokal karena menyebabkan penurunan penghasilan drastis—dari Rp 8–10 juta menjadi hanya Rp 2–4 juta per orang per bulan.
Data IOJI menunjukkan intrusi 74 kapal Vietnam pada April 2025, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,6 triliun hanya dalam satu bulan.
Nelayan mendesak pemerintah untuk meningkatkan patroli dan penegakan hukum secara konsisten .
Strategi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan menguraikan definisi transformasi struktural ekonomi, yaitu:
Transformasi Ekonomi Struktural melibatkan: (1) realokasi faktor-faktor produksi dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; (2) realokasi faktor-faktor produksi tersebut di antara kegiatan sektor manufaktur dan jasa; (3) menggeser faktor-faktor produksi dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi; dan (4) membangun kapasitas bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi di dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri. (PBB, 2008)
Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap
Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan tersebut menyebutkan sejumlah kebijakan dan strategi pembangunan Perikanan Tangkap yang perlu dilakukan untuk menyejahterakan seluruh nelayan dan meningkatkan kontribusi secara berkelanjutan:
1. Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable): Modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal, alat tangkap, dan alat bantu); dan penetapan jumlah kapal ikan yang boleh beroperasi sesuai MSY di setiap WPP atau fishing grounds (penangkapan terukur), sehingga pendapatan nelayan rata-rata > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan ABK/bulan secara berkelanjutan.
2. Modernisasi kapal dan alat tangkap ikan tradisional sesuai keunikan wilayah yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan//bulan.
3. Pengembangan 4.000 kapal ikan nasional modern (> 100 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil ( International Waters atau High Seas). Diprioritaskan pemilik kapal dan ABK berasal dari nelayan tradisional wilayah overfishing.
“Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing,” katanya.
4. Revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan supaya tidak hanya sebagai tambat-labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai Kawasan Indsutri Perikanan Terpadu (industri hulu, industri hilir, dan jasa penunjang), dan memenuhi persyaratan sanitasi, higienis serta kualitas dan keamanan pangan (food safety).
Penggunaan kapal ikan zero-emission (panel surya), Eco-Fishing Ports, dan teknologi digital (Industry 4.0) seperti Big Data, IoT, Blockchain, AI, dan drone.
Untuk jenis-jenis ikan ekonomi penting, harus ditransportasikan dari Pelabuhan Perikanan ke pasar domestik maupun ekspor dengan menerapkan cold chain system.
5. BUMN/BUMD, koperasi atau swata menyediakan (menjual) sarana produksi dan perbekalan melaut (kapal ikan, alat tangkap, mesin kapal, BBM, energi terbarukan, beras, dan lainnya) yang berkualitas tinggi, dengan harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi untuk nelayan di seluruh wilayah NKRI.
6. Pemerintah menjamin seluruh ikan hasil tangkapan nelayan di seluruh wilayah NKRI dapat dijual dengan harga sesuai ‘’nilai keekonomian” (menguntungkan nelayan, dan tidak memberatkan konsumen dalam negeri).
7. Pada saat nelayan tidak bisa melaut, karena paceklik ikan maupun cuaca buruk (rata-rata 3 – 4 bulan dalam setahun), pemerintah wajib menyediakan mata pencaharian alternatif (perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, agroindustri, dan potensi ekonomi lokal lainnya) supaya nelayan tidak terjerat renternir, seperti selama ini.
8. Evaluasi dan perbaikan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan ABK supaya lebih adil dan saling menguntungkan.
9. Pemerintah harus menyediakan skim kredit perbankan khusus untuk nelayan, denga bunga relatif murah (3% per tahun) dan persyaratan relatif lunak.
10. Penyediaan asuransi (jiwa maupun usaha) untuk nelayan.
11. Pemberantasan IUU fishing dan destructive fishing.
12. Restorasi dan pemeliharaan lingkungan: pengendalian pencemaran, rehabilitasi hutan mangrove, terumbu karang dan ekosistem pesisir yang rusak, restocking, dan stock enhancement.
13. Peningkatan kapasitas MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance).
14. Mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, dan bencana alam lain: kapal ikan dengan energi surya, dll.
15. Pemerintah harus melaksanakan DIKLATLUH nelayan tentang teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan, Best Handling Practices (cool box, RSW, palkah berpendingin), dan konservasi secara reguler dan berkesinambungan.
16. Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, kredit perbankan, iklim investasi, dan Ease of Doing Business) yang kondusif.
Kemiskinan Versi BPS dan Bank Dunia
Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. Sebelum Pandemi Covid-19 pada Desember 2019, sekitar 2,5 miliar orang hidup dalam kemiskinan dengan pengeluaran harian kurang dari US$ 2,5 sedangkan sekitar 1 miliar orang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pengeluaran kurang dari USD 1,9 per hari, dan 700 juta kelaparan (Bank Dunia, 2020).
“Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,4% atau sekitar 26,2 juta orang. Dari 200 negara PBB di dunia, hanya 17 negara dengan PDB US$ lebih 1 trilyun,” ujarnya.
Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni Rp 582.000/orang/bulan untuk mencukupi 5 kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, rumah, Kesehatan, dan Pendidikan) dalam sebulan ( Jumlah penduduk miskin 26 juta orang (9,3% total penduduk).
“Tapi garis kemiskinan itu sangat rendah sekali sekitar 582.000/orang/bulan. Padahal BPS menyebut garis kemiskinan sejumlah uang yang cukup bagi seorang memenuhi 5 kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) dalam sebulan,” terangnya.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa garis kemiskinan yang tidak munafik digariskan oleh Bank Dunia yaitu 3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp1,5 juta/orang/bulan, jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 112 juta orang (37% total penduduk). “Maka orang Indonesia yang miskin itu masih 112 juta orang atau 37%, dan disitulah sebagian besar buruh, petani dan nelayan,” tegasnya.
Asumsi: rata-rata ukuran keluarga nelayan sebanyak 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak), dan pada umumnya yang bekerja hanya ayah (nelayan) ( pendapatan minimal nelayan sejahtera (hidup diatas garis kemiskinan) versi Bank Dunia = 5 orang x Rp 1,5 juta/orang/bulan = Rp 7,5 juta/bulan. Sedangkan, pendapatan minimal nelayan Sejahtera = 5 orang x Rp 582.000/orang/bulan = Rp 2.910.000/bulan.
Potensi Pembangunan (Ekonomi) Perikanan Tangkap Laut Nasional
Maximum Sustainable Yield = 12,01 Juta ton/tahun, terbesar di Dunia (MSY = 90 Juta ton/tahun). Maximum Sustainable Yield = 12,01 Juta ton/tahun, terbesar di Dunia (MSY = 90 Juta ton/tahun). Pendapatan Kotor Nelayan = Rp 8,7 Juta/bulan, dengan asumsi $2 per kg
Pendapatan Bersih Nelayan = 0,6 X 8,7 Juta/bulan = Rp 5,3 Juta/bulan, dengan perhitungan 40% biaya operasional nelayan.
Perikanan Tangkap Laut Malaysia
Hasil tangkapan per Nelayan = 11,2 ton/tahun = 935 kg/bulan..Pendapatan Kotor Nelayan = Rp 30 Juta/bulan, dengan asumsi $2 per kg.
Pendapatan Bersih Nelayan = 0,6 X 30 Juta/bulan = Rp 18 Juta/bulan, dengan perhitungan 40% biaya operasional nelayan
Kalkulasi Ekonomi Pengembangan 2.000 Kapal Ikan Modern di Perairan Indonesia dan ZEEI. Pendapatan Kotor = 2,22 milyar kg x US$ 2,5/kg = US$ 5,55 milyar
Pendapatan Bersih = 50% x US$ 5,55 milyar = US$ 2,775 milyar/tahun = Rp 41,625 Trilyun/tahun. Pendapatan Bersih dari 5.000 Kapal Ikan = 5/2 x Rp 41,625 T = Rp 104 Trilyun.
Penggunaan panel surya pada perahu nelayan merupakan alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi.
Tantangan: pengeluaran biaya awal yang tinggi, kapasitas penyimpanan energi masih terbatas yang menyebabkan panel surya tidak dapat digunakan untuk semua kebutuhan energi perahu nelayan, dan panel surya membutuhkan perawatan secara berkala untuk memastikan kinerjanya optimal.
“Intervensi Teknologi oleh FAO melalui Pendanaan NORAD untuk Mengurangi Kehilangan dan Pemborosan Ikan”
FAO memperkenalkan kapal multi-hari dengan sistem pendingin canggih untuk menjaga kualitas ikan dan mengurangi kehilangan pascapanen.
Teknologi bulbous bow mengurangi hambatan gelombang dan menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 13%, menghemat biaya operasional.
Aplikasi AI memungkinkan nelayan menilai kualitas ikan berdasarkan standar ekspor Yellowfin Tuna dan menegosiasikan harga secara lebih adil.
Biaya pemasangan bulbous bow sekitar 1 juta LKR, menjadi tantangan bagi nelayan kecil tanpa dukungan teknis dan finansial.
Keberhasilan teknologi ini bergantung pada akses, pelatihan, dan infrastruktur pendukung seperti cold chain dan literasi digital nelayan.
Hydropuck™ memungkinkan penangkapan ikan tanpa pintu trawl dengan sonar dan kontrol otomatis, menghindari kerusakan dasar laut.l. Teknologi ini mengurangi konsumsi bahan bakar dan bycatch, dua masalah utama pada trawl tradisional (bycatch bisa mencapai 80% pada perikanan udang).
Trawl dasar konvensional menghasilkan emisi rata-rata 4,65 kg CO₂/kg ikan, namun teknologi modern seperti di Alaska bisa menurunkannya hingga 1,17 kg CO₂/kg.
Dampak trawl terhadap habitat sangat tergantung pada frekuensi, jenis substrat, dan efektivitas manajemen wilayah perikanan. "Solusi keberlanjutan bukan melarang trawl dasar, tetapi memperbaiki tata kelola dan adopsi teknologi seperti Hydropuck™ untuk menekan dampak lingkungan," kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Indonesia) itu.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan fakta-fakta mencemaskan tentang kondisi ekonomi, sosial, dan ketahanan bangsa. Ia menyebut Indonesia tengah berada di persimpangan jalan: mengalami deindustrialisasi sebelum menjadi negara maju, dilanda deflasi, dan menyaksikan meningkatnya PHK serta eksodus anak muda ke luar negeri.
“Kontribusi sektor manufaktur yang pada 1996 mencapai 29%, kini tinggal 19%. Tapi GNI per kapita kita baru 3.870 dolar. Ini jelas deindustrialisasi prematur,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004.
Tak hanya itu, ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan ekonomi terburuk ketiga di dunia. Ditambah lagi fragmentasi sosial seperti polarisasi ‘Kadrun vs Cebong’ yang memperparah situasi nasional.
Ekonomi Indonesia mengalami deflasi sejak Mei 2024, di mana pasokan barang lebih banyak daripada permintaan, menghambat pertumbuhan ekonomi. 30% anak-anak Indonesia mengalami stunting*, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus—sebuah ancaman serius bagi kecerdasan dan kesehatan generasi penerus.
Selain itu, ungkapnya, Indonesia kini menghadapi lonceng darurat pembangunan. Gelombang PHK massif, lapangan kerja menyusut, dan kelas menengah terancam hilang. “Generasi emas kita malah memilih pergi mencari peluang ke luar negeri. Mereka lari dari sistem yang kehilangan meritokrasi,” ungkapnya tajam.
Fenomena #KaburAjaDulu yang melanda generasi muda mencerminkan kegagalan negara menyediakan lapangan kerja dan menjamin masa depan warganya. "Ini bukan sekadar tren, melainkan sinyal kuat dari kekecewaan anak bangsa terhadap realitas sosial-ekonomi," tegasnya.
Yang lebih memilukan, rakyat semakin terjerat pinjaman online (PINJOL) dan judi online (JUDOL), dua wajah baru ini semakin menjerat masyarakat, menyebabkan beban ekonomi yang kian berat. Ketika negara gagal memberi harapan, rakyat jatuh dalam perangkap sistem ekonomi predator.
Utang luar negeri pun makin menggila, membebani APBN dan menggerus kapasitas pembangunan bangsa. Di saat yang sama, 61,7% rumah tangga masih tidak memiliki rumah layak huni, kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan. “Padahal rumah adalah hak dasar, bukan kemewahan!” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.
Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat ke-114 dari 191 negara, bahkan tertinggal dari beberapa negara ASEAN. "Jika kita tidak melakukan perubahan sekarang, masa depan bangsa akan suram," ujarnya.
Ia juga menyoroti harga gizi seimbang di Indonesia yang menyentuh Rp 663.791 per bulan. Sebuah angka yang sulit dijangkau bagi mayoritas rakyat kecil di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.
Dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-114 dari 191 negara, dan nomor lima dari bawah di ASEAN, Prof. Rokhmin menyebut ini sebagai cermin kegagalan kolektif.
“Inilah alarm keras bagi kita semua. Jika tak segera berubah, kita bukan hanya kehilangan masa depan, kita sedang membunuhnya secara perlahan,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman itu.
Ketimpangan ekonomi semakin buruk, dengan perbedaan kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan semakin mencolok. "Padahal, 58% asupan protein hewani bangsa ini berasal dari ikan. Jika sektor perikanan lebih dimaksimalkan, kita bisa menekan stunting dan gizi buruk secara signifikan," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.
Jika masalah pangan, pendidikan, dan ekonomi tidak segera ditangani, Indonesia berisiko melahirkan generasi penerus yang kurang cerdas dan lemah secara fisik. "Indonesia berada di jalur deindustrialisasi. Jika sektor manufaktur terus melemah, kita akan sulit mencapai status negara maju," tegasnya.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.
Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” katanya.
Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.
Kontribusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials). Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).
“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Terkait literasi Negara di dunia, terangnya, berdasarkan riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.
Komentar