ASKARA– Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, memaparkan potensi luar biasa perikanan budidaya (aquaculture) sebagai game changer untuk menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikannya dalam Kongres VI MAI di Bandung, Sabtu (10/5). Prof. Rokhmin Dahuri memberikan paparan berjudul “Akuakultur sebagai Game Changer dalam Mewjudukan Indonesia Emas 2025”. 

"Akuakultur dapat menjadi game changer dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Prof. Rokhmin Dahuri, dalam pemaparan visinya.

Prof . Rokhmin Dahuri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum MAI. Ini menandai periode keempat kepemimpinannya, setelah sebelumnya menjabat selama tiga periode berturut-turut atau 15 tahun. 

Anggota DPR RI 2024–2029 tersebut dinilai berhasil membawa MAI sebagai wadah strategis dalam memperkuat peran akuakultur dalam pembangunan nasional.

Dengan kepemimpinan yang visioner, serta dukungan dari pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, akuakultur berpotensi mengubah lanskap ekonomi Indonesia, menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memajukan industri akuakultur Indonesia. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi tantangan global dan menjadikan akuakultur sebagai pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di angka sekitar 5%, jauh dari potensi sesungguhnya yang bisa mencapai 10% per tahun. 56% pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, sementara ekspor bahan mentah masih dominan.

Investasi dalam PDB Indonesia hanya 35%, padahal idealnya harus mencapai 41–48% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

MAI, kata Prof. Rokhmin Dahuri, harus menjadi motor utama dalam pemanfaatan potensi sebelas subsektor kelautan Indonesia, terutama sektor akuakultur yang strategis.

Ia menegaskan pentingnya peningkatan peran MAI dalam mendukung pembangunan agromaritim yang berkelanjutan. Menurutnya, akuakultur berpotensi menjadi sektor andalan dalam meningkatkan investasi, ketahanan pangan, dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Rektor universitas Ummi Bogor itu menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan riset menjadi pilar utama penguatan sektor ini

Mendorong riset dan inovasi teknologi akuakultur yang tidak hanya sekadar publikasi ilmiah, tetapi juga solusi nyata bagi industri.

Memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah untuk kebijakan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

Promosi dan advokasi investasi di sektor akuakultur, termasuk penguatan Indonesia Aquaculture Incorporated sebagai payung bagi seluruh organisasi akuakultur.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal emas, yakni potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia mencapai 100 juta ton per tahun. Pada 2023 saja, Indonesia sudah memproduksi 15,36 juta ton, menjadikannya produsen perikanan budidaya (aquaculture) nomor dua dunia. Bahkan FAO memproyeksikan pertumbuhan sektor ini sebesar 26% pada 2030, menjadikannya penopang ketahanan pangan global. 

Namun aquaculture bukan sekadar penghasil ikan dan udang. Ia kini jadi motor ekonomi baru, karena juga menghasilkan ikan dan udang, tapi juga bioresources untuk industri makanan fungsional, farmasi, kosmetik, pupuk, biofuel, hingga padi hasil rekayasa genetik.

Investasi di akuakultur bersifat padat karya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 450.000 lapangan kerja. Mayoritas usaha akuakultur berada di wilayah perdesaan, pesisir, dan luar Jawa, membantu mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah.

"Dengan langkah strategis dan penguatan sektor akuakultur, Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkelanjutan," tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Lebih dari itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan peran MAI sebagai berikut:

Pertama, Mendorong R&D berbasis hasil nyata,  tidak hanya berhenti di publikasi ilmiah, tapi juga menghasilkan invensi, inovasi teknologi, dan informasi ilmiah yang relevan bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan akuakultur berkelanjutan.

Kedua, Menjadi mitra kritis pemerintah dan industri dengan memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan sektor perikanan budidaya secara nasional dan daerah.

Ketiga, Promosi dan advokasi investasi dan bisnis akuakultur berkelanjutan, termasuk menggaet investor strategis.

Keempat, Menguatkan “Indonesia Aquaculture Incorporated”, menjadikan MAI sebagai payung besar bagi semua asosiasi akuakultur: SCI, Arli, Astruli, Catch Fish, komunitas ikan hias, dan lainnya.

“Hal ini dilaksanakan melalui Program: Workshop, Seminar, Konferensi, Match-Making, dan pengembangan Kerjasama Penthahelix,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Dengan pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media), ia yakin MAI dapat menjadi kekuatan transformasional menuju Indonesia sebagai poros akuakultur dunia pada 2045.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa perikanan budidaya (aquaculture) adalah solusi strategis atau panaceauntuk menghadapi tantangan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau dikelola optimal, sektor ini bisa menjadi panacea, obat mujarab bagi berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aquaculture adalah kunci menuju Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat,” tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan tujuh alasan kenapa aquaculture adalah game changer:

1. Mengisi kekosongan akibat stagnasi sektor perikanan tangkap dan pertanian.
2. Menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran.
3. Mengurangi kemiskinan karena keuntungannya tinggi.
4. Bisa dilakukan oleh rakyat kecil dengan modal terjangkau.
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi.
6. Mendorong pemerataan pembangunan karena basisnya di desa dan luar Jawa.
7. Menyediakan produk bernilai tambah tinggi bagi industri strategis.

“Aquaculture bukan hanya bisnis, tapi jalan cerdas memperkuat ekonomi, keadilan sosial, dan kedaulatan pangan-energi kita,” tegasnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan status dan tantangan pembangunan bangsa Indonesia dengan menyoroti beberapa aspek penting berikut ini:

Deindustrialisasi terjadi di suatu negara ketika kontribusi sektor manufakturnya menurun sebelum GNI (Gross National Income) per kapita mencapai US$ 12.536. PHK meningkat dan jumlah pekerja informal bertambah. Banyak industri gulung tikar atau mengurangi produksinya, sehingga terjadi gelombang PHK yang semakin meningkat.

PMI (Purchasing Managers’ Index) bulan Juni 2024 sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar
52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI < 50), turun 1.4
poin dari bulan sebelumnya (Juni). Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

"Kontraksi sektor ini mengakibatkan gelombang PHK yang masih dan meluas. Dari tahun 2022 hingga Mei 2024, jumlah PHK terus meningkat,” ungkapnya.

Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Kontraksi Sektor
Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) seperti PT. SRITEX dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas.

Sejak (Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024). 

Penurunan Penduduk Kelas Menengah

Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun, dari 57,33 juta orang (21,45% total penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13% total penduduk) pada 2024 (BPS, 2024). Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah pun semakin rentan jatuh miskin. Hal ini terlihat dari data modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah kisaran (range) pengeluaran kelompok kelas menengah (Rp 2.040.262
– Rp 9.909.844 per bulan), yakni rata-rata Rp 2.056.494 per bulan. 

Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 perbulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024). Artinya: banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus
miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka.

Penurunan Saldo Rekening Bank 99% Rakyat Penabung. Rata-rata saldo Rekening Bank di kelompok nasabahdengan tabungan dibawah Rp 100 juta (99% dari total penabung Indonesia) terus mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2024. 

Pada awal 2019, rata-rata saldo kelompok nasabah ini masih Rp 3 juta, per akhir 2024 turun menjadi hanya 1,8 juta (LPS / Lembaga Penjamin Simpanan, 2024).

Peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN dan APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan Indonesia memiliki modal dasar yang lengkap dan besar untuk menjadi bangsa maju, adil[1]makmur, dan berdaulat. yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis. “Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, yaitu Pertama, Bonus Demografi: Jumlah penduduk 281,6 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 yang merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kedua, Kaya Sumber Daya Alam (SDA): Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, Posisi Geoekonomi Dan Geopolitik: 45% dari seluruh komoditas & produk bernilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (UNCTAD, 2012). Catatan: Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” sebutnya..

Keempat, Rawan Bencana Alam: 70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri, mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan disertai deflasi serta meningkatnya pekerja informal, 
menandakan potensi stagnasi ekonomi.  PMI manufaktur yang meningkat di awal 2025 memberi harapan pemulihan, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga jelang Ramadhan dan Lebaran.

Permintaan dalam negeri perlu dijaga dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk mencegah perlambatan lebih lanjut. Strategi diskon harga dan penurunan suku bunga kredit dapat menjadi solusi untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan, khususnya di kalangan generasi milenial dan Z.

Peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN dan APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa 

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi). 

Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN 
(proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan Indonesia memiliki modal dasar yang lengkap dan besar untuk menjadi bangsa maju, adil[1]makmur, dan berdaulat. yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis. “Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, yaitu Pertama, Bonus Demografi: Jumlah penduduk 281,6 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 yang merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kedua, Kaya Sumber Daya Alam (SDA): Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, Posisi Geoekonomi Dan Geopolitik: 45% dari seluruh komoditas & produk bernilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (UNCTAD, 2012). Catatan: Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” sebutnya.

Keempat, Rawan Bencana Alam: 70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri,  mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul 

Empat Persyaratan Utama

Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu, ada empat persyaratan utama yang perlu dipenuhi agar sebuah negara-bangsa bisa maju, sejahtera, dan berdaulat. "Dengan menerapkan kiat-kiat ini, diharapkan suatu negara dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, dan mandiri," katanya.

Ia menguraikan empat pilar utama yang harus diterapkan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian sebuah negara.

1. Peta jalan pembangunan yang holistik, benar, dan dilaksanakan berkesinambungan: ▪ Transformasi Struktural Ekonomi: dari berbasis SDA mentah ke industri manufaktur, ▪ Pengembangan Competitive Advantages based on Comparative Advantages (Indonesia: AgroMaritim), ▪ Kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan air, ▪ Digital Economy (Industry 4.0), Blue 
Economy, Green Economy, dan Pancasila

2. SDM unggul: kompeten, kreatif, inovatif, etos kerja tinggi, akhlak mulia, dan imtaq kokoh: ▪ Pendidikan Berkualitas berkelas dunia, ▪ Pelayanan Kesehatan prima, ▪ Pelatihan & Penyuluhan, ▪ R & D, ▪ Agama

3. Stabilitas politik, dan damai: ▪ Hard State. Rules of law berdasarkan kebenaran dan keadilan, ▪ Azas Meritokrasi, ▪ Iklim Investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif, ▪ Good Governance.

4. Pemimpin yang kompeten, smart, good, dan strong: ▪ Berpendidikan memadai, ▪ Sehat jasmani & Rohani, ▪ Memiliki kemampuan leadership & managerial yang tinggi, ▪ Berakhlak mulia: jujur, amanah, fathonah, tabligh, sabar, bersyukur, dan kanaah, ▪ IMTAQ kokoh menurut agamanya.

"Dengan penerapan empat pilar tersebut,  wilayah Ciayumajakuning dan Indonesia secara keseluruhan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," kata Ketum Dulur Cirebonan (CIAYUMAJAKUNING) itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Ia memaparkan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan, yakni: 1. Bonus demografi dari 2020 – 2040 dengan jumlah penduduk 281,6 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelasmenengah yang cukup besar.  

"Merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut," terangnya.

2. Kaya Sumber Daya Alam: Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupundi laut

3. Posisi Geoekonomi Dan Geopolitik : 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

4. Rawan Bencana Alam : 70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri. “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

Mengutip Mc. Kinsey, 2012; Goldman and Sach, 2020, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, dengan potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar
dan lengkap diatas, sejatinya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 10% per tahun.

Ancaman Bencana Demografi Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti ancaman "bencana demografi" pada Indonesia, dengan menekankan pentingnya memanfaatkan potensi bonus demografi dan mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk. Ia juga menggarisbawahi urgensi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Ia  menganggap bahwa Indonesia, meskipun memiliki bonus demografi (rasio jumlah penduduk usia produktif yang besar), juga menghadapi ancaman "bencana demografi" jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman ini meliputi tantangan seperti: 

Jendela (rentang waktu) Bonus Demografi yang dimiliki Indonesia adalah dari 2022 – 2032. Bonus Demografi adalah rentang waktu, dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar ketimbang jumlah penduduk usia non-produktif.

Bonus Demografi hanya terjadi sekali dalam suatu negara. Suatu negara-bangsa yang berhasil memanfaatkan Bonus Demografi, bila seluruh penduduk usia produktifnya bisa bekerja (berwirausaha atau menjadi pekerja) dengan pendapatan yang mensejahterakan secara berkelanjutan.

Sayangnya, sampai sekarang Pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang jumlahnya
mencapai 142 juta orang. Sebaliknya, dalam 10 terakhir gelombang PHK, pengangguran, dan jumlah pekerja di sektor informasl justru kian meningkat.

Demikian pula halnya dengan kualitas SDM tenaga kerja kita yang semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. "Bila trend buruk ini tidak segera dikoreksi. Niscaya Indonesia bakal mengalami
‘Bencana Demografi’," tegasnya.

 

Lalu, beliau memaparkan sejumlah permasalahan  dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1. Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan  koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS yakni pengeluaran Rp 470.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

Mengapa potensi pertumbuhan ekonomi 10%, dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun? Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan:
1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif, sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) dalam sektor yang mereka pimpin.
2. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll.

Akibatnya: sejak 2008 – 2024 relokasi sekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke
Indonesia. Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. 

NIVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN

Jumlah Rakyat Miskin Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, rumah, kesehatan, Pendidikan, dan 
transportasi) dalam sebulan.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024) sebesar Rp582.932/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin sebanyak 24,04 juta orang (8,57% total penduduk). Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2024) sebesar US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96 (Rp 1.550.000)/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin 112 juta orang (38% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Sebanyak 60,3% penduduk Indonesia 
(171,9 juta jiwa) tergolong miskin 
menurut standar US$6,85/hari. Angka ini turun dari 61,8% (2023) dan diproyeksikan jadi 55,5% pada 2027. Tingkat kemiskinan Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia (1,3%), Thailand (7,1%), dan Vietnam (18,2%).

Bank Dunia pakai tiga ambang: US$2,15 
(10,3%), US$3,65 (15,6%), dan US$6,85 
(60,3%). Meski GNI Indonesia naik ke US$4.580 (2023), daya beli mayoritas rakyat belum memenuhi standar global.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Oxfam.

Bahkan, lanjutnya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016).

Dalam hal ketimpangan ekonomi (penduduk kaya vs miskin), terangnya, Indonesia merupakan negara terburuk ketiga di dunia, dimana 1% (satu persen) penduduk terkaya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara. Yang terburuk adalah Rusia, dimana satu persen orang terkaya memiliki total kekayaan sama dengan 58,2% kekayaan negara. Disusul Thailand, sekitar 54,6% (Oxfam International, 2021).

Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam International, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Institute for Global Justice menyebutkan, sekitar 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” ungkap Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,”  kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu mengutip Litbang Kompas di Harian Kompas (9 Desember 2022)

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Mirisnya, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan laporan Bappenas, dari 65 juta rumah tangga, masih 61,7 % rumah tidak layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu.

Isu-Isu Sosial dan Ekonomi

Deindustrialisasi: Proses pengurangan aktivitas industri yang dapat mengurangi daya saing ekonomi Indonesia. Deflasi: Keadaan di mana suplai barang melebihi permintaan, berpotensi menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Fenomena #KaburAjaDulu: Banyaknya generasi muda yang mencari peluang pekerjaan di luar negeri, yang mencerminkan kurangnya lapangan kerja layak di dalam negeri.

Masalah Pinjaman Online dan Judi Online: Ini menunjukkan adanya masalah sosial yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi yang semakin mendorong sebagian orang ke dalam jeratan utang dan kecanduan.

Utang LN yang Membengkak: Utang luar negeri yang semakin meningkat membebani anggaran negara, mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan investasi dalam sektor-sektor penting.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan perlunya upaya kolektif untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.

Hal ini juga mencerminkan pentingnya peningkatan daya saing industri dan menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan produktif. Penyusutan kelas menengah dan ketergantungan pada sektor informal tentu menjadi masalah sosial yang juga perlu perhatian serius, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Syarat Menjadi Negara Maju

Dewan Pakar Maporina (Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia) ini menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat: Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. I + E > K + Im, Koefisien Gini kurang dari 0,3 (inklusif), Ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pangan, terang Prof. Rokhmin Dahuri merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling asasi karena sangat menentukan status gizi, kesehatan, dan kecerdasan seorang insan. 

Karena itu, katanya , sangatlah tepat bila Pre­siden RI pertama, Soekarno, saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor tahun 1952 menyam­pai­kan pernyataan prophetic bahwa “You are, what you eat” (pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa).

Key Global Trends  

Prof. Rokhmin Dahuri mengutarakan, populasi dunia diperkirakan akan tumbuh hingga hampir 10 miliar pada tahun 2050, sehingga meningkatkan permintaan pertanian – dalam skenario pertumbuhan ekonomi yang terbatas – sekitar 50% dibandingkan tahun 2013.

Pertumbuhan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan mempercepat transisi pola makan menuju konsumsi daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang lebih tinggi dibandingkan serealia, memerlukan perubahan output yang sepadan dan menambah tekanan pada sumber daya alam (FAO, 2017).

“Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi,” katanya.

Selain itu, kata Prof. Rokhmin Dahuri, pertumbuhan penduduk menyebabkan permintaan terhadap produk pangan terus meningkat dan berdampak pada ketersediaan lahan. “Hampir 800 juta orang mengalami kelaparan kronis dan 2 miliar orang menderita defisiensi mikronutrien (FAO, 2017),” ujarnya.

Pada prinsipnya ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” terang Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Prof. Rokhmin Dahuri berpendapat bahwa perikanan budidaya, khususnya rumput laut, memiliki potensi besar untuk menjadi "game changer" dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya perikanan budidaya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada rumput laut sebagai komoditas utama. 

1. Indonesia memiliki potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia, sekitar100 juta ton/tahun. Pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya Indonesia mencapai 15,36 juta ton, sejak 2009 Indonesia sebagai negara penghasil perikananbudidaya terbesar kedua di dunia. FAO memproyeksikan bahwa produksi perikanan budidaya Indonesia akan tumbuh sebesar 26% pada tahun 2030, berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan global (KKP, 2022). 

2. Perikanan Budidaya (Aquaculture) bukan hanya menghasilkan komoditas/produk konvensional (seperti ikan, krustasea, moluska, dan avertebrata), tetapi juga komoditas/produk non-konvensional, seperti bahan baku untuk industri functional food and beverages, farmasi, kosmetik, bioplastic (biomaterials), pupuk organik, cat, biofuel, bahkan padi dan tanaman pangan lain dengan genome editing. Sumber pertumbuhan ekonomi baru, kedaulatan energi, farmasi, dan produk lainnya.

3. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia dan dunia; sementara produksi dari sektor perikanan tangkap, dan pertanian (tanaman pangan, hortikultur, peternakan, dan Perkebunan) sudah mengalami stagnasi (leveling-off); maka peran Perikanan Budidaya akan semakin strategis.

4. Investasi dan bisnis aquaculture banyak menyerap tenaga kerja (laborintensive), setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 450.000 orang tenaga kerja. Mengatasi masalah pengangguran.

5. Pada umumnya investasi dan bisnis aquaculture sangat menguntungkan (lucrative). Mengatasi kemiskinan.

6. Modal investasi dan usaha aquaculture relatif tidak terlalu besar, dan bukan ‘a rocket science’, sehingga kebanyakan rakyat mampu mengerjakannya. Mengatasi masalah ketimpangan kaya vs miskin (economic inequality).

7. Sebagian besar investasi dan usaha aquaculture berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, laut, dan luar Jawa. Mengatasi masalah khronis disparitas pembangunan antar wilayah.

Definisi Akuakultur

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, akuakultur tidak hanya terbatas pada budidaya ikan bersirip, krustasea, moluska, dan rumput laut, tetapi juga mencakup budidaya invertebrata dan flora serta fauna lainnya di perairan. Dengan kata lain, akuakultur merupakan sektor pembangunan yang luas, tidak hanya menghasilkan berbagai jenis biota perairan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek terkait seperti teknologi budidaya, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. 

Berikut adalah beberapa poin penting dari definisi akuakultur: 

Komoditas (Output) Akuakultur: a) Peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan: (1) protein hewani termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, dan beberapa invertebrata; (2) rumput laut; (3) ikan hias dan biota akuatik lainnya; dan (4) perhiasan seperti tiram mutiara dan organisme akuatik lainnya.

b) Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan): (1) pakan berbasis alga; (2) produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme akuatik lainnya; (3) bahan baku yang berasal dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan; (4) biofuel dari mikroalga, makroalga, dan biota akuatik lainnya; (5) pariwisata berbasis akuakultur; dan (6) penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global

Mutiara laut selatan telah memenuhi 43% kebutuhan mutiara dunia. Senyawa bioaktif yang diekstraksi dari biota laut untuk Industri Farmasi dan Kosmetik → Sebagai Keanekaragaman Hayati Laut yang sangat besar Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia.

Definisi Bioteknologi Kelautan“Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut (seperti sel  atau enzim) untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan (merekayasa) biota laut untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan” 
(Lundin and Zilinskas, 1995) 

Domain Industri Bioteknologi Kelautan

1. Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota laut untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya. 

2. Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul.

3. Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. 4. Aplikasi Bioteknologi untuk Konservasi

“Industri Bioteknologi Kelautan merupakan pasar yang sangat besar, sekitar empat kali lipat dari pasar semikonduktor (industri TI) saat ini”l," ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Korea. 2002. Visi Kebijakan Kelautan Korea: Revolusi Biru untuk Abad ke-21.

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan strategi pembangunan industri perikanan budidaya untuk mendukung ketahanan pangan dan kemajuan sektor KP.

1. Revitalisasi semua unit usaha (bisnis)  budidaya laut, payau, dan perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan
keberlanjutannya.
2. Ekstensifikasi usaha di kawasan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut; perairan payau; maupun perairan darat. 
3.Diversifikasi usaha budidaya dengan
spesies baru di perairan laut, payau, dan darat.
4. Pengembangan usaha akuakultur untuk
menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, biomaterials, dan beragam industrilainnya.
5. Revitalisasi & Pembangunan baru
Broodstock Centers & Hatcheries komoditas unggulan untuk menjamin produksi induk dan benih unggul
dengan harga relatif murah dan produksi
mencukupi untuk seluruh wilayah NKRI.
6. Revitalisasi dan pengembangan industri pakan nasional: (1) berbahan baku lokal dengan daya cerna tinggi; (2) formulasi pakan yang tidak hanya berdasarkan pada kandungan protein dan lemak, tetapi ke profil nutirisinya, mampu memproduksi pakan yang berdaya saing tinggi &  dapat memenuhi kebutuhan
nasional maupun ekspor. Sebab, sekitar 60% total biaya produksi untuk pakan
7. Peningkatan produksi growth stimulant, obatobatan, ALSINTAN (kincir air, KJA, automatic feeder, alat pemantau & pengukur kualitas air, dan lainnya) yang berdaya saing tinggi (QCD) untuk memenuhi kebutuhan nasional & ekspor secara berkelanjutan
8. Penguatan dan pengembangan Sistem
Logistik Perikanan Budidaya Nasional yang  menghubungkan semua mata rantai pasok (Sarana Produksi – Produksi – Industri Pengolahan – Pemasaran) secara lebih efektif, efisien, dan aman.
9. Aplikasi teknologi Industri 4.0 baik pada subsistem produksi (on-farm), subsistem industri pengolahan & 
pemasaran (subsistem hilir), subsistem sarana produksi (subsistem hulu) maupun rantai pasoknya. Contoh: Sound (Acoustic) - based Feeding System, IoT and AI 
water quality monitoring, dan digital site selection for aquaculture production.
10. Aplikasi Blue Economy: zero waste, zero carbon emission (penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, kelautan, dan lainnya), ekonomi sirkuler, dan lainnya
11. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur: jalan, listrik, air bersih, telkom, internet, irigasi dan drainasi tambak, dan lainnya.
12. Pengembangan semangat “Indonesia Aquaculture Incorporated”.
13. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang kondusif: perizinan, keamanan berusaha, kosistensi kebijakan, kepastian dan keadilan hukum, ketenagakerjaan, dan lainnya.  Stop Kriminalisasi Terhadap Petambak 
Udang!!!.
14. Kebijakan politik ekonomi yang kondusif

Semua unit usaha pada program-1 (Revitalisasi), program-2 (Ekstensifikasi), dan program-3 (Diversifikasi) harus sesuai atau menerapkan: (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Chain Management System (Pra-produksi, Produksi, Industri Pengolahan, dan Pemasaran); (3) teknologi budidaya mutakhir yang tepat (Best Aquaculture Practices, Industry 4.0); dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development): lokasi sesuai RTRW, luas usaha & intensitas teknologi < Daya Dukung Lingkungan, Zero-Waste, ZeroEmission, dan konservasi biodiversity.

Best Aquaculture Practices: (1) induk dan benih unggul (SPF, SPR, dan fast growing); (2) pakan berkualitas dan cara pemberian yang tepat dan benar; (3) pengendalian hama & penyakit; (4) menajemen kualitas air; (5) pond design & engineering; dan (6) biosecurity.

Industry 4.0 technologies: Big Data, IoT, AI, Drone, Cloud Computing, dan Nanotechnology . “Precision, Efficient, Competitive, and Sustainable Aquaculture”.

Prinsip pembangunan berkelanjutan: (1) RTRW yang melindungi kawasan budidaya perikanan; (2) laju (intensitas) budidaya l. Daya Dukung Lingkungan
mikro (kolam) maupun makro (kawasan); (3) pengendalian pencemaran supaya lingkungan perairan tetap suitable dan sustainable untuk usaha aquaculture; dan (4) konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik.

Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan
bagi karyawan (buruhnya)  US$ 480 (Rp 7,5 juta/karyawan/bulan).

US$ 480 dihitung berdasarkan garis kemiskinan versi Bank Dunia (2023): US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96/orang/bulan. Rata-rata ukuran keluarga akuakultur 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak), dan pada umumnya yang bekerja hanya ayah.

Editor: Husnie